Pengamat Hubungan Internasional: Board of Peace Bentukan Trump Berpotensi Melemahkan Peran PBB
INFOMU.CO | Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meresmikan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia di Swiss, pada 22 Januari 2026. Badan internasional ini digadang-gadang akan menjadi forum baru penyelesaian konflik global, dimulai dari konflik yang terjadi di Gaza. Namun, kehadiran Board of Peace justru menuai kontroversi dan dianggap berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pengamat Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Agung Nurwijoyo dalam wawancaranya di CNN Indonesia, menilai Board of Peace merupakan respons Amerika Serikat terhadap lemahnya kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani konflik global, terutama di Jalur Gaza.
Menurutnya, meski Dewan Perdamaian ini masih dikaitkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, keberadaannya bukan mandat resmi PBB, sehingga wajar memunculkan resistensi dari sejumlah negara, termasuk di kawasan Eropa.
Agung juga menilai Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Dominasi Amerika, baik dalam kepemimpinan maupun pendanaan, berpotensi menjadikan lembaga ini sebagai kompetitor PBB, sekaligus instrumen politik Presiden Donald Trump yang dikenal memiliki pendekatan transaksional.
“Terkait rencana utama Board of Peace untuk rekonstruksi Jalur Gaza, saya menyoroti ketiadaan representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Palestina dinilai hanya ditempatkan sebagai objek administratif dan teknis, sementara perencanaan besar justru datang dari aktor eksternal,” ujar Agung.
Agung menegaskan, perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dibangun tanpa melibatkan aspirasi langsung masyarakat Palestina. Solusi yang lahir dari luar, termasuk master plan Gaza yang dipresentasikan oleh Jared Kushner, dinilai berisiko tidak mencerminkan kehendak rakyat Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyebut partisipasi Indonesia dalam Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump sebagai wujud konkret dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ia mengklaim, dengan adanya badan baru ini, dalam pekan depan perbatasan Rafah bisa dibuka untuk bantuan kemanusiaan.
Agung menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat menjadi peluang strategis, mengingat Indonesia selama ini konsisten dan vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Namun demikian, Indonesia didorong untuk tidak sekadar hadir secara simbolik. Pemerintah diminta membawa agenda yang jelas dan terukur, dengan fokus pada keadilan, keamanan, persatuan Palestina, serta dorongan nyata menuju solusi dua negara,” jelas Agung.
Selain itu, Indonesia bersama negara-negara muslim lain seperti Turki, Qatar, dan Yordania, dinilai perlu memperkuat konsolidasi dan koordinasi agar Board of Peace benar-benar menjadi ruang diplomasi, bukan sekadar forum seremonial.
Agung menegaskan, partisipasi dalam forum internasional seperti Board of Peace harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dengan menempatkan rakyat Palestina sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan global. (***)
