PWMJATENG.COM, Surakarta – Lonjakan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memicu gelombang kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Keputusan pemerintah mengerek harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter langsung melahirkan berbagai spekulasi liar di jagat media sosial. Publik mulai mencemaskan ancaman melambungnya angka inflasi hingga risiko kelangkaan Pertalite akibat migrasi konsumen. Namun, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) meminta masyarakat melihat kebijakan ini secara lebih proporsional.
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Deni Aditya Susanto, S.E., M.Ec.Dev., menilai langkah pemerintah tersebut sebenarnya cukup rasional dari kacamata fiskal. Pasalnya, otoritas keuangan negara telah menahan laju kenaikan harga energi nonsubsidi selama beberapa bulan terakhir meski pasar global berfluktuasi. Kunjungan ilmiah ke laman resmi UMS juga mengonfirmasi bahwa kajian makroekonomi ini mengacu pada stabilitas jangka panjang.
“Jika mengulur waktu terlalu lama, beban ruang fiskal pemerintah justru akan semakin membengkak,” ujar Deni pada Sabtu (13/6/2026).
Transmisi Inflasi Lambat, Tapi Jerat Dompet Pekerja
Meski begitu, Deni menegaskan bahwa efek domino kebijakan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus kenaikan solar atau Pertalite. Angkutan logistik penyuplai bahan pokok mayoritas masih mengandalkan bahan bakar bersubsidi dengan sokongan penuh dari anggaran negara. Alhasil, kenaikan harga Pertamax kali ini tidak akan langsung mendongkrak harga beras, sayur-mayur, atau komoditas dapur secara drastis di pasar tradisional.
Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan menengah justru menjadi korban yang paling merasakan hantaman langsung dari kebijakan ini. Mereka harus rela menguras kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan transportasi harian tanpa adanya kompensasi kenaikan upah bulanan. Tekanan daya beli inilah yang berpotensi mendorong sekitar 10 hingga 12 persen pengguna Pertamax berpaling ke Pertalite.
Walaupun angka perpindahan tersebut terlihat kecil, pergeseran konsumsi ini berpotensi merugikan keuangan negara. Deni memproyeksikan bahwa migrasi massal kaum urban tersebut bisa menambah beban subsidi pemerintah pada kisaran Rp12 triliun hingga Rp29 triliun. Oleh karena itu, pengelola kas negara wajib mengantisipasi pembengkakan kuota BBM bersubsidi agar tidak mengacaukan target pembiayaan di akhir tahun anggaran.
Siasat Bertahan Hidup dan Solusi Subsidi Upah
Menghadapi tekanan biaya hidup yang kian mencekik, Deni menyarankan kaum pekerja untuk lebih taktis dalam menata ulang draf keuangan keluarga. Langkah paling aman adalah dengan mengidentifikasi sumber pendapatan baru guna memperkuat bantalan ekonomi jangka pendek. Jika opsi tersebut belum memungkinkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan memperketat pengeluaran dan menunda belanja konsumtif yang tidak mendesak.
Namun demikian, aksi hemat tersebut jangan sampai mematikan total roda bisnis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor lokal. Sebagai solusi konkret, Deni mendesak pemerintah agar segera meluncurkan instrumen perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat kelas menengah. Salah satu skema yang dinilai paling mujarab adalah pemberian subsidi upah secara berkala bagi para pekerja formal.
“Bantalan sementara ini sangat krusial agar masyarakat memiliki waktu jeda untuk beradaptasi dengan harga baru,” tuturnya.
Menutup analisisnya, Deni mengajak publik tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh analisis amatir yang memperkeruh suasana. Fondasi ekonomi nasional saat ini sebenarnya masih berada dalam koridor yang cukup tangguh berkat inflasi yang terkendali. Melalui peningkatan literasi keuangan serta pola konsumsi BBM yang wajar, masyarakat kelas menengah optimistis mampu melewati masa transisi energi ini dengan baik.
Kontributor: Fika
Editor: Ayma
The post Harga Pertamax Naik Tembus Rp16.250, Pakar UMS Peringatkan Tekanan Daya Beli Kelas Menengah appeared first on Muhammadiyah Jateng.
