Membaca Jejak Pemikiran Muhammadiyah: Dari Berdikari Menuju Ekonomi Berkemajuan
Oleh: Jufri
Pagi ini saya kembali membuka sebuah buku yang beberapa waktu lalu dihadiahkan oleh Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Syaiful Hadi . Buku yang diterbitkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu berjudul “Jalan Panjang Membangun Indonesia Berkemajuan.” Isinya merupakan rekaman sejarah perjalanan Muhammadiyah melalui kumpulan khutbah, pidato, sambutan, amanat, dan pokok-pokok pikiran para pimpinan Pusat Muhammadiyah dari masa ke masa dalam berbagai momentum penting perjalanan bangsa. Bagi saya, buku ini sangat penting dan menarik karena melalui lembar demi lembar yang kita baca, kita dapat menghubungkan masa lalu, memahami hari ini, sekaligus memproyeksikan masa depan peran Muhammadiyah bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Membaca buku ini seperti menyusuri lorong waktu, menyaksikan bagaimana Muhammadiyah selalu hadir memberikan pandangan dan arah di tengah perubahan zaman. Setiap pidato lahir dari tantangan yang berbeda, tetapi semuanya berangkat dari semangat yang sama, yakni menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan bangsa.
Salah satu bagian yang menarik perhatian saya adalah pidato KH Djarnawi Hadikusuma pada pembukaan Musyawarah Nasional Majelis Ekonomi Muhammadiyah di Jakarta, 1–7 November 1964. Sambutan itu disampaikan berdekatan dengan Milad Muhammadiyah ke-52 dan mengangkat judul yang sangat sesuai dengan situasi Indonesia saat itu, yaitu “Berdiri di Atas Kaki Sendiri.”
Istilah Berdikari pada masa itu sangat identik dengan Presiden Soekarno. Ia bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita untuk membangun bangsa yang mandiri dan tidak bergantung kepada kekuatan asing. Bung Karno berulang kali mengkritik liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme yang dianggap sebagai bentuk baru penjajahan terhadap bangsa-bangsa yang baru merdeka.
Namun, sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap zaman memiliki kompleksitasnya sendiri. Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung di tengah dinamika politik yang sangat tajam. Ruang perbedaan pendapat semakin terbatas dan hubungan antara negara dengan berbagai kekuatan sosial tidak selalu berjalan mudah. Dalam situasi seperti itulah Muhammadiyah menunjukkan kedewasaan sebagai organisasi. Tidak larut dalam pertentangan politik praktis, tetapi tetap mampu berdialog dengan negara tanpa kehilangan identitasnya sebagai gerakan dakwah, tajdid, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal itu terlihat dari tema Musyawarah Nasional Majelis Ekonomi Muhammadiyah saat itu, yaitu “Menyiapkan Kader Ekonomi Terpimpin untuk Turun ke Desa.” Frasa turun ke desa bukan sekadar pilihan kata. Ia menunjukkan bahwa Muhammadiyah ingin pembangunan ekonomi benar-benar menyentuh masyarakat bawah, bukan hanya menjadi pembahasan di ruang-ruang rapat.
Dalam amanatnya, KH Djarnawi Hadikusuma menjelaskan bahwa musyawarah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ekonomi terpimpin yang bersendi kerakyatan, bertumpu pada kaum marhaen atau rakyat jelata sebagai bagian dari cita-cita revolusi Indonesia. Yang menarik, beliau kemudian menjelaskan bahwa hakikat ekonomi kerakyatan sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nilai kejujuran, amanah, keadilan, tolong-menolong, dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan fondasi ekonomi Islam yang telah dipraktikkan sejak awal.
Beliau juga mengkritik kapitalisme dan imperialisme yang ketika itu dipandang masih terus berusaha menguasai bangsa Indonesia melalui cara-cara baru, termasuk dengan mendorong sistem ekonomi liberal yang lebih menguntungkan pemilik modal daripada kepentingan rakyat banyak. Pandangan tersebut tentu harus dipahami dalam konteks geopolitik dunia pada era Perang Dingin, ketika pertarungan ideologi sangat memengaruhi arah pembangunan berbagai negara.
Yang membuat saya kagum adalah cara Muhammadiyah menempatkan diri. Muhammadiyah tidak sekadar mengikuti istilah-istilah yang berkembang pada zamannya, tetapi memberikan ruh dan nilai. Ketika negara berbicara tentang ekonomi kerakyatan, Muhammadiyah menjelaskan bahwa Islam telah lama mengajarkan keadilan ekonomi. Ketika negara mengajak membangun desa, Muhammadiyah telah lebih dahulu hadir melalui sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dakwah, dan berbagai amal usaha yang berpihak kepada masyarakat.
Inilah salah satu kekuatan Muhammadiyah sepanjang sejarahnya. Organisasi ini mampu membaca zaman tanpa harus hanyut oleh zaman. Mampu bekerja sama dengan siapa pun demi kemaslahatan bangsa, tetapi tetap menjaga independensi dan istiqamah pada nilai-nilai Islam.
Kini, lebih dari enam puluh tahun telah berlalu sejak pidato itu disampaikan. Indonesia telah berganti generasi kepemimpinan. Sistem ekonomi berubah, tantangan pun berganti. Dunia memasuki era digital, kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, dan persaingan global yang semakin ketat.
Meskipun demikian, semangat yang diwariskan KH Djarnawi Hadikusuma tetap terasa relevan. Muhammadiyah mungkin tidak lagi menggunakan istilah ekonomi terpimpin sebagaimana konteks politik tahun 1960-an. Namun, ruh perjuangannya tetap hidup melalui konsep ekonomi berkemajuan, yaitu membangun ekonomi yang mandiri, berkeadilan, profesional, inovatif, berlandaskan nilai-nilai Islam, sekaligus berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Melalui sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), lembaga zakat, usaha mikro, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah terus membuktikan bahwa dakwah tidak berhenti di mimbar. Dakwah juga hadir melalui penguatan ekonomi umat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Jika dahulu kader ekonomi diminta turun ke desa, maka hari ini kader Muhammadiyah dituntut hadir di mana pun masyarakat berada: di desa, di kota, di kawasan industri, di kampus, bahkan di ruang digital. Sebab tantangan hari ini bukan hanya kemiskinan, tetapi juga ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, disrupsi teknologi, dan persaingan global.
Membaca kembali pidato KH Djarnawi Hadikusuma membuat saya semakin yakin bahwa Muhammadiyah sejak dahulu tidak hanya memikirkan persoalan ibadah dan pendidikan. Muhammadiyah juga memikirkan bagaimana umat memiliki kemandirian ekonomi, bagaimana rakyat kecil memperoleh kesempatan yang adil, dan bagaimana nilai-nilai Islam menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa.
Barangkali itulah pelajaran paling berharga dari membaca buku “Jalan Panjang Membangun Indonesia Berkemajuan.” Sejarah bukan untuk disimpan di rak perpustakaan atau sekadar menjadi nostalgia. Sejarah adalah sumber inspirasi. Dari sana kita belajar bahwa setiap generasi Muhammadiyah memiliki tantangannya sendiri, tetapi semuanya dipersatukan oleh satu tujuan: menghadirkan Islam yang mencerahkan, memajukan kehidupan, serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, ketimpangan sosial, hingga perubahan teknologi yang begitu cepat, Muhammadiyah tetap dituntut memainkan peran strategis sebagaimana yang telah dicontohkan para pendahulunya. Sejarah memberikan pelajaran bahwa organisasi ini tidak pernah sekadar menjadi penonton, tetapi selalu berusaha menjadi bagian dari solusi. Karena itu, membaca sejarah Muhammadiyah sesungguhnya bukan hanya mengenang masa lalu. Ia adalah ikhtiar memahami hari ini dan menyiapkan masa depan.
Sebab organisasi yang besar bukanlah organisasi yang melupakan sejarahnya, melainkan organisasi yang mampu mengambil hikmah dari sejarah untuk melangkah lebih bijaksana, lebih mandiri, dan semakin berkemajuan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan Indonesia yang kita cintai.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
