TIDAK ADA MAKAR DAN KUDETA DALAM DEMOKRASI
Oleh: Affan Al Quddus, S.Sos., M.Si.
Kegaduhan politik di Indonesia hari ini tidak lagi berbentuk dentuman senjata. Ia berbentuk notifikasi yang tak berhenti, potongan video 30 detik, dan narasi yang viral sebelum sempat diverifikasi.
Kita hidup di era di mana satu tangkapan layar yang dipotong sudah cukup untuk membuat rakyat curiga kepada pemimpinnya, dan pemimpin curiga kepada rakyatnya. Satu judul berita yang dipelintir sudah cukup untuk memecah persaudaraan yang sudah dibangun puluhan tahun.
Di sinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya: Apakah kita sedang berpolitik, atau sedang menciptakan kegaduhan ? Apakah kita sedang mengkritik untuk memperbaiki negara, atau sedang merusak negara dengan cara kita mengkritik ?
Hari ini ia bisa dimulai dari jempol. Satu akun anonim yang menyebar kebencian, satu buzzer yang mengadu domba, satu potongan podcast yang dipelintir itu sudah cukup untuk membuat suasana politik menjadi panas.
Al-Qur’an sudah mengingatkan pola ini jauh sebelum ada media sosial.
Tabayyun
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”_ (QS. Al-Hujurat: 6)
Di era digital, tabayyun berarti jangan telan mentah informasi viral. Cek sumbernya, cek konteksnya, cek apakah itu video utuh atau potongan. Kegaduhan lahir bukan karena rakyat bodoh, tapi karena rakyat malas ber-tabayyun
Larangan Namimahatau adu domba.
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.” (QS. Al-Qalam: 10-11)
Buzzer, akun anonim, dan judul clickbait adalah bentuk baru dari adu domba yang dikutuk dalam Islam.
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” (QS. Al-Hujurat: 12)
Di era digital, ghibah tidak lagi berbentuk bisik-bisik, tapi berbentuk thread, story dan video yang menyebar dalam hitungan detik.
Setiap share, repost, dan forward adalah amanah. Menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya adalah pengkhianatan terhadap amanah itu. Jari kita hari ini adalah pena kita di akhirat.
Tegakan Keadil
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8)
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”(QS. Al-Hujurat: 10)
Beda pilihan politik tidak boleh memutus persaudaraan. Politik itu musiman, ukhuwah itu permanen.
Kegaduhan digital sebenarnya bukan soal teknologi, melainkan soal kedewasaan. Bangsa yang dewasa dalam berpolitik tidak mudah terpancing, tidak mudah marah, dan tidak mudah membenci hanya karena berbeda pilihan.
Kedewasaan dalam berpolitik berarti tiga hal;
Pertama, mampu membedakan lawan politik dan musuh negara. Lawan politik adalah mitra dalam demokrasi. Ia boleh dikritik, boleh dikalahkan dalam pemilu, tapi tidak boleh dimusuhi dan difitnah. Musuh negara adalah mereka yang ingin merusak sistem demokrasi itu sendiri. Jangan sampai kita memperlakukan lawan politik seolah musuh negara, dan memaafkan musuh negara seolah kawan politik.
Kedua, mampu kalah dengan terhormat dan menang tanpa dendam. Dalam demokrasi, kalah dalam pemilu bukan akhir dunia. Dan menang dalam pemilu bukan izin untuk membalas dendam. Kedewasaan adalah ketika yang kalah legawa, dan yang menang merangkul. Tanpa sikap ini, setiap pemilu hanya akan melahirkan luka baru, bukan pemimpin baru.
Ketiga, mampu mengendalikan emosi di ruang digital. Orang yang dewasa tidak menjadikan kolom komentar sebagai tempat melampiaskan amarah. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus memaafkan. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak membalas fitnah dengan fitnah.
Al-Qur’an menggambarkan kedewasaan ini dengan sifat “hilm” menahan diri saat mampu membalas, dan “‘afw” memaafkan saat mampu menghukum. Bangsa yang tidak memiliki “hilm” akan selalu gaduh, meskipun teknologinya paling canggih.
Di atas kedewasaan rakyat, kita membutuhkan visi negarawan dari para elite politik.
Politisi berpolitik untuk memenangkan pemilu berikutnya. Negarawan berpolitik untuk memenangkan masa depan bangsa berikutnya. Politisi berpikir tentang kursi, negarawan berpikir tentang generasi. Politisi membelah rakyat untuk menang, negarawan menyatukan rakyat untuk maju.
Visi negarawan berarti pemimpin tidak hanya memikirkan bagaimana ia dipilih, tapi bagaimana negara ini tetap utuh setelah ia tidak lagi berkuasa. Ia tidak membangun kekuasaan di atas kebencian, ia membangun negara di atas keadilan dan persaudaraan.
Negarawan sejati tidak takut dikritik, karena kritik adalah cermin. Ia tidak takut kalah, karena kalah dalam pemilu bukan kalah dalam pengabdian. Ia tidak menggunakan buzzer untuk menyerang lawan, karena ia tahu, negara yang dibangun dari kebencian akan runtuh oleh kebencian itu sendiri.
Inilah yang hilang dalam kegaduhan politik hari ini: kita terlalu banyak politisi yang sibuk mencari panggung, dan terlalu sedikit negarawan yang sibuk mencari solusi.
Al-Qur’an menyebut pemimpin ideal bukan yang paling lantang berteriak, tapi yang paling amanah dalam menjaga persatuan:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Tidak Boleh Ada Kudeta dalam Negara Demokrasi
Inilah prinsip yang harus kita tegaskan: Dalam negara demokrasi, tidak ada tempat bagi kudeta dalam bentuk apa pun.
Baik kudeta dengan senjata, kudeta dengan opini, maupun kudeta dengan cara melumpuhkan pemerintahan dari dalam karena semuanya itu adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Dalam negara demokrasi, ulil amri adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui syura dan pemilu. Menentangnya secara inkonstitusional sama dengan mengkhianati hasil syura rakyat itu sendiri.
Demokrasi sudah menyediakan jalan yang sah untuk mengganti kekuasaan: pemilu, musyawarah, dan mekanisme konstitusional. Kritik itu boleh. Demo itu boleh. Bahkan memakzulkan pemimpin itu boleh tapi harus lewat mekanisme yang diatur konstitusi, bukan lewat jalan belakang.
Mengkritik pemerintah itu ibadah, menghina pemerintah dengan fitnah itu dosa. Itu bedanya.
Penutup
Kegaduhan politik di era digital bukanlah takdir, melainkan pilihan. Kita bisa memilih menjadi umat yang tabayyun atau menjadi umat yang ikut menyebarkan kegaduhan.
Jika kita tidak suka dengan pemimpin hari ini, lawanlah ia dengan gagasan, dengan musyawarah, dan dengan pemilu. Bukan dengan mengkhianati negara. Karena negara yang dibangun dari kudeta akan selalu rapuh, sedangkan negara yang dibangun dari syura akan selalu kokoh.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya butuh aturan yang baik, tapi juga manusia yang dewasa dan pemimpin yang berjiwa negarawan. Aturan tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan kegaduhan. Kekuasaan tanpa visi negarawan hanya akan melahirkan perpecahan.
Negara yang kuat bukan negara yang mampu membungkam perbedaan pendapat, melainkan negara yang warganya mampu berbeda pendapat tanpa saling menghancurkan. Dan rakyat yang kuat bukan rakyat yang paling keras berteriak di media sosial, melainkan rakyat yang paling tenang dan adil dalam menyikapi lawan, dan paling setia menjaga demokrasi dari segala bentuk perbuatan makar dan kudeta.
Wassalam…
Penulis, Dosen Fisip UMSU, Pemerhati Kebijakan Publik & Pemberdayaan Masyarakat
