Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meluncurkan hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2023 di Tuscany Boutique Hotel, Intermark, Tangerang Selatan, Selasa (18/07/2023). Menanggapi hasil indeks tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menyatakan bahwa KPI membutuhkan peran pemerintah dan DPR.
Baca juga : Rektor UMJ Terpilih Jadi Ketua Umum Fokal IMM Periode 2023-2028
Hal ini dikaitkan dengan kualitas penyiaran yang disebut Ma’mun tidak menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Siaran televisi terutama pemberitaan disebut semakin liberal karena adanya konglomerasi media. Menurutnya ini menjadi permasalahan serius dan KPI perlu dikuatkan melalui regulasi dan kebijakan.
“Nilai-nilai Pancasila tidak ada sama sekali. Padahal jika nilai-nilai Pancasila dikedepankan, pemberitaan tidak akan seperti sekarang ini” kata Ma’mun.
Pada kesempatan tersebut rektor yang juga pakar politik ini mengkritisi pemerintah yang kurang memberikan kekuatan pada KPI sebagai lembaga penyiaran. Pembahasan RUU penyiaran sudah 20 tahun belum juga rampung. Pemerintah semestinya melalui DPR dapat memberikan kekuatan yang diformalkan dalam bentuk aturan.
“Kita berharap sesungguhnya pada KPI agar bisa mengawasi pemberitaan dan memberikan sanksi,” ungkapnya. Keberadaan oligarki dan konglomerasi media menjadi tantangan terbesar. Ma’mun menilai pemberitaan saat ini sudah sangat liberal akibat absennya Pancasila di ruang media.
Lebih lanjut, Ma’mun menjelaskan bahwa tontonan yang tidak benar ketika diputar berulang, jadi kebiasaan dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. “Butuh keseriusan dari DPR, pemerintah, ini KPI mau diapakan? Kalau pemerintah masih ingin KPI hadir, maka perkuat posisinya. Terutama ketika berhadapan dengan konglomerasi media. Mau tidak DPR?” tegas Ma’mun.
Ini ditegaskan Ma’mun sejalan dengan adanya agenda besar yaitu Pemilu 2024 yang akan dihadapi oleh Indonesia. Media diharapkan dapat menjadi pihak yang independen dan memberikan pemberitaan yang berkualitas.
Diskusi panel juga diisi oleh narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Direktur Politik, dan Komunikasi BAPPENAS RI Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA., Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, Ph.D. Serta diawali dengan pidato dari pembicara utama yaitu Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Diskusi merupakan bagian dari rangkaian Ekspos IKPSTV Periode I Tahun 2023 yang diikuti oleh Asosiasi Televisi dan Radio, Asosiasi Perguruan Tinggi, Lembaga Penyiaran Televisi, Lembaga Negara, Asosiasi Iklan, Asosiasi Media dan Pers, Perguruan Tinggi, Lembaga Pemeringkatan, Kelompok Masyarakat Peduli Media, dan Production House.
Setiap asosiasi dan lembaga yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap seluruh narasumber yang membahas terkait kualitas penyiaran televisi dan memberikan masukan pada KPI untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan indeks kualitas siaran di Indonesia memperoleh nilai rata-rata 3,18 lebih tinggi dari standar minimal yang ditetapkan KPI sebesar 3,00, yang berarti memiliki kualitas Baik. Nilai tersebut dilakukan untuk delapan kategori program siaran (berita, religi, infotainment, wisata dan budaya, anak, sinetron, variety show, dan talkshow) di 15 stasiun tv.
Editor : Tria Patrianti
Artikel Rektor UMJ: Pemerintah Perlu Kuatkan KPI pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
