Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab VI berjudul “Kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah”, halaman 266 s/d sebagian 270.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 86
***
Halaman 266
E. Kepemimpinan KH Abdurrahim Nur (1995-2000)
Musywil 1995 di Malang memutuskan susunan PWM Jatim periode 1995-2000 sebagai berikut: KH Abdurrahim Nur (ketua); Drs. H. Munawar Thohir; Dr. H. Fasich, Apt (wakil ketua); Drs. H. Nurcholis Huda; Drs. H. M. Wahyudi Indrajaya (sekretaris); H. Sulaiman; H. Admiral Manan (bendahara); Drs. H. Kuslan, MA (Koordinator Bidang Tarjih dan Tabligh); Drs. H. Muhadjir Sulthon (Koordinator Bidang Organisasi dan Kelembagaan); Drs. H. Isro’ Kusnoto (Koordinator Bidang Kader & SDM); KH. Mu’ammal Hamidy (Koordinator Bidang Ekstern).
Halaman 267
Program Muhammadiyah Jatim selama kepemimpinan KH Abdurrahim Nur (1995-2000), difokuskan pada empat bidang utama: (a) pengembangan manajemen persyarikatan; (b) pendidikan, perkaderan dan pengembangan sumber daya manusia; (c) dakwah pengembangan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan ekonomi; (d) peningkatan dana Muhammadiyah.
Pengembangan manajemen organisasi didasarkan pada pemikiran bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah harus dikelola secara baik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal organisasi seperti kebijakan strategi pimpinan, interaksi antara berbagai komponen dalam persyarikatan, dan faktor eksternal seperti perkembangan politik, kondisi ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan kemajuan teknologi. Selain harus mengupayakan langkah-langkah perubahan ke arah terwujudnya cita-cita masyarakat utama, Muhammadiyah dituntut untuk memahami realitas sosial dan politik yang berkembang.
Gerak Muhammadiyah di bidang pendidikan, perkaderan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi corak yang membedakannya dari organisasi lain. Pengembangan kualitas pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan (manajemen) lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Kaderisasi juga diarahkan untuk melahirkan pemimpin yang memiliki wawasan, pengetahuan, sikap mental dan kemampuan yang diperlukan untuk mengambil peran-peran strategis dalam masyarakat. Sedangkan orientasi pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan mutu manusia yang berlandaskan pada keimanan, pengetahuan dan teknologi.
Dalam dakwah pengembangan masyarakat, Muhammadiyah menekankan pada peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat muslim dengan meningkatkan mutu tenaga dakwah melalui pelatihan yang memadai. Sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan dalam berbagai usaha.
Halaman 268
pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat, baik dalam bentuk bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, perlindungan dan jaminan hukum, komunikasi pelayanan kesehatan. Sementara peningkatan dana Muhammadiyah dilakukan dengan memfungsikan lembaga baitul mal dan kontribusi amal usaha Muhammadiyah terhadap gerak organisasi.³¹
Perkembangan Muhammadiyah Jawa Timur selama periode 1995-2000 tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik nasional. Beberapa momentum politik yang terjadi selama 5 tahun tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu 1997 sebagai pemilu terakhir dalam era pemerintahan Orde Baru, terjadinya gerakan reformasi yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, terutama mahasiswa, yang berakhir dengan jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru; terjadinya kerusuhan atau penjarahan sosial yang berbau etnis; penyelenggaraan pemilu 1999 yang diikuti banyak partai di era reformasi; dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden.
Sampai dengan pelaksanaan Pemilu 1997, hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, dan dengan kehidupan politik tidak mengalami perubahan. Komunikasi yang terjadi antara Muhammadiyah dengan pemerintah di semua tingkatan berlangsung positif dan konstruktif, dalam bentuk komunikasi dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah.
Dalam rekomendasinya kepada pemerintah, Muhammadiyah memberikan dukungan kepada orientasi dan prioritas pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jawa Timur waktu itu, M Basofi Sudirman, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan pembinaan umat beragama, di samping Gerakan Kembali ke Desa (GKD).³²
Dalam Pemilihan Umum 1997, Muhammadiyah menganjurkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Sekalipun demikian, Muhammadiyah tetap bersikap kritis terhadap
Halaman 269
berbagai kebijakan pemerintah yang dipandang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Kondisi politik dan ekonomi pada masa-masa ini memunculkan tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional. Krisis ekonomi, tingginya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, dan hegemoni negara dalam politik masyarakat menjadi pemicu bagi timbulnya gerakan reformasi dan demokratisasi.³³
Gerakan reformasi yang terjadi di Jakarta segera meluas sampai ke daerah-daerah, termasuk Jawa Timur. Selain mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang menuntut reformasi, tokoh penting yang menjadi motor gerakan ini adalah Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Amien Rais, yang dalam Sidang Tanwir di Surabaya pada 1993 menyatakan pentingnya suksesi kepemimpinan nasional.
Di Jawa Timur, Muhammadiyah juga aktif dalam gerakan reformasi bersama komponen-komponen yang dimiliki Muhammadiyah. Dampak reformasi dalam bentuk kerusuhan yang bersifat SARA terjadi, selanjutnya menimbulkan ketakutan di kalangan sebagian besar etnis Tionghoa. Muhammadiyah Jawa Timur mendorong perlunya memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa yang menjadi sasaran tindak kekerasan sebagai ekses
Halaman 270
reformasi, dengan mendirikan pos untuk pengaduan di penginapan.³⁴
Muhammadiyah dan Politik di Era Reformasi
Awal era reformasi ditandai dengan terjadinya proses transisi menuju demokrasi dalam kehidupan sosial politik. Jika pada masa Orde Baru politik kepartaian sangat ditentukan oleh negara, dan jumlah partai politik dibatasi hanya dua (PPP dan PDI) dan Golongan Karya (Golkar), pada era reformasi muncul banyak partai dengan berbagai ideologinya. Iklim politik yang bebas mendorong banyak anggota masyarakat untuk mendirikan parpol.
Dalam situasi politik demikian, muncul aspirasi di kalangan warga Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik yang diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi warga Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah tidak mungkin secara formal mendirikan partai politik karena sejak 1971 telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis.
Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih aktif dan/atau mendirikan suatu partai politik. Karenanya, sebagai pemimpin Muhammadiyah dan tokoh gerakan reformasi pada 1998, M. Amien Rais melakukan ijtihad politik dengan mendirikan partai politik yang bersifat terbuka, Partai Amanat Nasional (PAN) pada Juli 1998. Selain itu, banyak kader Muhammadiyah di daerah-daerah yang juga aktif di partai lain seperti PPP, PBB dan PKS.
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
Artikel Buku Menembus Benteng Tradisi – 87 pertama kali tampil pada PWMU.CO.
