Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan bukan hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat. Peristiwa yang terus berulang ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Sebab, tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan tidak semestinya baru terlihat ketika api sudah membesar.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 24 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, luas lahan yang terbakar di berbagai wilayah Indonesia mencapai sekitar 25.409 hektare. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Tengah mencatat luas kebakaran sekitar 13.944 hektare. BNPB menyebut data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti pembaruan pemantauan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Namun, upaya penanganannya tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Aktivitas manusia, pembukaan lahan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan juga perlu mendapat perhatian.
Karena itu, karhutla perlu dilihat bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara konsisten, baik sebelum maupun setelah kebakaran terjadi.
Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Penanganan karhutla selama ini kerap terlihat melalui kegiatan pemadaman, pengerahan personel, dan penanganan masyarakat terdampak. Langkah tersebut tentu penting. Namun, ada persoalan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu bagaimana kebakaran dapat terjadi dan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang berisiko menimbulkan kebakaran telah berjalan.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga wajib memastikan setiap kewenangan digunakan sesuai tujuan dan ketentuan hukum. Dalam perlindungan lingkungan hidup, hal ini mencakup perencanaan, pengawasan terhadap kegiatan usaha, penindakan administratif, serta evaluasi atas pelaksanaan perizinan.
Artinya, pemerintah tidak cukup hadir ketika kebakaran sudah meluas. Pencegahan harus menjadi bagian utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha, pemeriksaan kewajiban pengelolaan lingkungan, dan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran merupakan langkah yang harus dilakukan secara terukur.
Ketika karhutla terus berulang, evaluasi tidak seharusnya hanya diarahkan kepada pihak yang diduga melakukan pembakaran. Pemerintah juga perlu menilai apakah sistem pengawasan telah berjalan efektif, apakah kewajiban pemegang persetujuan lingkungan telah dipenuhi, dan apakah setiap temuan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Dengan demikian, persoalan karhutla dapat menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana pemerintah menjalankan fungsi administratifnya dalam melindungi lingkungan hidup.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Jaminan tersebut membawa konsekuensi bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan lingkungan hidup, bukan sekadar merespons kerusakan setelah terjadi.
Landasan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 63 mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 71 mengatur kewajiban pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari kewajiban pemerintahan. Pengawasan juga tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Pemerintah perlu memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, memeriksa dokumen, memasuki tempat tertentu, serta mengambil tindakan pemeriksaan lain sesuai ketentuan hukum. Instrumen ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur berbagai bentuk sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha sesuai persyaratan yang ditentukan.
Penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan titik panas di wilayah konsesi, misalnya, tidak serta-merta membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran. Diperlukan verifikasi lapangan, penelusuran penyebab kebakaran, dan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum. Namun, indikasi kebakaran tetap harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara serius.
Selain UU PPLH, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan kerangka bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah. Melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), setiap keputusan dan tindakan administratif harus memperhatikan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta kepentingan umum.
Dalam konteks karhutla, asas kecermatan menuntut pemerintah melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi dan kondisi lapangan yang memadai. Asas keterbukaan mengharuskan informasi mengenai pengawasan dan tindak lanjut penanganan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan. Sementara itu, asas kepentingan umum menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan pemerintahan.
Jangan Hanya Memadamkan Api, Perbaiki Sistem Pengawasan
Salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penanganan karhutla adalah keseimbangan antara upaya pemadaman dan pencegahan. Pemadaman memang harus dilakukan segera untuk mengendalikan api dan melindungi masyarakat. Namun, pencegahan seharusnya memperoleh perhatian yang sama besar, bahkan menjadi prioritas sebelum kebakaran meluas.
Pemerintah perlu memperkuat pemantauan di wilayah rawan kebakaran, melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemegang persetujuan lingkungan, serta memastikan kewajiban pencegahan kebakaran dijalankan. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, BNPB, dan aparat penegak hukum harus berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembagian kewenangan tidak boleh menjadi alasan bagi instansi untuk saling melempar tanggung jawab ketika terjadi kebakaran.
Selain koordinasi, transparansi juga menjadi bagian penting dari pengawasan. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai perkembangan kebakaran, hasil pemeriksaan, tindakan administratif yang dijatuhkan, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan sekaligus menilai keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan.
Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat. Masyarakat harus memiliki akses untuk menyampaikan pengaduan, melaporkan kemunculan titik api, dan memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Pelibatan warga, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan, dapat membantu memperkuat upaya pencegahan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Perlindungan lingkungan memang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Namun, tanggung jawab pemerintah tetap memiliki posisi penting karena negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai hukum.
Negara Harus Hadir Sebelum Bencana Terjadi
Karhutla di Kalimantan seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemadaman api. Ada tanggung jawab pemerintahan yang harus dijalankan, mulai dari perencanaan, pengawasan pemanfaatan lahan, penegakan sanksi administratif, hingga pemulihan lingkungan.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api. Ukuran lainnya adalah kemampuan mencegah kebakaran, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, menindaklanjuti setiap pelanggaran, dan memperbaiki sistem pengawasan berdasarkan hasil evaluasi.
Karena itu, kebakaran yang berulang perlu menjadi momentum untuk menilai efektivitas kebijakan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, kritik terhadap pemerintah tidak berhenti sebagai tuntutan moral, tetapi memiliki dasar administratif yang dapat diuji.
Pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya tentang mempertahankan kekayaan alam, melainkan juga menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jangan sampai ketika hutan Kalimantan terbakar, yang ikut terbakar bukan hanya pepohonan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. (*)
Artikel Karhutla Kalimantan: Menguji Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Lingkungan pertama kali tampil pada PWMU.CO.
