WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan apabila belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sobar M. Johari, mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu dilihat tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Angka pertumbuhan yang tinggi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau BPS merilis pertumbuhan 5,29 persen, itu secara kuantitas bagus, itu angka. Tapi secara kualitas itu belum tentu,” ujar Sobar saat diwawancarai, Rabu (25/8/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tekanan yang dihadapi masyarakat.
Namun, menurut Sobar, pertumbuhan ekonomi tidak semestinya berhenti pada indikator Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, maupun meningkatnya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan perlu diuji melalui dampaknya terhadap kemiskinan, ketimpangan, daya beli, dan kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan yang layak.
“Bagi saya, pertumbuhan ekonomi yang bagus itu minimal punya impact terhadap penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak
Pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif memang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi perekonomian nasional. Namun, pertumbuhan yang berkualitas semestinya juga tercermin dalam pemerataan manfaat ekonomi.
Menurut Sobar, ekonomi yang tumbuh idealnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga daya beli, serta memperkecil kesenjangan ekonomi.
Persoalannya muncul ketika indikator ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan positif, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara performa ekonomi nasional dengan realitas ekonomi rumah tangga.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik.
Kelas Menengah di Tengah Tekanan Biaya Hidup
Sobar juga menyoroti kondisi kelas menengah yang dinilai menghadapi tekanan cukup besar. Kelompok ini berada pada posisi yang berbeda dengan masyarakat miskin yang menjadi sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Di tengah meningkatnya biaya hidup, sebagian kelompok kelas menengah tidak selalu memperoleh bantuan sosial, sementara kemampuan finansial mereka terus menghadapi tekanan.
“Fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah terhimpitnya kelas menengah. Sementara yang kelas miskin itu rentan,” kata Sobar.
Menurutnya, tekanan tersebut salah satunya terlihat dari semakin terkikisnya kemampuan masyarakat menabung akibat meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kelas menengah itu terhimpit karena di antaranya tabungan mereka rata-rata terkikis. Kenaikan harga pangan itu banyak menimbulkan kelas menengah terhimpit,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
Bansos Membantu, tetapi Lapangan Kerja Tetap Penting
Pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui bantuan sosial, Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi, dan berbagai program perlindungan sosial.
Sobar menilai kebijakan tersebut cukup responsif untuk menopang kondisi masyarakat dalam jangka pendek. Namun, perlindungan sosial perlu diikuti strategi ekonomi jangka panjang yang mampu menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.
“Responsif kebijakan pemerintah untuk jangka pendek ini lumayan. Memberikan bantuan sosial, KIP, subsidi energi, itu sudah berjalan. Itu cukup untuk menopang daya beli perekonomian kita,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Tapi untuk jangka panjang, menurut saya itu belum. Dan itu bahaya,” tegas Sobar.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Perlu Jembatan antara Ekonomi Makro dan Masyarakat
Selain persoalan daya beli, Sobar menilai perlu ada penguatan hubungan antara aktivitas ekonomi berskala besar dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Investasi dan proyek pembangunan memang dapat mendorong aktivitas ekonomi. Namun, manfaatnya perlu memiliki jalur yang jelas agar dapat mengalir ke sektor ekonomi riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ada ketimpangan antara sektor makro dan sektor mikro riil. Jadi tidak ada kesinambungan jembatan yang menghubungkan sektor makro dan sektor riil,” ujarnya.
Menurut Sobar, proyek-proyek yang padat modal perlu memiliki keterkaitan lebih kuat dengan UMKM sehingga manfaat pertumbuhan tidak berhenti pada sektor atau kelompok tertentu.
“Kalau proyek-proyek yang padat modal itu oke untuk langsung ada sektor riil dan sebagainya. Tapi untuk yang mikronya matching dengan UMKM itu tidak ada,” katanya.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menghadirkan investasi, tetapi memastikan aktivitas investasi menghasilkan efek berganda bagi masyarakat.
Keterhubungan antara investasi, UMKM, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
Mengubah Angka Pertumbuhan Menjadi Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan momentum pembangunan. Namun, angka tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan ekonomi.
Menurut Sobar, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM, peningkatan daya beli, dan pengurangan kesenjangan.
Dengan demikian, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan, tetapi membangun mekanisme agar pertumbuhan tersebut memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Ekonomi yang tumbuh pada akhirnya bukan sekadar ekonomi yang menghasilkan angka positif dalam statistik, melainkan ekonomi yang mampu memberikan kesempatan, pendapatan, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat luas.
The post Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Dosen UMY Soroti Kualitas Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat appeared first on Warta PTM.
