Setahun Kinerja Kemendikdasmen, Ini Capaian Prestasinya
INFOMU.CO | Jakarta – Setahun kinerja Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) digelar di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan berbagai capaian strategis dalam setahun pertama kinerjanya dalam acara Taklimat Media Setahun Pendidikan Bermutu untuk Semua.
Taklimat ini sebagai akuntabilitas publik atas kinerja kementerian selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan, tahun pertama menjadi momentum penting untuk memulai pelaksanaan kebijakan prioritas presiden di bidang pendidikan.
Seluruh capaian yang diraih setahun ini merupakan wujud pelaksanaan arahan presiden dalam Asta Cita.
“Kami baru memulai pelaksanaan kebijakan Bapak Presiden di tahun pertama ini, dan Alhamdulillah capaian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan arah kebijakan nasional pendidikan bermutu untuk semua,” Abdul Mu’ti yang juga Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sepanjang setahun pertama, Kemendikdasmen berhasil merevitalisasi lebih dari 16 ribu satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang menyerap 400 ribu tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.
Program revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Dalam bidang transformasi digital, Kemendikdasmen mempercepat implementasi digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 64.072 perangkat interaktif (Interactive Flat Panel/IFP), disertai pelatihan guru serta penguatan platform Rumah Pendidikan sebagai pusat sumber belajar kolaboratif dan inklusif.
Kompetensi Guru
Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi fokus utama. Sebanyak 395.967 guru non ASN telah menerima aneka tunjangan senilai Rp6,56 triliun, termasuk kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan dan peningkatan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan mulai tahun 2026.
Kemendikdasmen juga memberikan beasiswa S1/D4 bagi 12.500 guru yang belum berkualifikasi sarjana melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang akan diperluas hingga menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia pada tahun depan.
Dalam bidang tata kelola guru, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat menegaskan, kebijakan baru bukan bertujuan untuk sentralisasi, melainkan efektivitas distribusi guru agar merata di seluruh daerah.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani menambahkan, kebijakan guru paruh waktu yang diterapkan tahun ini merupakan langkah transisi menuju sistem kepegawaian berbasis ASN, dan diharapkan pada 2026 tidak ada lagi guru berstatus honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN.
Untuk penguatan karakter siswa, gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) telah diterapkan di 86% sekolah dan berhasil mencetak Rekor MURI dengan melibatkan lebih dari 7,4 juta siswa dalam kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat secara serentak.
Pemerataan Pendidikan
Sementara itu, pemerataan akses pendidikan terus diperluas melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah menjangkau 10,98 juta siswa, serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi 4.616 pelajar dari Papua, daerah 3T, dan anak-anak pekerja migran.
Dalam kesempatan yang sama, media juga menyoroti rencana penerapan Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027–2028. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membangun kemampuan komunikasi dasar, bukan sekadar akademik.
“Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SD bukan sebagai sains, tapi sebagai media komunikasi. Tidak masalah kalau masih ada kesalahan, yang penting anak-anak percaya diri menggunakan bahasa itu,” jelasnya.
Pelatihan guru akan dimulai pada tahun 2026 bekerja sama dengan British Council dan Institut Swedia, dengan fokus pada 90 ribu sekolah yang belum memiliki guru bahasa Inggris.
Selain itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin menjelaskan bahwa pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) akan dilakukan pada November mendatang sebagai bagian dari sistem evaluasi nasional dan syarat Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Lebih dari 43 ribu sekolah telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini, baik secara daring maupun semi daring.
Vokasi
Dirjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK, Tatang Muttaqin menyampaikan, pembangunan sarana pendidikan dilakukan dengan model swakelola yang diawasi oleh perguruan tinggi, asosiasi arsitek, dan satuan Zeni TNI untuk menjamin kualitas bangunan.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi sekolah mencakup pengembangan bahan ajar digital dan modul cetak agar seluruh peserta didik, termasuk di daerah tanpa internet, tetap dapat belajar.
Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, Bahasa Indonesia kini diajarkan di 57 negara, termasuk di Universitas Al-Azhar Kairo, menandai semakin kuatnya posisi Bahasa Indonesia di kancah internasional.
Revitalisasi 120 bahasa daerah juga terus dilakukan sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa.
Atip Latipulhayat turut menegaskan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar tanpa biaya yang mencakup sekolah negeri dan swasta.
Prinsip ini akan dinormakan dalam RUU Sisdiknas untuk mencegah perbedaan tafsir di masa depan.
Penghargaan
Dalam penutup paparannya, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan dan insan media atas kerja sama dalam menyebarluaskan kebijakan pendidikan dalam setahun ini.
“Kami memastikan pendidikan bermutu dan merata bagi semua anak Indonesia. Tahun depan, kami lanjutkan Wajib Belajar 13 Tahun dan perluasan digitalisasi pendidikan. Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal, di mana pun mereka berada,” tegasnya.
Dalam setahun pertama, Kemendikdasmen juga meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional, di antaranya Kementerian dengan Kinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo–Gibran, Press Release Terbaik SPS 2025, serta Digital Innovation in Education Award 2025 dari iNews Media Group.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Kemendikdasmen dalam mewujudkan Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua melalui kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata. (panjimas)
