Muhammadiyah dan Dakwah Berbasis Bukti, Kritik Konstruktif atas Model Pelayanan Umat Modern
Oleh: Partaonan Harahap, ST,.MT
Penulis, adalah Sekretaris LPCR-PM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara , Dosen Fakultas Teknik UMSU dan Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT) Sejak awal berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang berbeda dari kebanyakan organisasi keagamaan pada zamannya. KH Ahmad Dahlan, dengan pemikiran pembaharuannya, membawa Muhammadiyah ke arah gerakan Islam modernis yang tidak hanya mengedepankan ritual keagamaan, tetapi juga aksi nyata dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fondasi teologis yang sangat kuat dari gerakan ini adalah tafsir progresif atas Surat Al-Ma’un, yang menekankan pentingnya kepedulian sosial dan pelayanan terhadap fakir miskin, anak yatim, serta kelompok yang terpinggirkan. Sejak saat itu, Muhammadiyah menjadikan misi melayani umat sebagai inti dakwahnya.
Namun, yang membuat Muhammadiyah semakin menonjol adalah pendekatannya yang berbasis data. Di saat banyak organisasi sosial-keagamaan bekerja hanya berdasarkan semangat, Muhammadiyah berusaha menata programnya secara sistematis dengan pijakan pada fakta lapangan yang terukur. Data bukan sekadar angka, melainkan instrumen yang mengarahkan keputusan strategis, perencanaan amal usaha, hingga evaluasi kinerja organisasi. Inilah yang kemudian melahirkan identitas khas Muhammadiyah: dakwah berbasis bukti (evidence-based da‘wah).
Ketua LPCRPM PP Muhammadiyah H. Muhammad Jamaludin Ahmad, S.Psi., Psikolog. menegaskan bahwa “kerja Muhammadiyah itu bukan sekadar semangat, tetapi harus terukur. Kita melayani semua umat, tanpa pandang bulu, dan itu bisa dilakukan kalau keputusan-
keputusan organisasi didasarkan pada data yang jelas.” Pandangan ini memperkuat gambaran bahwa penggunaan data memang menjadi ciri khas sekaligus modal utama Muhammadiyah dalam menjawab kebutuhan masyarakat lintas agama, budaya, dan status sosial.
Dalam pandangan saya, pendekatan ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Kekuatan karena menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang kredibel, akuntabel, dan berdaya guna dalam pelayanan publik. Tantangan karena dalam praktiknya, data sering kali bukan hanya alat teknis, tetapi juga membawa implikasi politis, kultural, bahkan ideologis. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali model dakwah berbasis bukti ala Muhammadiyah ini secara kritis-bukan untuk melemahkan, melainkan agar bisa terus diperkuat dan disempurnakan dalam konteks modern.
Melayani semua umat tanpa diskriminasi adalah spirit yang telah teruji dalam amal usaha Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah, misalnya, tidak pernah membatasi pasien berdasarkan agama atau etnis. Sekolah Muhammadiyah menerima murid dari latar belakang
beragam, bahkan di beberapa daerah mayoritas siswanya justru non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah tidak eksklusif, tetapi benar-benar menjiwai semangat Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Namun, inklusivitas ini juga menuntut manajemen
yang modern agar pelayanan tidak sekadar simbolis, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat yang terus berubah.
Di sinilah data memainkan peran krusial. Ketika Muhammadiyah hendak mendirikan sekolah, ia tidak serta merta membangun di sembarang tempat. Data jumlah anak usia sekolah, angka putus sekolah, dan ketersediaan lembaga pendidikan di suatu wilayah menjadi dasar. Demikian juga dalam bidang kesehatan: rumah sakit Muhammadiyah menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan data epidemiologi. Bahkan dalam penanggulangan bencana melalui MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), data korban, kebutuhan logistik, dan peta wilayah terdampak dijadikan acuan agar bantuan tepat sasaran.
Model ini jelas menunjukkan keunggulan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak bekerja asal-asalan. Ia berusaha menggabungkan idealisme dakwah dengan profesionalisme manajemen. Namun, kritik konstruktif perlu diarahkan pada sejauh mana Muhammadiyah
konsisten menjaga integritas data tersebut. Sebab, data bisa dimanipulasi, ditafsirkan secara keliru, atau hanya menjadi formalitas administratif. Bahaya formalisasi data adalah ketika angka-angka dipakai untuk sekadar membenarkan keputusan yang sebenarnya sudah diambil berdasarkan kepentingan tertentu, bukan untuk benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Selain itu, tantangan besar muncul di era digital. Ribuan amal usaha Muhammadiyah menghasilkan data dalam jumlah sangat besar, dari sekolah, rumah sakit, hingga lembaga sosial.
Pertanyaannya, sudahkah data itu terintegrasi dalam satu sistem yang rapi? Ataukah masih tercecer di masing-masing amal usaha tanpa bisa diolah secara komprehensif? Inilah yang disebut dengan masalah fragmentasi data. Tanpa integrasi, potensi data besar (big data) Muhammadiyah tidak bisa dimanfaatkan maksimal untuk analisis jangka panjang.
Kritik lainnya adalah soal literasi digital. Tidak semua pengelola amal usaha Muhammadiyah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola data. Di sekolah-sekolah pedesaan, misalnya, guru atau kepala sekolah sering kali masih kesulitan dalam input dan analisis data digital. Hal ini menghambat penerapan sistem evidence-based secara merata. Akibatnya, ada kesenjangan antara amal usaha di kota besar yang sudah modern dengan amal usaha di daerah yang masih sederhana. Bila hal ini tidak segera diatasi, model dakwah berbasis bukti bisa menimbulkan ketidakmerataan kualitas pelayanan.
Meski demikian, saya melihat peluang yang sangat besar. Era digital sebenarnya membuka kesempatan emas bagi Muhammadiyah untuk memimpin transformasi pelayanan umat di Indonesia. Bayangkan jika seluruh data amal usaha Muhammadiyah, mulai dari sekolah, rumah sakit, panti asuhan, hingga lembaga zakat, bisa diintegrasikan dalam satu ekosistem big data. Data tersebut bisa dipakai untuk riset akademik, dasar kebijakan organisasi, bahkan advokasi publik terhadap pemerintah. Dengan cara ini, Muhammadiyah tidak hanya melayani
umat, tetapi juga mempengaruhi arah pembangunan bangsa melalui data yang kredibel.
H. Muhammad Jamaludin juga menegaskan hal serupa dengan menekankan pentingnya akuntabilitas publik. “Kalau kita ingin dipercaya publik, maka setiap amal usaha harus punya basis data yang bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat sekarang tidak hanya melihat niat baik, tetapi juga melihat bukti nyata melalui angka dan capaian yang terukur,” katanya. Kutipan ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis, melainkan harus dibangun dengan kerja keras dan transparansi yang bisa diuji.
Implikasi dari model pelayanan berbasis data Muhammadiyah juga penting untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Pertama, Muhammadiyah memberi teladan tentang pentingnya budaya evidence-based policy. Pemerintah yang sering dituding menjalankan program tanpa basis data dapat belajar dari pendekatan Muhammadiyah.
Kedua, pendidikan berbasis data yang dikembangkan Muhammadiyah melahirkan generasi sesuai kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar ijazah.
Ketiga, layanan kesehatan Muhammadiyah yang menjangkau kelompok miskin berkontribusi langsung pada pembangunan keadilan sosial.
Keempat, transparansi data memperkuat akuntabilitas dan demokrasi, karena masyarakat bisa menilai secara objektif kinerja organisasi.
Tentu saja, kritik konstruktif tetap perlu ditegaskan. Tantangan keamanan data semakin besar di era digital. Ancaman kebocoran data pasien rumah sakit atau data siswa sekolah Muhammadiyah bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan sistem keamanan siber yang kuat. Selain itu, ada bahaya terlalu mengandalkan data kuantitatif sehingga mengabaikan dimensi kualitatif dari dakwah. Misalnya, keberhasilan dakwah tidak bisa hanya diukur dari jumlah sekolah atau pasien, tetapi juga dari dampak moral dan spiritual yang lebih sulit diukur.Muhammadiyah harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam positivisme data yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan.
Di sinilah saya melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara idealisme dan profesionalisme. Data memang penting, tetapi ia harus dibaca dalam cahaya nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan pada yang lemah. KH Ahmad Dahlan tidak pernah sekadar menghitung jumlah anak yatim yang harus ditolong, tetapi benar-benar menanamkan nilai kepedulian sosial dalam diri murid-muridnya. Maka, data seharusnya dipakai bukan hanya untuk mengukur, tetapi juga untuk menumbuhkan empati dan solidaritas.
Menutup opini ini, saya ingin menegaskan bahwa Muhammadiyah dengan dakwah berbasis buktinya adalah salah satu model pelayanan umat modern yang paling berhasil di Indonesia. Kritik yang saya ajukan bukan untuk meruntuhkan, melainkan justru untuk memperkuat fondasi agar Muhammadiyah tetap relevan dan kokoh menghadapi tantangan zaman. Ke depan, konsistensi menjaga integritas data, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, dan integrasi big data menjadi agenda penting. Lebih dari itu, Muhammadiyah
harus memastikan bahwa data tidak hanya melayani logika administratif, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen dakwah yang memanusiakan manusia.
Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya akan terus menjadi organisasi Islam terbesar yang melayani semua umat, tetapi juga pionir dalam memadukan nilai keagamaan dengan sains dan teknologi. Sebuah model dakwah yang tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga berbasis nilai, yang mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya. Inilah bentuk dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin yang sesungguhnya: melayani semua umat dengan hati, dengan ilmu, dan dengan data. (***)
