WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti ketimpangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Lonjakan signifikan jumlah mahasiswa di PTN dalam beberapa tahun terakhir dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan PTS di Indonesia.
Rektor UMY, Achmad Nurmandi, mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas mahasiswa di PTN, khususnya PTN Berbadan Hukum (PTN BH) dan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), telah mencapai angka yang cukup besar.
“Peningkatan jumlah mahasiswa PTN BH dan PTN BLU selama empat tahun terakhir sebanyak 1,4 juta mahasiswa dari perhitungan kita,” ujarnya dalam konferensi pers di Kampus UMY, Rabu (22/4).
Menurutnya, ekspansi tersebut menciptakan ketimpangan struktural karena menyerap calon mahasiswa yang sebelumnya menjadi bagian dari ekosistem PTS.
Achmad menegaskan, orientasi PTN seharusnya tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah mahasiswa jenjang sarjana, melainkan pada penguatan daya saing global melalui riset dan pendidikan pascasarjana.
“Mereka lebih baik bersaing di level global. Kalau bersaing di global, sudah tentu tidak banyak menerima S1, tetapi memperbanyak S2 dan S3 untuk memperkuat riset,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik di negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan yang dinilai mampu menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil.
“Mereka memberikan ruang yang sama kepada PTN dan PTS. Tidak ada perbedaan,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Sekretaris UMY, Bachtiar Dwi Kurniawan, menyebut bahwa kondisi ini menjadi keresahan bersama di kalangan PTS.
“Ini memang keresahan bersama. Perguruan Tinggi Swasta mengalami dampak besar terkait penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa UMY turut merasakan dampak tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami tidak mengelak, memang mengalami penurunan. Setiap tahun jumlah pendaftar, yang diterima, hingga registrasi terus menurun,” ungkap Bachtiar.
UMY pun telah melakukan komunikasi dengan pemerintah agar segera diambil langkah strategis untuk menata kembali ekosistem pendidikan tinggi nasional.
“Mudah-mudahan jajaran eksekutif dan legislatif bisa satu frekuensi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sejajar, saling melengkapi, dan menguatkan,” tambahnya.
Skema Pembayaran Fleksibel, Perluas Akses Pendidikan
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, UMY menghadirkan kebijakan pembayaran biaya kuliah secara bertahap. Direktur Komunikasi Publik UMY, Ratih Herningtyas, menjelaskan bahwa kebijakan ini memberi ruang fleksibilitas bagi mahasiswa.
“Ini bisa mengurangi kekhawatiran bahwa kuliah di UMY itu mahal, karena pembayaran dapat dilakukan bertahap,” jelasnya.
Melalui skema ini, mahasiswa cukup membayar sebagian biaya di awal semester, sementara sisanya dapat dilunasi setelah ujian tengah semester.
Buka Prodi Baru, Jawab Tantangan Zaman
Selain itu, UMY juga memperkuat strategi dengan membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Beberapa di antaranya adalah program studi Kecerdasan Buatan (AI), Bisnis Digital, dan Olahraga.
“Kami punya inovasi untuk meningkatkan permintaan masyarakat sekaligus memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang kekinian,” kata Bachtiar.
Pengembangan juga dilakukan pada jenjang pascasarjana dan doktoral, termasuk pembukaan program magister baru serta program doktor Ilmu Hukum.
Di sektor kesehatan, UMY tengah menyiapkan pembukaan 12 program pendidikan dokter spesialis guna menjawab kebutuhan nasional.
“Kita membuka 12 pendidikan spesialis untuk mendukung kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kekurangan, terutama di luar Jawa,” jelas Achmad.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen UMY sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus berkontribusi pada penguatan daya saing bangsa di tingkat global.
The post UMY Soroti Ketimpangan Penerimaan Mahasiswa antara PTN dan PTS, Desak Ekosistem Pendidikan Tinggi Lebih Berkeadilan appeared first on Warta PTM.
