FUSI UIN Sumut Gelar FGD, Masyarakat Adat Didorong Jadi Aktor Pemulihan Ekologis Pascabanjir
PANDAN, Sabtu, 24 Oktober 2026 — Peran masyarakat adat dalam pemulihan ekologis pascabencana banjir di Sumatera Utara dan Aceh menjadi fokus diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion atau FGD) yang diselenggarakan FUSI UIN Sumatera Utara Medan di Ruang VIP Pandan Kupie, Jalan Aek Tolang, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kegiatan bertema “Peran Masyarakat Adat dalam Pemulihan Ekologis Pascabencana Banjir Sumut dan Aceh Perspektif Ekologi” tersebut diikuti pengurus Masyarakat Adat dan Budaya Pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah (MABSI).
Diskusi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan agama, budaya, dan ekologi dalam upaya pemulihan lingkungan. Masyarakat adat dinilai memiliki kearifan lokal yang dapat menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian hutan, sungai, dan keseimbangan ekosistem.
Salah satu hal yang mengemuka ialah kearifan masyarakat Batak dan Melayu Pesisir di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga dalam menjaga lingkungan. Praktik dan aturan adat, termasuk larangan menebang pohon di kawasan hulu, menjadi bagian dari pengetahuan lokal yang relevan dengan upaya menjaga daerah tangkapan air dan mengurangi risiko bencana.
Dalam diskusi tersebut, agama juga dipandang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis. Alam tidak semestinya diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi harus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan kehidupan.
Selain itu, masyarakat adat dinilai perlu ditempatkan sebagai aktor penting dalam pemulihan pascabencana, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Pengetahuan mereka mengenai kondisi wilayah, jalur aliran air, karakteristik lingkungan, dan kawasan yang perlu dipulihkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program rehabilitasi.
Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lingkungan setempat.
FGD ini juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dan penelitian perguruan tinggi dalam menjembatani pengetahuan lokal dengan kajian ilmiah. Hasil diskusi diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan pembelajaran, penelitian lanjutan, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Dengan demikian, kegiatan akademik tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi persoalan ekologis.
Sebagai tindak lanjut, hasil FGD tersebut dinilai penting untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Kota Sibolga. Rekomendasi itu diharapkan mendorong pemulihan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup rehabilitasi hutan, pemulihan daerah aliran sungai, dan pelestarian kearifan lokal masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, pemulihan ekologis diharapkan menjadi agenda bersama yang melibatkan berbagai pihak. Sinergi antara nilai agama, kearifan budaya, penelitian ilmiah, dan kebijakan pemerintah dinilai penting untuk membangun ketahanan lingkungan serta mengurangi risiko bencana pada masa mendatang. (Jufri)
