Gagal Penuhi Target, Seluruh Anggota Kabinet Mengundurkan Diri
INFOMU.CO | Jakarta – Pemerintahan Guinea Ekuatorial menghadapi guncangan politik setelah seluruh anggota kabinet mengundurkan diri secara bersamaan menyusul rendahnya capaian program pemerintah. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dinilai gagal memenuhi sebagian besar target yang telah ditetapkan.
Wakil Presiden Guinea Ekuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, mengumumkan pada Selasa (16/6/2026) bahwa Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsuga telah menyerahkan pengunduran diri kabinet secara kolektif kepada pemerintah.
Menurut Obiang, kabinet gagal memenuhi sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat pencapaian hanya mencapai sekitar 10% dari target yang direncanakan.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana target-target tersebut diukur atau indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah.
“Tingkat pelaksanaan yang dicapai jelas tidak memadai dibandingkan dengan harapan dan komitmen yang telah diambil,” kata Obiang dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui platform X.
Obiang bukan hanya menjabat sebagai wakil presiden, tetapi juga merupakan putra dari Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yang telah lama memimpin negara tersebut.
Partai Demokrat Guinea Ekuatorial (PDGE), partai yang berkuasa, menyatakan bahwa Presiden Obiang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Menurut partai tersebut, sejumlah persoalan menjadi alasan utama ketidakpuasan presiden, termasuk praktik korupsi, keterlambatan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, serta kegagalan pemerintah dalam melakukan diversifikasi ekonomi.
Pemerintah baru diperkirakan akan dibentuk dalam beberapa hari mendatang untuk menggantikan kabinet yang mengundurkan diri.
Meski seluruh kabinet telah mundur, langkah tersebut diperkirakan tidak akan mengubah peta kekuasaan di negara Afrika Tengah yang kaya minyak tersebut.
Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo masih menjadi figur dominan dalam sistem politik Guinea Ekuatorial. Ia telah memegang kekuasaan sejak 1979 dan dikenal sebagai presiden dengan masa jabatan terlama di Afrika.
Dalam sistem pemerintahan Guinea Ekuatorial, presiden memiliki kewenangan besar, termasuk menunjuk anggota kabinet dan membentuk pemerintahan.
Karena itu, pengunduran diri kabinet lebih dipandang sebagai langkah reorganisasi pemerintahan daripada perubahan politik yang dapat menggeser keseimbangan kekuasaan di negara tersebut.
Guinea Ekuatorial selama bertahun-tahun juga menjadi sorotan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional.
Kelompok-kelompok HAM serta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya menuduh otoritas negara itu melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Menurut tuduhan tersebut, aparat negara dituduh melakukan penahanan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap individu yang berani menyampaikan kritik terhadap penguasa.
Di tengah sorotan internasional tersebut, Guinea Ekuatorial juga termasuk salah satu dari 10 negara Afrika yang menandatangani kesepakatan kontroversial dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penerimaan deportan dari negara ketiga.
Kesepakatan tersebut menuai kritik luas dari berbagai pihak dan menjadi salah satu isu yang menambah perhatian internasional terhadap kebijakan pemerintah Guinea Ekuatorial. (cnbc)
