Kiat Abdul Mu’ti Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah
INFOMU.CO | Purwokerto – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah menyiapkan penguatan akses pendidikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Langkah ini difokuskan pada kelompok yang sulit menjangkau sekolah.
“Memang sekarang ini tantangan kita adalah masih tingginya anak yang tidak sekolah karena berbagai faktor, mulai dari ekonomi, domisili, sosial budaya, hingga faktor keamanan dan keterbatasan sarana prasarana,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026) siang, dilansir Antara.
Ia mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai jalur. Program yang diperkuat antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah satu atap, program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta sekolah terbuka.
“Bentuknya tidak harus selalu pendidikan formal, tetapi bisa melalui pendidikan nonformal dan informal agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.
Selain memperluas akses, pemerintah juga memastikan keterjangkauan biaya melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PKBM sesuai jumlah peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran disiapkan untuk menjangkau warga yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal karena pekerjaan atau kondisi tertentu.
“Kami juga memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (distance learning) sehingga mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja,” katanya.
Menurut Mu’ti, PKBM tidak hanya menyelenggarakan program kesetaraan, tetapi juga kursus dan pelatihan yang memberi keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga membentuk direktorat khusus untuk menangani pendidikan nonformal dan informal serta mempermudah perizinan PKBM melalui pemerintah daerah.
“Izinnya cukup oleh bupati atau wali kota agar lebih dekat dengan masyarakat,” kata Mu’ti.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyerahkan 21 izin baru PKBM untuk memperluas akses pendidikan. PKBM di wilayahnya diarahkan pada pengembangan keterampilan hidup agar peserta didik dapat mandiri.
Ia mencontohkan, warga yang tertarik beternak kambing akan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. “Harapannya, dengan PKBM itu mereka bisa hidup mandiri, tidak hanya bergantung pada pendidikan formal,” katanya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan insentif bagi tenaga pendidik yang terlibat dalam PKBM, termasuk guru pensiunan yang bersedia menjadi relawan. “Banyak guru yang sudah pensiun dan siap mengabdi sebagai relawan PKBM,” kata Sadewo. (jakartamu)
