Geng Solo dan Turbulensi Kekuasaan: Akankah Pengaruh Jokowi Bertahan?
Oleh : Jufri
Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bukanlah waktu yang singkat. Selama dua periode kepemimpinannya, tentu terbentuk jaringan kekuasaan, hubungan politik, loyalitas, dan konfigurasi pemerintahan yang melibatkan banyak tokoh serta institusi negara.
Ada empat nama yang menurut saya tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik selama era Jokowi, yaitu Joko Widodo sendiri, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, dan Listyo Sigit Prabowo.
Keempatnya memiliki latar belakang dan perjalanan jabatan yang berbeda. Jokowi sebagai Presiden, Luhut dengan berbagai posisi strategis di pemerintahan, Tito yang pernah menjadi Kapolri sebelum menjabat Menteri Dalam Negeri, serta Listyo Sigit yang pernah menjadi ajudan Jokowi sebelum dipercaya menjadi Kapolri.
Kini, setelah pemerintahan berganti kepada Prabowo Subianto, dinamika politik di sekitar nama-nama tersebut semakin menarik untuk dicermati.
Terlebih setelah mencuatnya isu penyadapan yang kemudian memunculkan nama Listyo Sigit. Tidak mengherankan apabila perhatian publik melebar dan mengaitkannya dengan Jokowi, Luhut, bahkan Tito. Tentu saja, mengaitkan nama dalam analisis politik tidak berarti membuktikan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut.
Situasi semakin menarik dengan munculnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Polemik ini menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran. Sejumlah tokoh hukum dan politik kemudian mendorong DPR mengambil langkah konstitusional.
Namun, perlu dipahami bahwa putusan MK dan MA tidak otomatis membatalkan jabatan Gibran. Pemakzulan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Bagi saya, perkembangan ini menjadi bagian penting dari dinamika politik yang patut diperhatikan. Sebab, Gibran bukan hanya Wakil Presiden, tetapi juga putra Jokowi. Karena itu, isu pemakzulan Gibran dengan sendirinya ikut bersinggungan dengan pembicaraan mengenai keberlanjutan pengaruh politik Jokowi dan apa yang sering disebut sebagai Geng Solo.
Memang, ketika Jokowi hadir dalam persidangan terkait persoalan ijazahnya, sebagian pendukungnya membangun persepsi bahwa dirinya sedang dizalimi atau diperlakukan tidak adil. Narasi tentang Jokowi yang terdholimi kemudian menjadi bagian dari pembelaan politik para pendukungnya.
Namun, dalam dinamika politik, narasi semacam itu tidak selamanya efektif. Ketika persoalan berkembang menjadi perdebatan mengenai kekuasaan, dinasti politik, putusan lembaga peradilan, hingga hubungan antarelite, publik membutuhkan lebih dari sekadar narasi siapa yang dizalimi dan siapa yang menzalimi.
Persepsi terdholimi tidak bisa terus-menerus menjadi tameng untuk menjawab setiap kritik. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah penjelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban berdasarkan fakta.
Apakah ini pertanda bahwa politik dinasti Jokowi sedang menghadapi ujian besar? Apakah pengaruh politik yang dibangun selama sepuluh tahun masih dapat dipertahankan setelah terjadi pergantian presiden? Atau justru sedang berlangsung perubahan konfigurasi dan konsolidasi kekuasaan di bawah Prabowo?
Semua pertanyaan itu menarik untuk dikaji. Saya melihat kemungkinan terjadinya turbulensi politik yang tidak sederhana. Namun, kita tetap harus membedakan fakta, dugaan, persepsi, dan spekulasi.
Dalam politik, kekuasaan bukan hanya soal jabatan formal. Ada jaringan, akses, komunikasi, loyalitas, dan hubungan antarelite yang terkadang jauh lebih rumit daripada apa yang terlihat di permukaan. Pergantian presiden tidak otomatis mengakhiri seluruh pengaruh pemerintahan sebelumnya.
Di sinilah pentingnya literasi politik. Jangan mudah terpesona, membenci, atau percaya berlebihan hanya berdasarkan potongan informasi dan narasi media sosial. Kita boleh kritis, boleh bertanya, dan boleh membaca berbagai kemungkinan, tetapi tetap harus berpijak pada fakta dan pengetahuan.
Pada akhirnya, yang perlu kita kawal bukan sekadar siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan antarelite. Yang lebih penting adalah bagaimana negara tetap berjalan, hukum tidak menjadi alat kekuasaan, dan kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh persaingan politik.
Pergantian presiden seharusnya bukan sekadar pergantian orang di Istana, tetapi juga momentum untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
