Indonesia adalah negara pesisir penyumbang sampah plastik terbesar ke-2 di dunia. Jika kita bisa menanggulangi masalah ini, Indonesia akan menjadi negara yang unggul di bidang maritim. Karena itulah Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan limbah pesisir sebanyak 70% hingga tahun 2025 nanti.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Endang Rudiatin, M. Si., saat menjadi pembicara pada webinar Tadarus Kemaritiman bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil pada Selasa, 11 April 2023.
Dalam acara yang digelar secara daring tersebut Endang menjelaskan bahwa selain melakukan penanggulangan limbah kita juga harus melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dan perbatasan dengan cara mengembangkan ekonomi nelayan. Pengembangan harus didukung dengan banyaknya pasar-pasar lokal di pesisir dan perbatasan, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti transportasi lintas batas atau antar pulau.
Tidak hanya itu, dukungan kebijakan dan hukum juga perlu dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menegah serta nelayan. Pengelolaan yang teratur tentu akan memberikan ekosistem yang baik bagi masa depan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ke depannya.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UPN Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. M, Nurcholis, M. Agr., memaparkan bahwa Indonesia memiliki lahan seluas 81.000 km garis pantai dan 17.000 pulau-pulau kecil. Potensi sumber daya alam Indonesia dalam hal perikanan, pariwisata, infrastruktur, dan masyarakat di area tersebut sangat melimpah, sehingga potensi itu harus dikelola dengan baik.
Baca juga : PSPP UMJ Gandeng BI Berdayakan Potensi Sumberdaya Lokal Daerah Pesisir
Menambahkan berbagai pemaparan sebelumnya, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arif Hertawan, mengungkapkan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak alam yang ada.
Melalui program Desa Berdikari, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Perguruan Tinggi mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. ”Jika program tersebut dilakukan dengan terstruktur, terencana, dan terintegrasi satu sama lain, maka akan menjadi satu potensi yang sangat besar sehingga Produksi Domestik Bruto (PDB) akan semakin tinggi,” ungkap Arif.
Muhammadiyah tentu saja turut mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kes. menjelaskan PPSP sebagai perpanjangan tangan UMJ memiliki Program pemberdayaan masyarakat di daerah 3T.
“Program tersebut menargetkan peningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dan pusat. Serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk policy brief dan publikasi ilmiah,” jelas Hadi.
PSPP UMJ merupakan pusat studi yang mengkaji permasalahan dan pengembangan mutu dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan. PSPP sejauh ini telah melakukan kegiatan berupa workshop, diskusi ilmiah, seminar riset lapangan, dan implementasi program Pemberdayaan di beberapa Pulau seperti kalimantan utara dan barat. (RZ/KSU)
Editor : Tria Patrianti
Artikel Muhammadiyah Dukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
