Oleh: Dewi Nur Fatmah
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya
WARTAPTM.ID, SURABAYA – Ada satu ironi yang semakin sulit diabaikan. Indonesia terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan masa depan generasi emas. Namun, pada saat yang sama, banyak anak muda justru menjalani masa depan dengan kecemasan.
Mereka kuliah bertahun-tahun, mengumpulkan sertifikat, mengikuti magang, meningkatkan kemampuan digital, dan membangun pengalaman. Namun, setelah wisuda, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar “ingin menjadi apa?”, melainkan “akan bekerja di mana?”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta per bulan.
Angka tersebut memang tidak serta-merta menunjukkan kegagalan ekonomi. Namun, statistik sering kali tidak mampu sepenuhnya menangkap kegelisahan manusia yang berada di balik angka tersebut.
Bank Dunia juga mencatat tingkat pengangguran pemuda Indonesia pada 2025 berada di kisaran 13 persen. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika pendidikan tinggi yang selama ini dipandang sebagai salah satu jalan mobilitas sosial tidak selalu berujung pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah pendidikan kita sedang mempersiapkan manusia menghadapi masa depan, atau sekadar mempersiapkan mereka untuk mengejar lowongan pekerjaan?
Ketika Titik Awal Tidak Sama
Pierre Bourdieu melalui konsep cultural capital menjelaskan bahwa pendidikan tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral. Modal sosial, ekonomi, jaringan, lingkungan keluarga, bahkan kemampuan berkomunikasi dapat memengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh posisi yang lebih baik.
Karena itu, mengatakan kepada anak muda untuk “terus meningkatkan kompetensi” saja tidak cukup. Bagaimana mungkin semua orang diminta berlari jika titik awal mereka berbeda?
Anak muda dari keluarga mampu mungkin memiliki kesempatan mengikuti berbagai kursus, sertifikasi, belajar bahasa asing, mengikuti magang, bahkan membangun jaringan profesional. Sebaliknya, anak muda dari keluarga sederhana bisa jadi harus bekerja sambil kuliah untuk membiayai pendidikannya sendiri.
Perbedaan tersebut membuat persaingan di dunia kerja tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang setara.
Maka, persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui skill mismatch. Ada persoalan ketimpangan kesempatan yang juga perlu diperhatikan.
Jika seseorang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, pengalaman kerja, jaringan, dan pengembangan kompetensi, maka tuntutan agar semua anak muda “lebih kompetitif” justru berisiko mengabaikan persoalan yang lebih mendasar.
Persoalan berikutnya muncul dari perubahan lanskap ekonomi digital. Anak muda memang memperoleh lebih banyak pilihan untuk bekerja sebagai pekerja lepas, kreator konten, pengemudi daring, penjual digital, hingga pekerja berbasis platform. Teknologi membuka peluang baru yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Namun, fleksibilitas tidak selalu berarti kesejahteraan. Kita jangan sampai menyebut seseorang “mandiri secara ekonomi” hanya karena ia memiliki pekerjaan, sementara pendapatannya tidak cukup untuk membangun rumah, menabung, memenuhi kebutuhan kesehatan, atau merencanakan kehidupan keluarga.
Seseorang mungkin bekerja setiap hari, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian. Ia memiliki pekerjaan, tetapi tidak memiliki kepastian pendapatan. Ia memperoleh penghasilan, tetapi tidak memiliki perlindungan ketika sakit atau menghadapi kondisi darurat.
Di sinilah konsep pekerjaan layak menjadi penting. Pekerjaan bukan sekadar alat untuk memperoleh pendapatan. Pekerjaan merupakan bagian dari kehidupan sosial dan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang membangun keluarga, memperoleh tempat tinggal, mengakses layanan kesehatan, menabung, serta merencanakan masa depan.
Karena itu, pembangunan yang manusiawi bukan hanya tentang membuat orang bekerja, tetapi memastikan pekerjaan tersebut memungkinkan manusia hidup secara bermartabat.
Mengukur Pertumbuhan dari Kehidupan Manusia
Pertumbuhan ekonomi akhirnya tidak cukup diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan. Kita perlu melihat seberapa bermakna pertumbuhan tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Negara tidak cukup hanya menciptakan lapangan pekerjaan. Negara perlu memastikan terciptanya pekerjaan yang layak, upah yang manusiawi, perlindungan pekerja, akses pendidikan yang adil, serta jalur mobilitas sosial bagi mereka yang lahir dari keluarga kurang beruntung.
Generasi muda tidak membutuhkan sekadar janji bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Mereka membutuhkan alasan untuk percaya bahwa ketika mereka belajar keras, bekerja keras, dan berusaha jujur, masa depan memang dapat menjadi lebih baik.
Sebab persoalannya bukan apakah anak muda Indonesia mau bekerja keras. Mereka sudah melakukannya. Persoalannya adalah apakah sistem ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan memberikan ruang yang cukup agar kerja keras tersebut benar-benar menghasilkan kehidupan yang layak.
Bonus demografi tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam dokumen perencanaan pembangunan. Ia harus diterjemahkan menjadi kesempatan nyata: pendidikan yang terjangkau dan relevan, pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, pekerjaan formal yang layak, perlindungan bagi pekerja informal, serta ekosistem kewirausahaan yang tidak hanya mendorong anak muda untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membantu mereka bertahan dan berkembang.
Kampus, Dunia Usaha, dan Pemerintah Harus Berjalan Bersama
Pada titik ini, pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kampus perlu lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan fungsi kritisnya sebagai institusi pendidikan. Pendidikan tinggi tidak semestinya hanya menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan administratif dunia kerja, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan membaca perubahan.
Dunia usaha juga perlu membuka lebih banyak ruang bagi talenta muda, termasuk melalui program magang dan pekerjaan pemula yang memberikan kesempatan belajar sekaligus penghargaan yang layak terhadap tenaga dan waktu mereka.
Sementara pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pasar kerja yang semakin timpang. Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan bentuk pekerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka yang berada dalam posisi paling rentan.
Kita juga perlu mengubah cara memandang keberhasilan anak muda. Tidak semua orang harus menjadi pengusaha, pejabat, bekerja di perusahaan besar, atau memiliki jabatan yang terdengar bergengsi. Yang jauh lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak, keamanan, kesempatan berkembang, dan martabat.
Pengangguran Bukan Satu-Satunya Persoalan
Ukuran keberhasilan pembangunan juga tidak seharusnya berhenti pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau penurunan angka pengangguran.
Kita perlu bertanya lebih jauh: berapa banyak pekerjaan baru yang benar-benar layak? Berapa banyak anak muda yang memperoleh upah sesuai dengan kebutuhan hidupnya? Berapa banyak pekerja muda yang memiliki jaminan sosial? Dan yang tidak kalah penting, berapa banyak dari mereka yang merasa memiliki masa depan?
Pertanyaan tersebut penting karena pengangguran hanyalah salah satu sisi dari persoalan ketenagakerjaan.
Seseorang mungkin tercatat bekerja, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Ia bekerja setiap hari, tetapi tidak memiliki perlindungan ketika sakit. Ia memperoleh penghasilan, tetapi tidak mampu menabung untuk masa depan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari kemampuan ekonomi menciptakan kehidupan yang lebih aman dan bermartabat bagi masyarakat.
Dari Kecemasan Menuju Harapan
Indonesia sedang berada dalam momentum penting. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi luar biasa apabila diikuti kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang memadai.
Namun, bonus demografi juga dapat berubah menjadi beban apabila jutaan anak muda memasuki pasar kerja tanpa pekerjaan yang layak dan tanpa perlindungan yang memadai. Karena itu, kecemasan anak muda tidak seharusnya dianggap sebagai keluhan generasi yang terlalu banyak menuntut. Di balik kecemasan tersebut terdapat persoalan struktural yang harus dijawab melalui kebijakan publik.
Anak muda tidak meminta masa depan yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan kesempatan yang adil untuk membangun kehidupan yang layak. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menjadi negara maju tidak akan ditentukan hanya oleh seberapa besar ekonominya tumbuh, tetapi oleh seberapa banyak warganya dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Sebab, negara yang benar-benar maju bukan hanya negara yang ekonominya besar, melainkan negara yang membuat anak mudanya berani menatap masa depan bukan dengan kecemasan, tetapi dengan harapan.
The post Indonesia Tumbuh, tetapi Mengapa Anak Muda Masih Cemas? appeared first on Warta PTM.
