Mengapa Karhutla Terus Berulang? Kacamata Game Theory Membongkar Akar Masalahnya*
Oleh: Dr. Nalil Khairiah, S.Ip., Mpd.
Setiap tahun, langit Sumatera dan Kalimantan kembali pekat. Sekolah diliburkan, warga sesak napas, bandara ditutup. Polanya selalu sama: kebakaran, pemadaman, permintaan maaf, lalu hilang dari pemberitaan hingga kembali lagi tahun depan.
Mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang di Indonesia?
Laporan WALHI (2026) berjudul “Karhutla sebagai Kejahatan Negara-Korporasi” memberi petunjuk penting: karhutla bukan sekadar musibah, melainkan persoalan tata kelola, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Untuk memahaminya, kita bisa memakai pisau analisis yang jarang dipakai untuk isu lingkungan: game theory atau teori permainan.
Intinya sederhana: kebakaran akan terus berulang ketika keuntungan dari tindakan berisiko lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung pelakunya. Apalagi jika pengawasan lemah dan kerugiannya justru ditanggung masyarakat luas.
Tiga Pemain dengan Kepentingan Berbeda
Dalam kacamata game theory, karhutla melibatkan tiga aktor rasional.
Pertama, korporasi. Ia mengelola lahan di kawasan rawan dan punya dua pilihan: berinvestasi mahal untuk pencegahan, atau menghemat biaya dengan mengambil risiko. Mengambil risiko di sini tidak selalu berarti sengaja membakar, tapi bisa berupa pengabaian kewajiban pencegahan.
Kedua, pemerintah. Ia dihadapkan pada dua peran yang sering berbenturan: mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, sekaligus melindungi lingkungan dan warga.
Ketiga, masyarakat. Mereka yang paling membutuhkan udara bersih, sekaligus yang paling pertama menanggung akibatnya: ISPA, gagal panen, sekolah tutup.
Masalah muncul ketika keputusan yang menguntungkan satu pihak, kerugiannya dilimpahkan ke pihak lain.
Dilema Tahanan dan Eksternalitas Negatif
Game theory punya istilah terkenal: “Prisoner’s Dilemma”.
Jika ada dua perusahaan di kawasan rawan, keduanya akan paling diuntungkan jika sama-sama mencegah. Tapi masing-masing tergoda untuk curang: biar perusahaan lain yang keluar biaya, saya yang hemat. Jika keduanya curang, risiko kebakaran kolektif meledak dan semua rugi besar.
Inilah yang disebut “eksternalitas negatif”. Perusahaan mungkin hanya menghitung biaya operasional dan potensi denda. Padahal kerugian riil jauh lebih besar: warga sesak napas, anak-anak tidak bisa sekolah, negara harus mengerahkan helikopter dan anggaran darurat. Keuntungan privat, biaya sosial.
Riset Balboni, Burgess, dan Olken (2026) tentang kebakaran tropis di Indonesia memperkuat ini: risiko penyebaran api ke luar konsesi dan lemahnya kepastian hak lahan terbukti memengaruhi keputusan penggunaan api. Artinya, pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan imbauan.
Mengubah Aturan Main
Jika akar masalahnya adalah insentif yang salah, maka solusinya bukan sekadar menambah hukuman, melainkan mengubah aturan mainnya.
Pertama, penegakan hukum yang konsisten. Kedua, pengawasan transparan dengan satelit dan keterbukaan data konsesi. Ketiga, internalisasi biaya lingkungan, pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib memulihkan. Keempat, pencegahan sebagai prioritas, bukan pemadaman.
Penutup.
Pada akhirnya, karhutla bukan sekadar soal api yang menyala di lahan gambut. Ia adalah cerminan dari cara kita mengelola keadilan.
Selama bertahun-tahun, kita terjebak dalam lingkaran yang sama: negara hadir saat memadamkan, korporasi hadir saat mengalkulasi untung-rugi, dan masyarakat selalu hadir sebagai pihak yang paling akhir diselamatkan dan paling lama menderita. Inilah permainan yang tidak adil.
Kita tidak bisa lagi mewariskan asap ini kepada anak cucu kita sebagai sebuah takdir musiman. Asap bukanlah musim, ia adalah akibat dari pilihan.
Game theory mengajarkan satu hal yang paling fundamental: perilaku aktor akan berubah ketika aturan, insentif, dan konsekuensinya diubah. Manusia dan korporasi akan cenderung patuh bukan karena diminta menjadi lebih baik, tetapi karena sistem membuat kepatuhan menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal.
Maka tugas negara hari ini bukan hanya memadamkan api, tetapi memadamkan logika yang membuat api itu menguntungkan.
Tugas kita bersama adalah membangun sebuah sistem di mana menjaga hutan lebih menguntungkan daripada membakarnya, di mana perusahaan yang patuh dilindungi dan diapresiasi, bukan dirugikan, dan di mana udara bersih tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati ketika hujan turun.
Jika tidak, setiap tahun kita akan terus menghitung kerugian, menulis laporan yang sama, dan menghirup asap yang sama sambil bertanya dengan pertanyaan yang sama: mengapa karhutla terus berulang?
Jawabannya sudah di depan mata. Tinggal kemauan untuk mengubah aturan mainnya.
*** Penulis adalah, Dosen Fisip UMSU, Pemerhati Isu Lingkungan dan kebijakan publik.
