SENJAKALA AGORA: PERSEKUTUAN SAINS SIBER DAN MENTALITAS OTORITER DI DEMOKRASI BARU
(Mata Kekuasaan, Kedisiplinan Palsu, dan Senjakala Kebebasan di Rahim Demokrasi)
Oleh Shohibul Anshor Siregar
Artikel ini mendekonstruksi pemanfaatan rancangan Panopticon Jeremy Bentham oleh Michel Foucault untuk membedah mutasi radikal teknologi pengawasan digital dan dampaknya terhadap erosi substansi di negara-negara demokrasi baru. Tulisan ini mengajukan kritik sosiologis yang keras terhadap simplifikasi akademik yang melabeli setiap alat pemantau otomatis sebagai Panopticon. Penegasan teoretis ditancapkan: panoptisisme digital sejati hanya terjadi ketika visibilitas asimetris digunakan secara sistematis untuk memodifikasi moralitas subjek, menegakkan kategorisasi biner “normal vs menyimpang”, serta menutup rapat ruang gugat warga (right to remedy).
Kajian ini membongkar bahwa di era big data, menara pengawas telah bermutasi menjadi struktur yang likuid, tidak terlihat, dan bekerja secara prediktif lewat kotak hitam algoritma (algorithmic opacity). Ketidakpastian pengawasan siber ini secara subliminal memicu efek gentar masif (chilling effect), memaksa warga melakukan sensor diri (self-censorship) dan melahirkan “kedisiplinan palsu”—suatu kondisi di mana masyarakat tampak patuh bukan karena persetujuan rasional, melainkan akibat kecemasan laten.
Lebih jauh, artikel ini menelanjangi distorsi politik di negara-negara demokrasi baru (transisional). Di ruang sosiopolitik yang rapuh ini, efisiensi siber modern justru bersekutu dengan warisan mentalitas aparatur otoriter masa lalu. Aliansi berbahaya ini memicu lahirnya regulasi siber “pasal karet” berkedok stabilitas nasional, komersialisasi pengawasan lewat tentara siber swasta (cyber mercenaries), serta pemanfaatan data untuk mematikan fungsi agora (ruang publik bebas). Sebagai antitesis terhadap fatalisme teknologi, tulisan ini merumuskan taktik perlawanan tekno-politik kolektif: membalikkan tatapan melalui gerakan sousveillance (mengawasi balik kekuasaan dari bawah), merebut kedaulatan data hukum, menuntut audit kode sumber terbuka (open-source) pada sistem publik, serta menghidupkan kembali solidaritas fisik guna menghancurkan atomisasi sosial yang didorong oleh kapitalisme pengawasan.
Menara Yang Pindah Ke Saku Kita
Dalam lanskap sosiologi kekuasaan kontemporer, tidak ada metafora arsitektural yang lebih menghantui imajinasi kolektif kita selain Panopticon. Gagasan yang awalnya dirancang oleh filsuf utilitarian Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18 ini sejatinya sederhana: sebuah desain arsitektur penjara melingkar, di mana seluruh sel tahanan menghadap ke sebuah menara pengawas tunggal di titik pusat [Panopticon]. Keunggulan rancangan ini terletak pada sistem pencahayaan dan penutupan jendela menara yang membuat para tahanan di dalam sel dapat terlihat dengan jelas oleh pengawas (total visibility), sementara mereka sendiri sama sekali tidak bisa melihat apakah di dalam menara itu ada orang yang sedang mengawasi mereka atau tidak (total invisibility).
Ketika Michel Foucault meminjam rancangan ini dalam mahakaryanya, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), ia tidak sedang membicarakan cetak biru teknik sipil atau tata ruang penjara. Foucault melihat Panopticon sebagai sebuah diagram kekuasaan—sebuah formula teknologi politik yang mendefinisikan ulang bagaimana kepatuhan diproduksi di era modern. Esensi dari Panopticon bukanlah kekerasan fisik, jeruji besi yang tebal, atau cambuk sipir yang berdarah. Efek paling utama dari struktur ini adalah munculnya kondisi sadar dan permanen dari visibilitas yang menjamin berfungsinya kekuasaan secara otomatis. Karena subjek tidak pernah tahu secara pasti kapan mereka sedang diamati, mereka terpaksa berasumsi bahwa mereka selalu diamati. Akibatnya, ketidakpastian ini memaksa individu untuk menginternalisasi mata pengawas ke dalam kesadaran mereka sendiri. Mereka menjadi sipir bagi diri mereka sendiri.
Kini, memasuki paruh kedua dekade 2020-an, menara pengawas beton itu tampaknya telah runtuh, namun fungsinya tidak pernah hilang. Menara itu telah bermutasi, mengecil, dan menyelinap ke dalam saku pakaian kita dalam wujud telepon pintar, algoritma rekomendasi, sensor biometrik, aplikasi absensi elektronik, dan integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence). Kita tidak lagi berjalan di dalam koridor penjara bawah tanah, melainkan berselancar di dalam koridor jagat digital yang mahaluas. Namun, prinsip asimetri informasinya tetap sama: kita menyerahkan seluruh detail intim kehidupan kita—mulai dari koordinat geografis, detak jantung, riwayat pencarian, hingga preferensi politik—ke hadapan sebuah “menara pengawas tak terlihat” yang dikelola oleh korporasi teknologi global dan sistem algoritma negara.
Pertanyaan krusial yang mendesak untuk diajukan hari ini, terutama ketika kita menatap dinamika politik di negara-negara demokrasi baru (transisional), bukanlah sekadar apakah masyarakat hari ini merasa diawasi. Pertanyaan yang jauh lebih tajam adalah: bagaimana ketidakpastian pengawasan digital ini mengubah tindakan manusia? Bagaimana data-data massal yang dipanen setiap detik digunakan oleh otoritas untuk menetapkan kategori tentang apa yang “normal” dan apa yang “menyimpang”? Dan yang paling fundamental, apakah subjek yang hidup di bawah bayang-bayang panoptisisme digital ini masih memiliki pengetahuan, pilihan hidup yang otentik, serta mekanisme keberatan yang memadai untuk menyelamatkan demokrasi yang kian rapuh?
Genealogi Foucaultian: Dari Kekuasaan Berdaulat Ke Rezim Disipliner
Untuk memahami mengapa panoptisisme digital bekerja begitu halus dan destruktif, kita harus melacak kembali genealogi kekuasaan yang dibedah oleh Foucault. Sebelum abad ke-18, model kekuasaan yang dominan di Eropa adalah Kekuasaan Berdaulat (Sovereign Power). Kekuasaan ini berada di tangan raja atau penguasa absolut, yang memanifestasikan dirinya melalui tontonan kekerasan yang teatrikal di ruang publik. Eksekusi mati di hadapan massa, penyiksaan fisik terhadap pemberontak, dan parade militer adalah instrumen utama untuk menunjukkan eksistensi hukum. Kekuasaan berdaulat bersifat diskontinu dan menuntut korbanan fisik; ia bekerja dengan prinsip “membuat mati atau membiarkan hidup”.
Namun, seiring dengan lahirnya era industrialisasi, ledakan populasi, dan kompleksitas administrasi modern, model kekuasaan teatrikal ini terbukti tidak efisien. Menghukum mati seorang pekerja yang malas tidak akan meningkatkan produktivitas pabrik. Di sinilah lahir Kekuasaan Disipliner (Disciplinary Power). Berbeda dengan kekuasaan berdaulat yang menghancurkan tubuh, kekuasaan disipliner bertujuan untuk membentuk tubuh. Ia tidak ingin menghancurkan subjek, melainkan memproduksi apa yang disebut Foucault sebagai “tubuh yang jinak” (docile bodies)—tubuh yang sekaligus berguna secara ekonomi (produktif) sekaligus patuh secara politik (tidak melawan).
Kekuasaan disipliner ini beroperasi melalui tiga instrumen utama yang bekerja secara simultan. Pertama, Pengawasan Hierarkis (Hierarchical Observation), yaitu sebuah mekanisme mata yang melihat tanpa putus, yang melaluinya kekuasaan dapat berjalan secara efisien hanya dengan mengandalkan tatapan visual yang terstruktur. Kedua, Penilaian Normalisasi (Normalizing Judgment), yaitu sebuah sistem mikro-hukuman yang tidak menyasar pelanggaran hukum besar, melainkan penyimpangan kecil terhadap aturan waktu, aktivitas, perilaku, dan cara berbicara dengan tujuan melakukan homogenisasi dan penyeragaman. Ketiga, Pemeriksaan atau Ujian (The Examination), sebuah ritual yang menggabungkan teknik pengawasan hierarkis dan penilaian normalisasi untuk menempatkan individu dalam jaringan pencatatan dokumen. Melalui ujian (baik medis, akademis, maupun administratif), individu diubah menjadi “kasus” yang bisa diukur, diklasifikasikan, dan dibanding-bandingkan.
Foucault menunjukkan bahwa arsitektur Panopticon adalah perwujudan fisik paling murni dari kekuasaan disipliner ini. Institusi modern seperti sekolah (dengan pengaturan meja, lonceng waktu, dan raport), barak militer (dengan latihan baris-berbaris yang kaku), rumah sakit (dengan isolasi bangsal dan rekam medis), serta pabrik (dengan mesin absensi dan target produksi) semuanya mengadopsi struktur panoptik. Mereka mengatur ruang (arsitektur pemisahan), mengatur waktu (jadwal yang ketat), mengatur gerak tubuh (koreografi kerja), dan menyusun sistem pencatatan berkelanjutan. Individu tidak lagi dilihat sebagai persona yang utuh, melainkan sebagai angka-angka statistik yang harus terus-menerus dievaluasi dan dinormalisasi.
Dekonstruksi Sosiologis: Batasan Antara Pengasawan Dan Panopticon
Dalam diskursus publik saat ini, terdapat kecenderungan simplifikasi akademik yang berbahaya, di mana setiap kali kita melihat kamera CCTV di perempatan jalan atau sistem pemindaian wajah di bandara, kita langsung melabelinya sebagai “Panopticon”. Sosiologi kritis menolak generalisasi yang tergesa-gesa ini. Jika semua teknologi pemantauan diberi label panoptik, maka konsep tersebut kehilangan daya analisis ketajamannya dan hanya berakhir menjadi slogan aktivisme yang klise.
Tidak setiap institusi yang memiliki aturan ketat atau perangkat pengawasan otomatis serta-merta bekerja sebagai Panopticon. Pengawasan fungsional murni sering kali bersifat transparan dan timbal balik. Sebagai contoh, kamera pemantau cuaca atau sensor banjir di aliran sungai mengumpulkan data demi keselamatan publik tanpa ada intensi untuk mengubah perilaku moral atau psikologis subjek manusia di sekitarnya.
Oleh karena itu, sebuah analisis sosiologis yang berbasis pada tradisi Foucaultian harus mampu membedakan pengawasan biasa dengan panoptisisme sejati melalui serangkaian pengujian empiris terhadap struktur institusionalnya. Pada pengawasan administratif biasa, hubungan informasi bersifat relatif terbuka; subjek mengetahui batasan, jenis data, dan waktu pengambilan data secara transparan dengan tujuan untuk efisiensi operasional atau keselamatan prosedural lingkungan. Klasifikasinya berbasis kebutuhan teknis dan subjek memiliki saluran hukum yang efektif untuk mengoreksi data salah atau menggugat keputusan sistem.
Sebaliknya, pada rezim pengawasan panoptik sejati, terjadi asimetri informasi yang sangat ekstrem di mana subjek ditempatkan dalam ketidakpastian total mengenai kapan dan bagaimana mereka dinilai. Tujuan utamanya bergeser pada pembentukan karakter, ortopedi moral, kontrol perilaku, dan penundukan kesadaran subjek. Sistem ini menerapkan pembelahan biner yang ketat untuk menentukan siapa yang “normal/patuh” dan siapa yang “menyimpang/berbahaya”. Akses data terpusat pada elit penguasa atau pemilik modal tanpa transparansi bagi publik, sehingga absennya transparansi membuat subjek tidak memiliki ruang pembelaan dan mengondisikan sistem sebagai sesuatu yang mutlak benar.
Anatomi Mutasi Digital: Menara Pengawas Di Era Big Data
Ketika panoptisisme bermutasi ke ruang digital, terjadi pergeseran ontologis yang luar biasa. Jika Panopticon Bentham membutuhkan menara fisik yang terbuat dari batu dan bata, maka Panoptisisme Digital (Digital Panopticism) dibangun di atas fondasi yang tak berwujud: algoritma, komputasi awan, dan arus big data. Ruang komunikasi kita sehari-hari telah menjelma menjadi arsitektur pengawasan yang jauh lebih penetratif daripada penjara abad ke-18. Mutasi digital ini memiliki tiga karakteristik operasional yang membedakannya secara radikal dari model klasiknya.
Karakteristik pertama adalah Likuiditas dan Desentralisasi Pengawasan. Di dalam penjara Bentham, sang pengawas duduk di sebuah ruangan di tengah menara. Di era digital, menara pengawas itu bersifat cair dan tersebar di mana-mana. Pengawasnya bukan lagi seorang sipir manusia, melainkan sistem algoritma yang tertanam dalam platform digital. Menara pengawas ini tidak lagi berdiri tegak di satu alun-alun kota, melainkan terfragmentasi ke dalam jaringan serat optik, pusat data global, dan aplikasi gawai yang kita gunakan secara sukarela. Kita tidak lagi dipaksa masuk ke dalam Panopticon; kita justru membeli sendiri perangkat Panopticon tersebut dengan uang kita, merawatnya, mengisi dayanya setiap malam, dan membawanya ke mana pun kita pergi, bahkan ke dalam kamar tidur yang paling privat sekalipun.
Karakteristik kedua adalah Transformasi dari Disiplin Korektif ke Kontrol Prediktif. Panopticon klasik Foucault bekerja secara reaktif dan korektif: ia mengawasi tindakan subjek agar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan saat itu juga. Sebaliknya, panoptisisme digital bekerja secara prediktif. Melalui teknik pemanenan data perilaku (behavioral surplus data), sistem tidak hanya mengawasi apa yang kita lakukan hari ini. Algoritma merekam setiap durasi tatapan mata kita pada layar, kecepatan mengetik, pola belanja, hingga perubahan nada suara kita, untuk memprediksi apa yang akan kita lakukan esok hari. Tujuannya bukan lagi sekadar membuat tubuh kita jinak, melainkan memodifikasi perilaku kita secara subliminal demi keuntungan ekonomi komersial atau stabilitas politik penguasa.
Karakteristik ketiga adalah Mekanisme Kategori Normalisasi yang Buram (Algorithmic Opacity). Dalam institusi disipliner tradisional, aturan normalisasi dipajang dengan jelas di dinding-dinding sekolah atau pabrik. Namun, dalam panoptisisme digital, kriteria normalisasi itu disembunyikan di dalam kotak hitam algoritma (algorithmic black box). Pengguna platform media sosial atau pekerja gig-economy tidak pernah tahu mengapa akun mereka tiba-tiba terkena pembatasan (shadow-banned), mengapa skor performa mereka turun, atau mengapa algoritma rekomendasi menyembunyikan konten politik mereka. Ketidakpastian ini menciptakan efek gentar yang masif (chilling effect). Warga digital akhirnya memilih untuk menyensor diri mereka sendiri, membatasi opini politik mereka, dan menampilkan citra diri yang sejalan dengan “kemauan algoritma” demi menjaga reputasi digital dan skor ekonomi mereka.
Panoptisisme Digital Di Negara Demokrasi Baru
Dampak paling destruktif dari mutasi panoptisisme digital ini terjadi ketika ia beroperasi di atas panggung politik Negara-Negara Demokrasi Baru. Yang dimaksud dengan negara demokrasi baru adalah negara-negara yang berhasil melakukan transisi dari rezim otoritarian menuju sistem demokrasi elektoral dalam beberapa dekade terakhir (misalnya pasca-Perang Dingin atau pasca-gelombang demokratisasi akhir abad ke-20). Negara-negara ini secara prosedural memiliki institusi demokrasi seperti pemilihan umum yang reguler, parlemen, dan jaminan kebebasan berpendapat tertulis. Namun secara substansial, konsolidasi demokrasinya belum selesai dan sangat rapuh.
Ketika teknologi panoptik masuk ke dalam formasi sosial politik demokrasi baru ini, terjadi perkawinan berbahaya antara efisiensi digital modern dengan mentalitas aparatur otoriter masa lalu. Fenomena ini memicu empat distorsi politik yang sangat spesifik.
Distorsi pertama mewujud dalam Pengawasan Berkedok Legalitas Keamanan Nasional. Di negara demokrasi yang matang, penerapan teknologi pengawasan digital seperti sistem pengenalan wajah (face recognition) atau penyadapan siber umumnya dibatasi oleh hukum privasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yudisial (judicial oversight). Namun di negara demokrasi baru, regulasi siber justru sering kali didesain sebagai instrumen hukum yang elastis atau pasal karet untuk melegitimasi panoptisisme negara. Undang-undang keamanan informasi sering digunakan bukan untuk melindungi warga negara dari kejahatan digital, melainkan untuk mengawasi, melacak, dan mengkriminalisasi suara-suara kritis masyarakat sipil. Dengan dalih menjaga “stabilitas nasional” atau “ketertiban umum”, negara membangun infrastruktur intelijen siber yang memantau percakapan warga di ruang digital. Akibatnya, ketidakpastian mengenai apakah sebuah cuitan akan berujung pada penangkapan polisi menciptakan ketakutan psikologis yang meluas.
Distorsi kedua adalah Kemitraan Gelap Kekuasaan Politik dan Korporasi Swasta (Surveillance Mercenaries). Salah satu keunikan panoptisisme digital di negara demokrasi baru adalah ketergantungan penguasa pada aktor swasta komersial. Karena birokrasi negara sering kali kekurangan kapasitas teknis untuk membangun algoritma pengawasan tingkat tinggi, mereka membeli teknologi tersebut dari perusahaan intelijen swasta atau menyewa jasa konsultan siber komersial. Dalam konteks kontestasi elektoral di demokrasi baru, pengawasan digital ini digunakan untuk melakukan pemetaan psikometrik (psychometric profiling) terhadap pemilih. Data-data privat warga dieksploitasi untuk menciptakan kampanye disinformasi yang tertarget, memanipulasi opini publik melalui pasukan robot akun (bots) dan pendengung bayaran (buzzers), serta mengisolasi kelompok oposisi ke dalam ruang gema digital (echo chambers). Di sini, panoptisisme tidak hanya mendisiplinkan perilaku warga agar patuh, melainkan secara aktif memanipulasi kesadaran kognitif mereka agar memilih sesuai dengan kepentingan status quo.
Distorsi ketiga berakar pada Absennya Hak Keberatan (Right to Remedy) dan Literasi Data Kritis. Kelemahan paling mendasar dari masyarakat di negara demokrasi baru adalah tingginya tingkat kesenjangan literasi digital dan absennya perlindungan hukum terhadap kedaulatan data warga. Ketika sistem absensi elektronik berbasis biometrik diterapkan di sektor pelayanan publik, atau ketika algoritma bansos negara mengklasifikasikan warga ke dalam kategori tingkat kemiskinan tertentu, warga negara tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana formula keputusan tersebut dibuat. Jika terjadi bias algoritma atau kesalahan pencatatan data yang merugikan hak-hak ekonomi-politik mereka, tidak ada mekanisme keberatan yang transparan dan akuntabel. Warga ditempatkan sebagai objek pasif yang harus tunduk pada kehendak data. Kekuasaan menyembunyikan dirinya di balik tameng “objektivitas teknologi”, seolah-olah keputusan algoritma adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa digugat oleh manusia.
Distorsi keempat bermuara pada Kematian Ruang Publik Otentik (The Chilling Effect on Agora). Demokrasi membutuhkan prasyarat mutlak berupa ruang publik yang bebas dari rasa takut (fearless public sphere), sebuah tempat di mana warga negara bisa berkumpul, berdebat, dan mengkritik kebijakan penguasa tanpa bayang-bayang represi. Panoptisisme digital menghancurkan prasyarat ini dari dalam. Ketika warga menyadari bahwa setiap aktivitas daring mereka direkam, disimpan, dan dapat digunakan untuk menghancurkan masa depan profesional atau personal mereka di kemudian hari, mereka memilih jalur aman. Ruang digital yang dulunya diharapkan menjadi tempat demokratisasi informasi berubah menjadi karnaval konformisme yang dangkal. Warga hanya berani membicarakan hal-hal sepele atau memuji-muji penguasa. Ketakutan akan visibilitas asimetris ini melahirkan kedisiplinan palsu: warga terlihat tertib dan patuh bukan karena mereka menyetujui kebijakan negara secara sadar dan rasional, melainkan karena mereka tahu bahwa menara pengawas digital tidak pernah memejamkan matanya.
Strategi Kontra-Pengawasan: Melawan Balik Gurita Panoptik Digital
Menghadapi gurita panoptisisme digital yang kian mencengkeram rahim demokrasi baru ini, fatalisme teknologi adalah musuh terbesar kita. Kita tidak boleh menyerah pada narasi distopia yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap pengawasan digital adalah hal yang mustahil. Jika Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan itu bekerja secara kapiler di setiap sendi kehidupan, ia juga selalu mengingatkan sebuah dalil fundamental: di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Perlawanan terhadap panoptisisme digital tidak bisa dilakukan secara individual dengan sekadar menghapus akun media sosial atau mematikan gawai kita; perlawanan ini harus bersifat struktural, kolektif, dan berbasis pada politik kewargaan yang aktif.
Strategi perlawanan pertama adalah melalui praktik Sousveillance atau Membalikkan Tatapan. Jika panoptisisme bekerja melalui surveillance (pengawasan dari atas ke bawah), maka masyarakat sipil harus membalasnya dengan sousveillance—sebuah konsep yang berarti pengawasan dari bawah ke atas. Warga negara harus menggunakan teknologi digital yang sama untuk merekam, mendokumentasikan, dan memublikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat negara atau korporasi. Gerakan merekam tindakan represif aparat di jalanan dengan kamera ponsel, melakukan investigasi sumber terbuka (open-source intelligence) terhadap kekayaan pejabat publik yang tidak wajar, serta memetakan jaringan oligarki melalui analisis data massal adalah contoh bagaimana menara pengawas dapat dipaksa berbalik arah. Kekuasaan harus dibuat merasa tidak nyaman karena mereka juga sedang diawasi oleh jutaan mata warga negara.
Strategi kedua adalah Memperjuangkan Kedaulatan Data Hukum (Data Sovereignty). Masyarakat sipil di negara demokrasi baru harus mendesak parlemen untuk melahirkan regulasi perlindungan data pribadi yang memiliki taji penegakan hukum yang nyata, bukan sekadar regulasi formalitas tanpa sanksi. Undang-undang perlindungan data harus menjamin hak warga negara untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan oleh platform, hak untuk menghapus data (right to be forgotten), dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang masuk akal atas keputusan berbasis algoritma (right to explanation). Lembaga pengawas data yang dibentuk pun harus bersifat independen dari eksekutif, sehingga memiliki kekuatan hukum untuk mengaudit badan intelijen negara maupun raksasa teknologi swasta yang melanggar privasi warga.
Strategi ketiga bertumpu pada Melakukan Dekonstruksi dan Audit Algoritma. Kita harus meruntuhkan mitos netralitas teknologi dengan menuntut transparansi algoritma publik. Setiap aplikasi digital yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani publik harus menggunakan kode sumber terbuka (open-source code) yang bisa diaudit oleh para ilmuwan data independen, jurnalis, dan aktivis kemanusiaan. Audit algoritma ini krusial untuk memastikan bahwa tidak ada bias rasial, gender, kelas sosial, atau preferensi politik tersembunyi yang ditanam di dalam kode sistem yang mendisiplinkan masyarakat.
Strategi keempat melibatkan Membangun Solidaritas Fisik dan Komunitas Desentralisasi. Panoptisisme digital bekerja dengan cara melakukan atomisasi sosial—ia memisahkan individu ke dalam kamar-kamar digital mereka sendiri dan membuat mereka merasa sendirian menghadapi menara pengawas. Oleh karena itu, strategi perlawanan sosiologis yang paling ampuh adalah dengan memulihkan jaringan solidaritas fisik di dunia nyata. Membangun serikat pekerja digital (seperti serikat pengemudi ojek daring dan pekerja lepas siber), memperkuat komunitas literasi akar rumput, serta beralih ke platform komunikasi yang terdesentralisasi dan menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung yang tidak dikuasai oleh kapitalisme pengawasan global adalah langkah nyata untuk merebut kembali agensi kemanusiaan kita.
Epilog: Sebuah Pertaruhan Masa Depan
Pada akhirnya, masa depan demokrasi di negara-negara demokrasi baru sangat bergantung pada kemampuan warganya untuk mengenali watak kekuasaan yang sedang bekerja hari ini. Kita tidak lagi bisa memakai kacamata analisis abad ke-20 untuk melawan penindasan abad ke-21. Ancaman terbesar bagi demokrasi kita saat ini bukanlah tank-tank militer yang keluar dari markas untuk melakukan kudeta berdarah, melainkan untaian kode-kode algoritma yang secara perlahan menjinakkan pikiran kita, membunuh keberanian politik kita, dan mengubah kita menjadi sekadar konsumen data yang patuh dan pasif.
Panoptisisme bukanlah sebuah takdir teknologi yang tak terhindarkan (technological determinism). Ia adalah sebuah pilihan politik dari bagaimana kekuasaan diorganisasikan. Teknologi digital memiliki potensi emansipatoris yang luar biasa jika ia ditempatkan di bawah kendali warga yang berdaulat, transparan, dan diorientasikan demi kebaikan bersama (common good). Namun jika kita membiarkan menara pengawas digital ini dibangun tanpa kendali, tanpa transparansi, dan tanpa hak keberatan yang memadai, maka kita sedang berjalan sukarela menuju malam yang gelap bagi kebebasan sipil.
Kita harus meruntuhkan menara pengawas itu, bukan dengan menghancurkan layarnya, melainkan dengan merebut kembali hak atas privasi kita, menegakkan kembali kedaulatan informasi di tangan rakyat, dan membuktikan bahwa jiwa manusia yang merdeka tidak akan pernah bisa dijinakkan oleh algoritma secanggih apa pun. Pertaruhannya tidak main-main: apakah kita akan tetap menjadi warga negara yang merdeka di rahim demokrasi yang sejati, atau kita akan berakhir sebagai tahanan yang mendisiplinkan diri sendiri di dalam penjara digital yang kita bangun dengan tangan kita sendiri.
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co
