Sosiologi Ibn Khaldun: ‘Asabiyyah di Era Digital: Ketika Solidaritas Juga Bisa Memecah (3)
Oleh ; Shohibul Anshor Siregar *
Artikel sebelumnya menyoroti mengapa Ibn Khaldun perlu masuk ke ruang kelas sosiologi Indonesia. Salah satu alasannya karena konsep ‘asabiyyah sangat relevan untuk membaca Indonesia hari ini: masyarakat yang majemuk, aktif di media sosial, dan mudah terbelah oleh identitas.
Secara sederhana, ‘asabiyyah sering diterjemahkan sebagai solidaritas kelompok. Namun, maknanya lebih dalam. Ia adalah kesadaran kolektif, loyalitas, dan kemampuan suatu kelompok untuk bertindak bersama. Dalam kajian tentang ‘asabiyyah dan umran, konsep ini dipahami sebagai kekuatan solidaritas dan kohesi sosial yang menentukan kelahiran serta keberlangsungan sebuah kelompok atau dinasti .
Dalam masyarakat Indonesia, ‘asabiyyah hadir dalam banyak wajah: gotong royong di kampung, komunitas asal daerah di kota, jejaring alumni, ormas keagamaan, kelompok pendukung tim sepak bola, hingga komunitas politik di media sosial. Solidaritas semacam ini penting. Ia memberi rasa aman, dukungan, dan kapasitas kolektif.
Masalah muncul ketika ‘asabiyyah berubah menjadi loyalitas buta. Kajian tentang solidaritas kelompok dalam pemilu Indonesia menunjukkan bahwa ‘asabiyyah dapat memperkuat kohesi dan partisipasi politik, tetapi juga dapat merusak demokrasi bila berubah menjadi eksklusivisme identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik horizontal .
Media sosial mempercepat proses ini. Algoritma cenderung menghadirkan konten yang sesuai dengan keyakinan pengguna. Akibatnya, orang semakin sering bertemu dengan kelompok yang sepaham dan semakin jarang berdialog dengan kelompok yang berbeda. Solidaritas internal meningkat, tetapi jembatan antarkelompok melemah.
Di sinilah Ibn Khaldun sangat membantu. Ia tidak memandang solidaritas sebagai sesuatu yang selalu baik. ‘Asabiyyah adalah energi sosial: bisa membangun peradaban, tetapi juga bisa menjadi alat dominasi. Kajian tentang ‘asabiyyah sebagai solidaritas komunitas menegaskan bahwa energi ini perlu dikendalikan oleh nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik agar tidak berubah menjadi fanatisme yang merusak .
Bagi Indonesia, tugasnya bukan menghapus solidaritas kelompok. Itu mustahil dan tidak perlu. Tugasnya adalah mengelolanya menjadi solidaritas warga: inklusif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Pendidikan politik, literasi digital, kampanye berbasis program, serta dialog antarkelompok menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, ‘asabiyyah digital akan mudah dipakai untuk memobilisasi massa, tetapi sulit digunakan untuk memperkuat demokrasi.
Bridging: Jika ‘asabiyyah dapat menjelaskan mengapa kelompok kuat bisa bangkit dan mengapa kelompok kuat bisa runtuh, maka konsep berikutnya—siklus umran—membantu kita memahami nasib negara dan peradaban secara lebih luas.
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co
