Sahabatku Hasyimsyah Nasution (6):
Siapa yang Berhak Menentukan Makna Agama di Ruang Publik?

Oldh : Shohibul Anshor Siregar
Persoalan agama di ruang publik bukan hanya tentang apa yang diyakini benar, tetapi juga tentang siapa yang berwenang menafsirkan kebenaran dan bagaimana kewenangan itu dipertanggungjawabkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, agama sering hadir melalui suara orang-orang yang dianggap memiliki otoritas. Ada ulama yang memberikan penjelasan keagamaan, guru yang mengajarkan teks, pemimpin organisasi yang menetapkan sikap, dan lembaga yang mengeluarkan keputusan bagi para pengikutnya. Bagi banyak orang, otoritas semacam itu penting karena pengetahuan keagamaan membutuhkan pembelajaran, tradisi, dan pengalaman.
Namun, persoalan muncul ketika suatu penafsiran tidak lagi disampaikan sebagai pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan diperlakukan sebagai satu-satunya suara yang boleh hadir dalam perdebatan. Perbedaan pandangan kemudian tidak dinilai berdasarkan alasan dan argumentasinya, tetapi berdasarkan siapa yang dianggap berhak berbicara. Kritik dapat dicurigai sebagai pembangkangan, sedangkan kepatuhan diperlakukan sebagai bukti kebenaran.
Di sinilah pertanyaan tentang agama bertemu dengan pertanyaan tentang kekuasaan. Siapa yang dapat menetapkan penafsiran yang sah? Siapa yang memiliki akses kepada lembaga, media, pendidikan, dan sumber daya untuk menyebarkan penafsirannya? Siapa yang dapat menyampaikan keberatan tanpa kehilangan kedudukan atau menghadapi tekanan sosial?
Pertanyaan tersebut tidak mengharuskan kita menolak otoritas keagamaan. Ia justru membantu membedakan kewibawaan yang lahir dari pengetahuan dan argumentasi dari kewenangan yang bekerja melalui tekanan, pengucilan, atau pengendalian ruang perdebatan.
Agama tidak hadir tanpa perantara
Banyak orang mengalami agama melalui teks, pengajaran, ritual, keluarga, komunitas, dan lembaga. Pengalaman itu tidak berarti bahwa agama hanya hasil konstruksi sosial atau bahwa keyakinan seseorang dapat dijelaskan seluruhnya oleh lingkungannya. Namun, dari sudut pandang sosiologi, kita dapat memeriksa bagaimana pemahaman keagamaan dibentuk dan disebarkan melalui hubungan sosial.
Sebuah teks tidak berbicara kepada masyarakat tanpa proses pembacaan dan penafsiran. Orang mempelajari bahasa, konteks, metode penafsiran, dan tradisi yang membantunya memahami teks. Lembaga pendidikan menentukan bahan yang diajarkan. Organisasi menetapkan cara menyampaikan pandangan. Media memilih suara yang memperoleh perhatian. Semua proses itu memengaruhi bagaimana suatu gagasan dikenal dan dipahami masyarakat.
Karena itu, penting membedakan teks keagamaan, penafsiran terhadap teks, pendapat tokoh, keputusan organisasi, dan kebijakan negara. Unsur-unsur tersebut dapat saling berhubungan, tetapi tidak identik. Pendapat seorang tokoh tidak otomatis mewakili seluruh tradisi. Keputusan suatu organisasi tidak dengan sendirinya mengikat semua pemeluk agama. Kebijakan negara yang menggunakan alasan keagamaan juga tetap perlu diperiksa melalui dasar hukum, proses pengambilan keputusan, dan dampaknya terhadap warga.
Pembedaan ini memungkinkan perdebatan berlangsung lebih jernih. Kritik terhadap keputusan tertentu tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh agama. Sebaliknya, penghormatan terhadap agama tidak seharusnya mengharuskan masyarakat menerima setiap keputusan yang disampaikan atas namanya.
Pelajaran dari Talal Asad
Antropolog Talal Asad menawarkan salah satu jalan penting untuk mempelajari hubungan antara agama, sejarah, praktik, dan kekuasaan. Dalam Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam yang diterbitkan Johns Hopkins University Press pada 1993, Asad mengkritik kecenderungan mendefinisikan agama sebagai kategori universal yang seolah-olah memiliki arti sama di semua tempat dan zaman.
Perhatian Asad tidak terbatas pada apa yang dipercayai individu. Ia juga mengarahkan perhatian kepada tradisi, praktik, disiplin, dan kondisi historis yang membentuk kehidupan keagamaan. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa cara masyarakat mendefinisikan agama, membedakan yang dianggap sah dan tidak sah, serta mengatur praktik keagamaan memiliki sejarah dan hubungan dengan kekuasaan.
Gagasan tersebut tidak berarti bahwa semua keyakinan hanyalah hasil manipulasi politik. Kesimpulan semacam itu justru akan menyederhanakan pendekatan Asad. Pertanyaan yang lebih cermat ialah bagaimana praktik keagamaan memperoleh bentuk tertentu dalam konteks sejarah, bagaimana otoritas dibangun, dan bagaimana institusi memengaruhi cara orang memahami serta menjalankan agama.
Sebagai alat analisis sosiologis, pendekatan ini mengajak kita melihat proses yang sering tersembunyi di balik pernyataan bahwa suatu tafsir adalah sesuatu yang alamiah atau tidak perlu diperdebatkan. Kita dapat bertanya: bagaimana tafsir tersebut menjadi dominan? Lembaga apa yang mengajarkannya? Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengesahkannya? Pengalaman siapa yang tidak memperoleh tempat dalam penjelasan resmi?
Pertanyaan seperti itu tidak otomatis membuktikan bahwa penafsiran dominan keliru. Asal-usul sosial suatu pandangan bukan bukti yang cukup untuk membatalkan kebenarannya. Namun, menelusuri asal-usul dan proses pembentukannya membantu kita memahami bagaimana suatu pandangan memperoleh kekuatan sosial dan bagaimana kekuatan itu digunakan.
Ketika kewibawaan berubah menjadi kekuasaan
Otoritas keagamaan dapat memiliki fungsi yang berharga. Ia dapat membantu masyarakat mempelajari tradisi, memberikan panduan moral, memelihara ingatan kolektif, dan membangun solidaritas. Pengetahuan yang mendalam memang membutuhkan proses belajar, sehingga tidak semua pendapat harus diberi bobot yang sama.
Namun, kewibawaan dapat menimbulkan persoalan ketika kedudukan seseorang membuat pendapatnya kebal terhadap pemeriksaan. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan tentang alasan digantikan oleh pertanyaan tentang kepatuhan. Orang tidak lagi diminta memahami mengapa suatu keputusan dibuat, tetapi hanya diminta menerima bahwa keputusan tersebut datang dari pihak yang dianggap berhak menentukan.
Perubahan ini penting karena kewibawaan dan kekuasaan tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Seseorang dapat dihormati karena pengetahuan dan keteladanannya tanpa memiliki kewenangan untuk memaksa orang lain. Sebaliknya, suatu lembaga dapat mempunyai kekuasaan administratif atau politik yang memungkinkan keputusan tertentu membawa konsekuensi bagi orang yang tidak menyetujuinya.
Keduanya dapat berhubungan. Tokoh yang dihormati masyarakat dapat memengaruhi kebijakan. Negara dapat memberikan pengakuan kepada lembaga keagamaan. Organisasi dapat mengatur perilaku anggotanya. Media dapat memperbesar suara kelompok tertentu sehingga pandangannya tampak mewakili seluruh masyarakat.
Hubungan tersebut tidak selalu buruk. Pengakuan institusional dapat membantu pelayanan dan koordinasi. Masalah muncul ketika kewenangan tidak disertai batas yang jelas, ketika kritik ditutup, atau ketika kepentingan kelompok tertentu diperlakukan sebagai kepentingan semua orang tanpa proses yang memadai.
Karena itu, pemeriksaan terhadap otoritas perlu mengajukan dua pertanyaan sekaligus: apakah alasan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah kewenangan untuk menerapkan alasan tersebut memiliki batas yang sah?
Siapa yang didengar, siapa yang dibungkam?
Kekuasaan tidak selalu tampil dalam bentuk larangan resmi. Ia juga dapat bekerja melalui distribusi perhatian. Sebagian orang memperoleh akses kepada media dan forum publik, sedangkan yang lain sulit menemukan ruang untuk berbicara. Sebagian pandangan dianggap mewakili agama, sementara pandangan lain diperlakukan sebagai suara pinggiran bahkan sebelum argumennya diperiksa.
Dalam keadaan seperti itu, ketimpangan bukan hanya menyangkut siapa yang benar, tetapi juga siapa yang memperoleh kesempatan untuk didengar. Perdebatan publik dapat tampak terbuka, padahal akses terhadap pembentukan opini tidak tersebar secara setara.
Sosiologi membantu kita mengajukan pertanyaan mengenai proses tersebut tanpa langsung menyimpulkan bahwa kelompok yang lebih berpengaruh pasti salah. Popularitas tidak membuktikan kebenaran, tetapi ketidakpopuleran juga tidak membuktikan kebenaran. Yang perlu diperiksa ialah bagaimana perhatian dibentuk, siapa yang menguasai saluran komunikasi, dan apakah pihak yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta alasan mereka.
Pembedaan ini penting dalam masyarakat majemuk. Ketika satu penafsiran memperoleh dukungan luas, kita perlu membedakan antara dukungan sosial, kekuatan argumentasi, dan kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat orang lain. Ketiganya dapat saling mendukung, tetapi tidak selalu bertepatan.
Sebuah pandangan dapat populer tanpa didukung alasan yang memadai. Pendapat yang kuat secara intelektual dapat berasal dari kelompok kecil. Dan keputusan yang sah secara administratif tetap dapat dipertanyakan dari segi keadilan atau akibat sosialnya. Masyarakat membutuhkan cara untuk membicarakan perbedaan tersebut tanpa menganggap satu ukuran dapat menggantikan semua ukuran lainnya.
Negara, agama, dan hak warga
Persoalan menjadi semakin rumit ketika penafsiran agama memasuki kebijakan negara. Dalam wilayah kehidupan pribadi atau komunitas, seseorang dapat memilih untuk mengikuti panduan dari otoritas yang dipercayainya. Namun, kebijakan negara memiliki jangkauan berbeda karena dapat memengaruhi orang yang tidak berbagi keyakinan, tidak menjadi anggota organisasi tertentu, atau memiliki penafsiran yang berbeda.
Karena itu, penggunaan alasan keagamaan dalam kebijakan publik memerlukan perhatian terhadap dasar kewenangan, proses pembentukan aturan, hak warga, dan akibat penerapannya. Pernyataan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan moral tidak dengan sendirinya menjawab apakah kebijakan itu proporsional, adil, dan sesuai dengan kewajiban negara terhadap seluruh warga.
Hal ini bukan tuntutan agar agama dikeluarkan dari percakapan publik. Warga tidak harus meninggalkan keyakinan ketika membahas pendidikan, ekonomi, keluarga, atau keadilan. Gagasan yang berakar pada tradisi keagamaan dapat ikut menyumbang kepada perdebatan mengenai kebaikan bersama.
Yang dibutuhkan ialah proses yang memungkinkan alasan dibicarakan dan dampak kebijakan diperiksa. Warga perlu mengetahui apa yang hendak dicapai, siapa yang akan terkena dampaknya, bagaimana hak yang berbeda dilindungi, dan bagaimana keputusan dapat ditinjau kembali jika menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.
Dengan demikian, kebebasan beragama dan pertanggungjawaban kekuasaan perlu dibicarakan bersama. Kebebasan melindungi ruang bagi keyakinan dan praktik keagamaan, sedangkan pertanggungjawaban membantu memastikan bahwa kewenangan yang berdampak pada orang lain tidak dijalankan tanpa batas.
Menguji otoritas tanpa merendahkan agama
Membicarakan hubungan agama dan kekuasaan sering memunculkan dua reaksi yang berlawanan. Reaksi pertama menganggap kritik terhadap otoritas sebagai ancaman terhadap agama. Reaksi kedua menganggap keterlibatan otoritas sebagai bukti bahwa agama hanyalah alat kekuasaan.
Keduanya terlalu menyederhanakan kenyataan. Otoritas dapat menjalankan fungsi pendidikan dan bimbingan, tetapi juga dapat disalahgunakan. Praktik keagamaan dapat menjadi sumber solidaritas, tetapi hubungan sosial di sekitarnya juga dapat memuat ketimpangan. Dampak sosialnya perlu diperiksa berdasarkan konteks dan bukti, bukan diputuskan melalui prasangka sejak awal.
Menguji otoritas berarti meminta alasan yang jelas, membedakan pengetahuan dari kewenangan, dan memperhatikan apakah keputusan dapat dikoreksi. Menghormati agama berarti mengakui bahwa keyakinan memiliki arti mendalam bagi pemeluknya. Kedua sikap itu dapat berjalan bersama apabila kritik diarahkan pada klaim, praktik, dan penggunaan kekuasaan, bukan pada penghinaan terhadap martabat orang.
Dalam kerangka ini, pemikiran Hasyimsyah Nasution tentang masyarakat beradab dapat menjadi titik berangkat refleksi, terutama melalui hubungannya antara pengetahuan, keyakinan, kebenaran, keadilan, dan kepedulian sosial. Pertanyaan tentang otoritas memperluas refleksi tersebut dengan menanyakan bagaimana nilai-nilai itu bekerja ketika diterjemahkan melalui manusia dan lembaga.
Ini merupakan pengembangan analitis, bukan klaim bahwa Nasution telah mengemukakan teori kekuasaan agama seperti Talal Asad. Keduanya hidup dalam konteks intelektual yang berbeda dan perlu dibaca sesuai karya masing-masing. Perbandingan yang bertanggung jawab tidak menghapus perbedaan itu, tetapi menggunakan pertanyaan yang relevan untuk memperjelas persoalan.
Dari otoritas menuju masyarakat yang dapat mengoreksi diri
Masyarakat yang sehat tidak harus hidup tanpa otoritas. Pengetahuan, pengalaman, dan tradisi tetap penting. Namun, otoritas yang bertanggung jawab tidak menjadikan dirinya kebal terhadap pertanyaan. Ia menjelaskan alasan, mengakui batas kewenangan, dan membuka kemungkinan koreksi.
Prinsip ini berlaku di lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, media, dan pemerintahan. Semakin luas akibat suatu keputusan, semakin penting memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar yang dapat diperiksa dan menyediakan jalan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan.
Kita perlu membedakan penghormatan dari kepatuhan tanpa pemeriksaan. Penghormatan mengakui kontribusi dan pengetahuan seseorang. Kepatuhan tanpa pemeriksaan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada pihak lain. Masyarakat memerlukan kepercayaan, tetapi kepercayaan yang matang dapat hidup bersama kritik dan pertanggungjawaban.
Pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan makna agama, pada akhirnya, bukan sekadar persoalan siapa yang paling berpengaruh. Ia menyangkut hubungan antara pengetahuan, tradisi, penafsiran, dan kekuasaan. Ketika hubungan tersebut diperiksa secara terbuka, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membedakan bimbingan dari pemaksaan, kewibawaan dari dominasi, dan keyakinan dari penggunaan keyakinan untuk menutup perdebatan.
Namun, satu persoalan tetap terbuka. Jika penafsiran agama dibentuk melalui sejarah dan hubungan kekuasaan, bagaimana kita menjelaskan keadaan ketika masyarakat yang religius tetap mengalami ketidakadilan? Apakah masalahnya terletak pada nilai yang diyakini, cara nilai ditafsirkan, susunan institusi, atau hubungan antara semuanya?
Pertanyaan itulah yang akan dibahas dalam artikel berikutnya: “Mengapa Masyarakat yang Religius Tetap Dapat Mengalami Ketidakadilan?”








