WARTAPTM.ID, BANDUNG — Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga pembentukan karakter mahasiswa yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap persoalan bangsa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kuliah umum bertajuk “Pengenalan Ombudsman dan Sinergi Kolaborasi Kampus dengan Ombudsman” yang diselenggarakan bersama Ombudsman RI di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung pada Kamis (2/7/2026).
Melalui kegiatan ini, UM Bandung menegaskan bahwa pelayanan publik bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Kampus diposisikan sebagai ruang strategis lahirnya gagasan, kritik konstruktif, serta solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora UM Bandung, Irianti Usman, yang mewakili Rektor UM Bandung, menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk mengawal kepentingan publik.
Menurutnya, kehadiran Ombudsman RI di lingkungan kampus menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami mekanisme pengawasan pelayanan publik sekaligus menyadari perannya sebagai agen perubahan.
“Ombudsman merupakan mitra strategis dalam memastikan kualitas pelayanan publik. Karena itu, kami berharap mahasiswa UM Bandung tidak hanya memahami tugas dan fungsinya, tetapi juga memiliki kepedulian serta keberanian untuk ikut mengawal pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Fitry Agustine, menilai sinergi antara Ombudsman dan perguruan tinggi menjadi kebutuhan dalam memperkuat budaya pengawasan yang partisipatif. Kampus dinilai memiliki peran penting dalam melahirkan pemikiran kritis, inovasi, serta sumber daya manusia yang mampu mendorong perbaikan pelayanan publik.
Ia berharap mahasiswa UM Bandung dapat menjadi generasi yang tidak hanya peka terhadap persoalan masyarakat, tetapi juga memiliki integritas untuk mengawal terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengungkapkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lambannya proses layanan, ketidakjelasan informasi, hingga praktik maladministrasi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik dan pesatnya transformasi digital, aparatur negara dituntut mampu menghadirkan layanan yang cepat, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI hadir sebagai lembaga negara independen yang berperan menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, mencegah maladministrasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pelayanan publik.
Maneger menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pelayanan publik tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Keterlibatan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam membangun budaya pengawasan yang sehat melalui riset, edukasi, advokasi, serta partisipasi aktif mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan, calon pemimpin bangsa, sekaligus mitra kritis pemerintah yang mampu menghadirkan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik.
Melalui kolaborasi dengan Ombudsman RI, UM Bandung kembali menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang mengintegrasikan keilmuan, nilai-nilai integritas, serta kepedulian sosial dalam proses pendidikan.
Kampus tidak hanya mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga melahirkan generasi yang berani mengawal pelayanan publik, memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.
The post Mahasiswa UM Bandung Didorong Jadi Pengawas Kritis Layanan Publik appeared first on Warta PTM.
