Oleh Shohibul Anshor Siregar
Tidak ada pemimpin partai koalisi yang mampu mewacanakan resep berisiko “Loyalitas, Kekuasaan, dan Suara yang Mengawasi”. Wacana yang lain, selama ini, berkisar pada puja dan puji yang menyakitkan hati rakyat.
Di bawah cahaya panggung Indonesia Arena yang megah, ribuan kader Partai Demokrat berkumpul merayakan seperempat abad perjalanan politik mereka. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada 9 September 2026. Dua hari sebelumnya ada pidato internal yang menjadi patron dan itu lebih pedas.
Pidato itu terdengar tenang, santun, dan penuh ungkapan persahabatan politik. Namun, di balik kalimat-kalimat yang terukur, terdapat suara lain yang bekerja mengganggu ketenteraman batin orang yang suka dipuji: suara yang mengingatkan, mengawasi, sekaligus memberi batas kepada kekuasaan.
AHY tidak menempatkan Partai Demokrat sebagai penonton di beranda pemerintahan. Ia juga tidak ingin partainya sekadar menjadi pengikut yang mengangguk pada setiap keputusan. Melalui tiga agenda perjuangan—memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi—PD hendak tampil sebagai mitra koalisi yang setia bekerja, tetapi tetap mengkapitalisasi keberanian mengoreksi.
Kesetiaan bukanlah kepatuhan yang kehilangan mata, melainkan kesediaan berdiri bersama ketika keadaan mudah, tetapi juga keberanian berkata benar ketika keadaan mulai menyimpang.
Ekonomi dan Jalan yang Belum Selesai
AHY merangkai tiga agenda perjuangan PD dalam sebuah kalimat yang menyerupai kompas moral: ekonomi membuka jalan untuk maju, keadilan memastikan jalan itu terbuka bagi semua, sedangkan demokrasi menjaga agar rakyat tetap memiliki suara untuk menentukan arah bangsa.
Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan grafik investasi, AHY mengajak publik melihat wajah lain dari pembangunan. Wajah para keluarga yang masih menghitung pengeluaran hingga rupiah terakhir. Wajah pekerja informal yang hidup dari pendapatan yang tidak menentu. Wajah pengemudi ojek daring yang mengejar waktu di jalanan. Wajah ibu rumah tangga yang harus menimbang kembali kebutuhan sebelum berbelanja.
Angka-angka memang dapat menggambarkan pertumbuhan, tetapi tidak selalu mampu mengisahkan kecemasan. Statistik dapat menunjukkan kenaikan, tetapi tidak selalu menyentuh denyut kehidupan mereka yang masih berjuang membayar kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, AHY menawarkan gagasan “Ekonomi Naik Kelas” yang tidak boleh hanya tumbuh di atas kertas; harus hadir dalam bentuk pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan daya beli yang tetap terlindungi.
Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi; harus dapat dirasakan oleh petani yang menanam, nelayan yang melaut, buruh yang bekerja, guru yang mengajar, serta tenaga kesehatan yang merawat kehidupan.
Di sanalah ekonomi menemukan maknanya: bukan hanya sebagai mesin yang bergerak, melainkan sebagai jalan yang membawa manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
Orientasi Masa Depan
Dalam pidato AHY, pembangunan tidak boleh berjalan dengan mata yang hanya tertuju pada hari ini. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan alam yang akan diwariskan kepada anak cucu. Tanah, sungai, udara, dan hutan bukan sekadar latar bagi pembangunan. Semuanya titipan yang menghubungkan generasi sekarang dengan generasi yang belum lahir.
Karena itu, PD menyatakan dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo. Gerakan Langit Biru dan Ayo Muliakan Sungai juga ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar merawat ruang hidup bersama. Udara yang bersih, sungai yang tidak dipenuhi sampah, serta lingkungan yang terjaga bukan sekadar persoalan teknis. Semuanya cermin tentang bagaimana sebuah bangsa menghormati kehidupan.
Pembangunan yang merusak alam mungkin tampak gagah dalam laporan tahunan, tetapi meninggalkan kesunyian panjang bagi generasi setelahnya. Di situlah keadilan antargenerasi menemukan maknanya.
Pendidikan: Pintu Tak Terkunci
AHY juga memberi tekanan pada persoalan pendidikan. Keadaan ekonomi keluarga, menurut dia, tidak boleh menjadi kunci yang menutup pintu masa depan seorang anak.
Program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, madrasah, dan pondok pesantren, serta digitalisasi pendidikan dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan. Setiap anak, dari kota maupun desa, dari pesisir maupun pedalaman, harus memiliki kesempatan untuk menatap masa depan dengan kepala tegak.
Pendidikan bukan hanya soal gedung, perangkat digital, atau ruang kelas. Pendidikan adalah janji bahwa seorang anak tidak akan ditentukan sepenuhnya oleh tempat kelahirannya. Ia adalah jalan yang memungkinkan seseorang melampaui keterbatasan yang diwariskan kepadanya.
Jika jalan itu hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, maka pembangunan telah kehilangan salah satu alasan terpentingnya.
Keadilan Tak Mengenal Nama Besar
Agenda kedua yang dibawa AHY adalah keadilan. Indonesia yang maju, katanya, harus berjalan bersama Indonesia yang adil. Hukum tidak boleh berubah wajah ketika berhadapan dengan nama besar, jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan kekuasaan. Di hadapan hukum, tidak boleh ada pintu khusus bagi mereka yang kuat dan lorong sempit bagi mereka yang lemah.
Pesan itu juga diarahkan kepada kader PD. Mereka tidak boleh meminta perlakuan istimewa, membela kesalahan karena hubungan pertemanan, atau menyerang orang lain hanya karena berada di luar lingkaran kekuasaan.
Keadilan bukan sekadar kata yang diucapkan di podium. Ia menuntut keberanian menahan diri, bahkan ketika yang harus dikritik adalah orang sendiri. Ia menuntut kesediaan menerima hukum sebagai cermin yang memantulkan wajah semua orang secara setara.
Tanah Kecil, Kehidupan yang Besar
AHY memberi perhatian pada pengawasan Proyek Strategis Nasional. PD mendukung tekad memberantas korupsi dan menutup kebocoran kekayaan negara. Dukungan itu disertai pesan agar anggaran pembangunan tidak berubah menjadi pintu baru bagi kebocoran dan korupsi.
Setiap proyek besar membawa harapan, tetapi juga menyimpan risiko. Di balik angka anggaran dan rancangan teknis, terdapat ruang hidup masyarakat yang tidak selalu memiliki kekuatan untuk menyuarakan keberatan. Karena itu, persoalan pertanahan menjadi penting. Negara diminta hadir untuk membela masyarakat kecil yang berhadapan dengan ekspansi korporasi.
Sebidang tanah mungkin terlihat kecil bagi sebuah perusahaan. Namun, bagi sebuah keluarga, tanah itu dapat berarti rumah, ladang, ingatan, tempat anak-anak tumbuh, dan satu-satunya pegangan untuk menghadapi masa depan. Di atas tanah yang tampak sepetak itulah sering kali seluruh kehidupan sebuah keluarga berdiri.
Demokrasi dan Pemilu
Sebagai partai yang lahir dari rahim Reformasi, PD menyadari bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Pemilu memang penting, tetapi demokrasi jauh lebih panjang daripada satu hari pencoblosan.
Demokrasi hidup dalam pemerintahan yang bersedia mendengar. Ia tumbuh dalam hukum yang dapat dipercaya. Ia bernapas melalui pers yang bebas dan masyarakat sipil yang tidak dibungkam. Ia bertahan karena terdapat mekanisme pengawasan yang memungkinkan kekuasaan dikoreksi.
Pemerintahan yang kuat memang diperlukan. Namun, kekuatan tidak boleh berubah menjadi ketertutupan. Pemerintahan yang efektif harus tetap membuka jendela bagi kritik, menghormati perbedaan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat. Karena kekuasaan yang tidak pernah mendengar pada akhirnya hanya akan berbicara kepada dirinya sendiri.
AHY kembali mengingatkan pentingnya netralitas TNI, Polri, intelijen, aparat penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara. Negara tidak boleh menjadi kendaraan bagi kepentingan politik praktis. Fasilitas publik tidak boleh dipakai untuk memenangkan kelompok tertentu. Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. Hak rakyat untuk memilih maupun dipilih tidak boleh dipersempit oleh tekanan, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan.
Kekuasaan Memiliki Musim
AHY menoleh kepada pengalaman sepuluh tahun pemerintahan SBY. Setelah dua periode kepemimpinan, pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis. Pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sering dilupakan: kekuasaan tidak tinggal selamanya di tangan seseorang. Ia memiliki batas, seperti musim yang pada waktunya harus berganti.
Jabatan memiliki masa. Pemilu memiliki siklus. Pemerintahan memiliki akhir. Namun, amanah kepada rakyat tidak mengenal masa kedaluwarsa. Kekuasaan adalah titipan, bukan kepemilikan. Ia dapat digunakan untuk membangun, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menutup pintu bagi mereka yang berbeda. Karena itu, setiap penguasa harus menyadari bahwa di balik kursi kekuasaan terdapat rakyat yang suatu hari akan memberikan penilaian.
Karakter Militer
Dari dunia militer, AHY meminjam gagasan tentang keandalan. Dalam sebuah misi, seseorang harus tahu siapa yang dapat berdiri di sampingnya ketika keadaan berubah sulit. Seorang rekan yang dapat diandalkan bukan hanya hadir ketika kemenangan sudah dekat, melainkan juga ketika jalan dipenuhi keraguan.
Atas dasar itu, AHY menyatakan bahwa Presiden Prabowo dapat mengandalkan PD. PD siap bekerja, menjaga komitmen, dan bertanggung jawab dalam pemerintahan.
Namun, di balik pernyataan loyalitas itu terdapat batas yang tidak kalah penting. Loyalitas tidak boleh berubah menjadi kepatuhan buta. Tidak boleh menjadi alasan untuk menutup-nutupi persoalan atau mengabaikan suara masyarakat.
Tidak ada pertentangan antara loyal kepada pemerintah dan setia kepada rakyat. Justru, kesetiaan kepada rakyat mengharuskan sebuah partai berani menyampaikan kenyataan, termasuk ketika kenyataan itu tidak menyenangkan bagi kekuasaan.
AHY mengutip pesan Presiden Prabowo bahwa pemerintah tidak boleh takut kepada kenyataan, tetapi harus berani memperbaiki kenyataan. Kalimat tersebut dapat dibaca sebagai inti dari posisi PD: berada dalam pemerintahan, tetapi tidak kehilangan jarak moral untuk mengawasi.
Ke Jalan Rakyat
AHY menegaskan bahwa seperempat abad bukanlah garis akhir. Ia adalah pintu menuju babak baru. Di balik capaian organisasi dan posisi politik, terdapat bahaya yang mengintai setiap partai: keterasingan dari rakyat. Elite politik sering kali mendatangi masyarakat ketika membutuhkan suara, lalu menghilang setelah memperoleh jabatan.
AHY menyerukan agar PD tidak menjadi partai semacam itu. Kader tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan dukungan. Mereka harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, pelayanan, dan kerja nyata.
Partai politik tidak cukup hanya kuat di parlemen atau berada di dalam pemerintahan. Kekuatan politik baru memiliki arti apabila kehadirannya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dalam jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, hukum yang lebih adil, lingkungan yang lebih sehat, dan pelayanan publik yang lebih manusiawi.
Rakyat tidak hidup di dalam pidato. Rakyat hidup di dalam harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, antrean layanan kesehatan, kepastian pekerjaan, dan rasa aman atas tanah yang mereka miliki.
Karena itu, partai harus turun dari menara gading dan kembali berjalan di jalan rakyat.
Penyeimbang dalam Kekuasaan
Pekan lalu heboh pasca peluncuran buku “Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam”. Meski dibantah oleh MUI, tetapi orang melihat ada segitiga Syaiful Mujani, orang dekat Prabowo Subianto, MUI, dan Baznas. Sudah diklarifikasi. Tetapi, jika MUI tak berkenan dengan proyek politik seperti itu, mengapa juga mesti ikut berpartisipasi melalui figur sentralnya? MUI itu berfatwa, dan bahkan bisa saja memfatwakan proyek itu tak benar. Atau, jika bukan memberi kritik santun, mestinya bertausiyah seperti dilakukan oleh AHY dalam pidato politiknya itu. (***)
****** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu Infomu.co
