Ilmu Pengetahuan, Keadilan Sosial, dan Tanggung Jawab Intelektual

Oleh Shohibul Anshor Siregar
Keberhasilan seorang intelektual tidak hanya diukur dari seberapa tinggi ia mencapai kedudukan akademik, tetapi juga dari seberapa jauh pengetahuan yang dikuasainya membuka kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan, modal, dan akses untuk ikut memahami serta mengubah dunia.
Belum lama ini saya diminta oleh sebuah panitia penerbitan buku purna tugas untuk menuliskan pokok pikiran penting menandai masa akhir pengabdian Prof Dr H Hasyimsyah Nasution, MA sebagai akademisi Indonesia yang bertugas di Sumatera Utara, khususnya UINSU. Saya telah menuliskan dan mengirimkan pokok pikiran saya dengan mempertimbangkan banyak hal terkait dengan dekolonialitas ilmu dan peradaban.
Tetapi rekan Dr Zulfahmi, MA mengingatkan saya, bahwa pada waktu bersamaan Prof Dr H Ibrahim Gultom, M.Pd juga akan memasuki masa pensiun, tahun depan. Saya kenal Prof Gultom sejak masa balita dan begitu banyak hal dalam langkah perjuangan yang saya share bersamanya sejak masa kecil. Akhirnya kedua guru besar yang bakal penisun ini dengan sendirinya membentuk semacam landasan telaah kritis untuk koreksi struktural yang menikndas dalam skala global.
Apakah hal itu begitu serius? Memang, sangat serius. Saya menimbang bahwa pengabdian seorang akademisi tidak cukup dinilai berdasarkan jabatan yang pernah diduduki, gelar yang diperoleh, jumlah karya yang diterbitkan, ataupun lamanya mengajar di perguruan tinggi. Ukuran yang lebih mendasar terletak pada hubungan antara pengetahuan yang dikembangkannya dan kehidupan manusia yang menjadi lingkungan sosial dari pengabdian tersebut. Ilmu pengetahuan memperoleh makna sosial ketika tidak berhenti sebagai akumulasi gelar, publikasi, dan pengakuan profesional, tetapi ikut memperbesar kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan, mempertahankan martabat, dan memperbaiki kondisi kehidupannya.
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika produksi dan distribusi pengetahuan berlangsung dalam tatanan dunia yang tidak setara. Negara dan institusi yang menguasai modal, teknologi, infrastruktur penelitian, penerbitan ilmiah, serta jaringan pendidikan internasional memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan agenda pengetahuan dan memperoleh manfaat ekonomi darinya. Sebaliknya, banyak masyarakat di kawasan Selatan menghadapi keterbatasan pendanaan, infrastruktur pendidikan, akses penerbitan, dan penguasaan teknologi. Ketimpangan tersebut bukan semata-mata perbedaan kapasitas individual. Ia berhubungan dengan sejarah kolonialisme, pembagian kerja internasional, konsentrasi modal, serta struktur kelembagaan yang menentukan siapa yang dapat memproduksi pengetahuan dan siapa yang hanya menjadi objek penelitian atau konsumen hasilnya.
Dalam keadaan demikian, keadilan pengetahuan harus melampaui gagasan tentang pemerataan akses untuk membaca hasil penelitian. Masyarakat di kawasan Selatan perlu memiliki kesempatan yang nyata untuk menentukan persoalan yang diteliti, membangun metode, menghasilkan teori, mengembangkan institusi akademik, dan memperoleh pengakuan atas sumbangan intelektualnya. Mereka tidak seharusnya terus-menerus ditempatkan sebagai penyedia data, tenaga kerja, bahan mentah, atau objek pengamatan bagi pusat-pusat produksi pengetahuan yang berada di tempat lain. Keadilan epistemik menuntut pengakuan bahwa pengalaman masyarakat yang selama ini berada di pinggiran juga mengandung sumber pengetahuan yang sah dan penting bagi perkembangan ilmu.
Dalam kerangka tersebut, perjalanan akademik Ibrahim Gultom, sebagaimana Hasyimsyah Nasution, dapat dibaca lebih luas daripada riwayat pencapaian profesional seorang guru besar. Perhatian terhadap pendidikan, pengajaran, penelitian, kehidupan masyarakat, dan kajian kebudayaan menyediakan ruang untuk menilai bagaimana seorang akademisi bekerja di tengah masyarakat yang menghadapi ketimpangan kesempatan dan pengakuan. Pembacaan ini tidak dimaksudkan untuk menisbatkan seluruh gagasan keadilan epistemik kepada Gultom, melainkan untuk menguji arti sosial dari bidang keilmuan dan pengabdiannya. Pertanyaan yang perlu diajukan ialah sejauh mana pengetahuan yang dikembangkan, diajarkan, dan disebarluaskannya membantu memperluas kemampuan masyarakat untuk memahami dirinya sendiri.
Persoalan tersebut juga memberi dimensi yang lebih luas bagi pembahasan mengenai pengabdiannya dalam Muhammadiyah. Aktivisme organisasi, dakwah mimbar, kegiatan penceramah dan khatib, serta partisipasi dalam forum-forum seminar tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai daftar kegiatan. Semua itu perlu diperiksa dalam hubungannya dengan penyebaran pengetahuan, pembentukan kesadaran sosial, pendidikan umat, dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama. Akan tetapi, penilaian tentang isi dan orientasi pengabdian tersebut harus didasarkan pada rekaman kegiatan, materi ceramah, tulisan, kesaksian, dan dokumen organisasi, bukan semata-mata pada kedudukan formal atau reputasi seseorang.
Hasyimsyah Nasution saya temukan dalam peta pemikiran filosofis yang amat serius, meskipun dalam karya publikasi yang sejenis cukup tak berimbang dengan tokoh-tokoh lain dalam dunia kajian filsafat hanya karena dikendalai oleh posisi struktiural yang amat tak menyenangkan. Masalah ini akan menjadi satu sorotan tersendiri pula untuk memosisikan Ibrahim Gultom dalam bidang kajiannya, sebagaimana halnya mayorityas akademisi Indonesia dan negara-negara kawasan Selatan.
Banyak yang tak menyeberang dan diseberangkan menjadi penentu peta kajian dunia. Kajian Gultom mengenai Ugamo Malim, misalnya, juga dapat ditempatkan dalam cakrawala keadilan pengetahuan. Penelitian tentang suatu komunitas keagamaan yang mempunyai sejarah, ajaran, praktik, dan pengalaman sosialnya sendiri menyentuh persoalan tentang siapa yang berhak menjelaskan suatu tradisi, bagaimana suatu komunitas direpresentasikan dalam karya akademik, dan sejauh mana suara serta pengalaman komunitas tersebut memperoleh tempat dalam pengetahuan yang beredar di ruang publik. Penelitian semacam ini harus dinilai bukan hanya dari ketepatan deskripsi dan kekuatan analisisnya, melainkan juga dari tanggung jawab metodologis dalam menghindari penyederhanaan, penghilangan suara komunitas, dan reproduksi prasangka.
Pada akhirnya, tanggung jawab intelektual tidak berhenti pada keberhasilan seseorang memasuki lembaga akademik atau memperoleh pengakuan dari komunitas keilmuan. Tanggung jawab itu juga menyangkut bagaimana pengetahuan digunakan untuk memperluas kesempatan orang lain. Orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak kehilangan hak untuk belajar, meneliti, menulis, dan menyumbangkan gagasan. Demikian pula, masyarakat yang secara historis ditempatkan di pinggiran tidak semestinya terus-menerus bergantung pada pusat-pusat kekuasaan pengetahuan untuk memahami dan menjelaskan kehidupannya sendiri.
Dari sudut pandang inilah purna bakti seorang akademisi memperoleh makna yang lebih luas. Purna bakti bukan penutupan tanggung jawab intelektual, melainkan kesempatan untuk menilai kembali hubungan antara ilmu, pengabdian, dan keadilan sosial. Warisan akademik tidak hanya terletak pada karya yang ditinggalkan, tetapi juga pada kemampuan generasi berikutnya untuk menggunakan, menguji, mengembangkan, bahkan mengoreksi pengetahuan tersebut demi kehidupan masyarakat yang lebih adil.
Hasyimsyah Nasution dan Ibrahim Gultom adalah dua dari beberapa sahabat terpenting saya dalam pemikiran. Mereka hanya boleh pensiun dalam kaitan pola hubungan penggajian oleh negara. Mereka tak boleh pensiun. Tidak boleh. (***)
*** *** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co







