Beberapa waktu terakhir hingga hari ini, pemandangan kendaraan yang antre mengular panjang menjadi rutinitas yang menguji kesabaran di sejumlah SPBU di Medan. Usut punya usut, akar permasalahannya ternyata bukan pada ketersediaan bahan bakar, melainkan pada tersendatnya proses pengiriman.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I pun turun tangan menyoroti fenomena ini. Ketua KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengungkapkan bahwa kendala distribusi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut disinyalir menjadi biang keladi di balik panjangnya antrean tersebut.
Masalah utamanya terletak pada tingginya ketergantungan terhadap satu penyedia jasa transportasi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sumut pada Kamis (16/7/2026), Ridho memaparkan temuan timnya. Ia mengakui, menggunakan satu vendor pengangkut tunggal memang memberikan keuntungan tersendiri, seperti efisiensi operasional, kemudahan koordinasi, dan standarisasi layanan. Namun, ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang, risikonya terlampau besar.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap satu penyedia jasa dapat meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa tersebut mengalami kendala operasional,” ujar Ridho, Jumat (17/7/2026).
Mengingat BBM merupakan kebutuhan publik yang sangat strategis, KPPU mengingatkan Pertamina untuk tidak hanya mengejar efisiensi. Pertamina dituntut untuk memiliki ketahanan sistem distribusi (supply chain resilience) yang solid.
Krisis distribusi yang melanda Sumatra Utara sepekan terakhir ini diharapkan menjadi momentum berharga bagi Pertamina dan Pemerintah untuk segera mengevaluasi dan merombak tata kelola distribusi BBM.
