Jejak Humanitarian Muhammadiyah dalam Kemanusiaan Global
Penderitaan manusia tidak pernah benar-benar mengenal batas negara. Gempa bumi dapat meruntuhkan sebuah kota dalam hitungan detik. Perang dapat memaksa jutaan orang meninggalkan rumahnya. Konflik berkepanjangan dapat membuat anak-anak tumbuh di kamp pengungsian. Bencana-bencana ini pada akhirnya selalu menghadirkan persoalan tentang bagaimana manusia menolong manusia lainnya.
Masalahnya, pertolongan tidak selalu semudah niat baik. Krisis kemanusiaan hampir selalu berhadapan dengan batas-batas geografis, politik, dan birokrasi. Bantuan harus masuk ke suatu negara. Relawan harus memperoleh izin. Wilayah konflik mungkin sulit dijangkau. Pemerintah setempat memiliki aturan dan kepentingannya sendiri. Bahkan ketika bantuan telah tersedia, tidak selalu mudah memastikan bantuan itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam keadaan seperti itu, negara tetap memegang peranan penting. Namun, negara bukan satu-satunya aktor yang bergerak. Dunia kemanusiaan kontemporer semakin memperlihatkan besarnya peran aktor non-negara (Non-Governmental Organization/NGO), mulai dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, komunitas, hingga organisasi berbasis agama. Di tengah ruang inilah organisasi-organisasi keagamaan menemukan bentuk baru pengabdiannya.
Agama, dalam konteks ini, tidak berhenti sebagai seperangkat keyakinan yang hidup di ruang ibadah. Agama juga dapat menjelma menjadi energi sosial yang menggerakkan manusia untuk melampaui jarak. Solidaritas tidak lagi hanya diberikan kepada orang yang tinggal sekampung, sebangsa, atau seagama. Ketika penderitaan manusia dipandang sebagai persoalan bersama, kemanusiaan menjadi bahasa yang dapat menembus sekat-sekat tersebut.
Salah satu contoh menarik dari perkembangan ini adalah Muhammadiyah. Selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah dikenal melalui kerja-kerja pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang menarik adalah perkembangan Muhammadiyah dalam beberapa dasawarsa terakhir gerakannya tidak lagi semata-mata bertumpu pada persoalan domestik Indonesia. Muhammadiyah semakin terlibat dalam isu-isu internasional, seperti perdamaian, resolusi konflik, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan lintas negara.
Dari Gerakan Lokal Menuju Tanggung Jawab Global
Untuk memahami perubahan cakupan gerakan Muhammadiyah tersebut, menarik merujuk tulisan Hilman Latief dan Haedar Nashir berjudul “Local Dynamics and Global Engagements of the Muhammadiyah: A Case Study of the Muhammadiyah’s International Activities” (2020). Artikel yang membahas dinamika lokal dan keterlibatan global Muhammadiyah ini melihat bahwa keterlibatan organisasi tersebut di arena internasional bukanlah perkembangan yang muncul secara tiba-tiba. Ada proses pemikiran, perubahan orientasi, dan pengembangan kelembagaan yang melatarbelakanginya.
Perubahan tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Latief dan Nashir melihat keterlibatan Muhammadiyah di arena internasional sebagai bagian dari upaya menafsirkan kembali pandangan keagamaannya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dunia. Mereka menyebut keterlibatan internasional Muhammadiyah sebagai “a reflection of this Islamic modernist movement in reframing and materialising its religious views to be contextual with the needs of a global society” (Latief dan Nashir, 2020: 293).
Dengan kata lain, keterlibatan di panggung global merupakan bagian dari usaha Muhammadiyah menerjemahkan pandangan keagamaannya ke dalam tindakan yang menjawab persoalan masyarakat global.
Di sinilah gagasan Islam Berkemajuan memperoleh bentuk praksisnya. Islam tidak dipahami sebagai ajaran yang hanya berbicara kepada komunitasnya sendiri. Islam diarahkan untuk hadir di tengah persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Pernyataan Abad Kedua Muhammadiyah, sebagaimana dibahas Latief dan Nashir, menempatkan Islam sebagai agama yang membawa kemajuan peradaban dan memberikan kemaslahatan bagi semesta. Pandangan tersebut juga mengandung gagasan kosmopolitanisme Islam, yakni perlunya dialog, kerja sama, aliansi, dan hidup berdampingan antarperadaban.
Dengan demikian, internasionalisasi Muhammadiyah tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai keinginan memperluas nama organisasi ke dunia luar. Ada perubahan yang lebih mendasar. Muhammadiyah sedang memperluas horizon tanggung jawabnya. Persoalan kemiskinan, perang, bencana, pengungsian, dan penderitaan manusia di tempat lain tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di luar jangkauan gerakan.
Transformasi tersebut kemudian memperoleh penopang kelembagaan. Kehadiran Lazismu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC memperkuat kapasitas Muhammadiyah dalam menjalankan kerja filantropi, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. MDMC sendiri lahir dari perkembangan kesadaran Muhammadiyah terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana dan penanganan darurat. Dukungan rumah sakit Muhammadiyah-‘Aisyiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA dan RSMA) juga memberikan kekuatan tersendiri, terutama dalam penyediaan tenaga medis, perawat, dan relawan dengan keahlian profesional.
Hilman Latief dan Haedar Nashir kemudian menyebut bahwa perkembangan unit-unit seperti MDMC, MPM, Lazismu, PTMA, RSMA, dan lembaga terkait lainnya telah menyebabkan “a shift in the character of the movement” (Latief dan Nashir, 2020: 298). Artinya, aktivitas kemanusiaan (humanitarian action) telah ikut membentuk wajah baru Muhammadiyah sebagai gerakan.
Humanitarian Muhammadiyah sebagai Diplomasi Kemanusiaan
Kerja kemanusiaan lintas negara tidak cukup dijelaskan sebagai kegiatan mengumpulkan bantuan lalu mengirimkannya ke lokasi bencana. Di sinilah kerangka diplomasi kemanusiaan menjadi penting.
Dalam kajian berjudul “Humanitarian Diplomacy in Action: Examining Muhammadiyah as a Model for Faith-Based Organizational Engagement” (2024), Rahmawati Husein, Bachtiar Dwi Kurniawan, dan Nawang Kurniawati menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan yang dikembangkan Minear dan Smith (2007) untuk membaca peran Muhammadiyah.
Kerangka ini menarik karena memperluas pengertian diplomasi. Diplomasi tidak selalu dilakukan oleh negara, duta besar, atau kementerian luar negeri. Aktor non-negara atau NGO juga dapat menjalankan fungsi diplomatik ketika mereka berusaha menghadirkan bantuan, memperoleh akses kepada masyarakat terdampak, memperjuangkan kepentingan kemanusiaan, dan memastikan program bantuan berjalan sebagaimana mestinya.
Minear dan Smith membagi diplomasi kemanusiaan ke dalam empat kegiatan utama. Pertama, mengatur kehadiran aktor kemanusiaan (arranging the presence of humanitarian actors). Kedua, menegosiasikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan (negotiating access to local citizens). Ketiga, melakukan advokasi (engaging in advocacy). Keempat, memantau program bantuan (monitoring assistance programs). Empat dimensi inilah yang digunakan untuk melihat bagaimana Muhammadiyah bekerja di berbagai kawasan krisis.
Dimensi pertama adalah kehadiran. Dalam kerja kemanusiaan, hadir ternyata bukan perkara sederhana. Kehadiran membutuhkan jaringan, informasi, koordinasi, sumber daya, dan mitra. Sebuah organisasi tidak dapat begitu saja datang ke wilayah konflik atau daerah bencana. Organisasi tersebut harus mengetahui siapa yang bekerja di lapangan, bagaimana situasi keamanan, kepada siapa harus berkoordinasi, dan kebutuhan apa yang paling mendesak. Kerja ini membutuhkan “establishing a foothold within the affected area” (Husein, Kurniawan, dan Kurniawati, 2024: 3).
Karena itu, kehadiran Muhammadiyah di berbagai negara banyak dibangun melalui kemitraan. Muhammadiyah bekerja bersama pemerintah Indonesia, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan internasional, aliansi nasional, serta mitra-mitra lokal. Dalam sejumlah kasus, Muhammadiyah bergabung dengan misi kemanusiaan Indonesia. Dalam kasus lain, Muhammadiyah bergerak melalui aliansi atau membangun kerja sama langsung dengan mitra di negara terdampak.
Jaringan itulah yang memungkinkan Muhammadiyah hadir dalam berbagai krisis, mulai dari Palestina (2009, 2014, 2021, 2023), Thailand Selatan (2008), Nepal (2015), Myanmar (2017), Bangladesh (2017), Turki (2023), hingga Sudan (2023). Bentuk bantuannya pun beragam. Ada layanan kesehatan, distribusi logistik, pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas sanitasi, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, hingga dukungan bagi proses perdamaian dan rekonsiliasi. Kerja kemanusiaan, dengan demikian, tidak selalu berhenti pada fase tanggap darurat. Ia dapat berlanjut menjadi upaya pemulihan dan pembangunan.
Hal ini terlihat, misalnya, dalam respons terhadap pengungsi Rohingya (2017). Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Aid dan kerja sama dengan Indonesia Humanitarian Alliance mengirimkan tim ke Cox’s Bazar, Bangladesh (2017). Para relawan medis direkrut dari jaringan rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian bekerja secara bergantian agar layanan kemanusiaan dapat terus berjalan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa kekuatan Muhammadiyah ada pada kemampuannya menghubungkan sumber daya organisasi yang telah lama dibangun di dalam negeri dengan kebutuhan kemanusiaan di tingkat global.
Dimensi kedua adalah negosiasi akses. Ini merupakan bagian yang sering tidak terlihat oleh masyarakat. Ketika bantuan akhirnya sampai kepada korban, publik melihat logistik, tenaga medis, atau relawan. Yang tidak selalu tampak adalah proses panjang sebelum bantuan itu dapat memasuki wilayah terdampak. Husein dan kawan-kawan menulis bahwa negosiasi praktis berarti membangun kesepakatan yang dapat menjamin “the safety, access, and assistance of civilians during conflicts” (Husein, Kurniawan, dan Kurniawati, 2024: 3).
Aktor kemanusiaan harus berbicara dengan pemerintah, kedutaan, lembaga internasional, pemerintah daerah, dan mitra lokal. Dalam krisis Rohingya di Myanmar (2017), akses Muhammadiyah diperoleh melalui keterlibatannya dalam aliansi kemanusiaan serta fasilitasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Myanmar. Dalam respons gempa Nepal (2015), koordinasi dengan tim kemanusiaan Indonesia menjadi bagian penting untuk memasuki dan bekerja di wilayah terdampak. Sementara dalam gempa Turki (2023), akses tim medis Muhammadiyah diperoleh melalui komunikasi dan perizinan yang melibatkan pemerintah Turki serta perwakilan Indonesia.
Di titik inilah istilah diplomasi menjadi relevan. Muhammadiyah memang bukan negara. Muhammadiyah juga tidak memiliki kedutaan dan tidak memiliki kewenangan politik sebagaimana pemerintah. Namun, sebagai organisasi kemanusiaan, Muhammadiyah harus membangun kepercayaan, menjalin komunikasi, meyakinkan para pemangku kepentingan, dan membuka jalan agar bantuan dapat mencapai orang-orang yang membutuhkan.
Peran ketiga adalah advokasi. Kerja kemanusiaan bukan sekadar soal apa yang dapat dikirimkan. Bukan hanya itu. Kerja kemanusiaan juga apa yang perlu disuarakan. Konflik bersenjata, pengungsian, dan kekerasan terhadap warga sipil sering kali membutuhkan perhatian yang lebih luas daripada sekadar pengiriman bantuan. Sehingga Tujuan utamanya adalah “the protection of civilians” (Husein, Kurniawan, dan Kurniawati, 2024: 3).
Dalam kerangka diplomasi kemanusiaan, advokasi menjadi cara untuk memperkuat kebutuhan dan hak masyarakat terdampak. Muhammadiyah menjalankan peran ini secara nyata dalam pelbagai krisis dunia, seperti penyuarakan perlindungan warga sipil dan hak-hak pengungsi Rohingya di Myanmar (2017), keterlibatan aktif dalam proses perdamaian International Contact Group (ICG) pada konflik Mindanao di Filipina Selatan (2012–2014), hingga desakan konsisten terhadap penghentian kekerasan dan penegakan hak kemanusiaan di Palestina (2014, 2021, 2023). Melalui perhatian publik domestik maupun internasional, bantuan material dan suara kemanusiaan ini berjalan secara beriringan.
Peran keempat adalah pengawasan terhadap program bantuan. Kemanusiaan yang baik tidak selesai ketika bantuan diserahkan. Bantuan harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan secara terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian Husein, Kurniawan, dan Kurniawati, pemantauan dan evaluasi ditempatkan sebagai bagian dari akuntabilitas Muhammadiyah kepada masyarakat terdampak, para donor, pemerintah, dan sesama aktor kemanusiaan.
Praktik pengawasan program bantuan oleh Muhammadiyah dieksekusi melalui skema evaluasi yang membedakan antara respons mandiri (internal) dan respons berbasis kemitraan (eksternal). Pada program yang dijalankan langsung oleh tim internal, seperti yang berlangsung sejak dinamika di Thailand (2007) hingga penanganan bencana gempa bumi di Turki (2023), instrumen pengawasan bersandar pada pelaporan berkala di lapangan (field report) dan laporan akhir yang disusun secara berjenjang oleh Person in Charge (PIC) di area terdampak. Menurut Rahmawati Husein dkk, mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap intervensi logistik maupun medis tetap berada pada koridor perencanaan yang ditetapkan.
Sementara itu, untuk program yang diimplementasikan melalui kerja sama dengan mitra lokal, Muhammadiyah menerapkan instrumen klarifikasi yang lebih mendalam guna mengawal akuntabilitas publik. Hal ini tecermin secara konkret pada respons kesehatan bagi pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh. Selain menguji capaian melalui progress report, Muhammadiyah menyelenggarakan lokakarya evaluasi secara tatap muka di Gedung Muhammadiyah Menteng, Jakarta, dengan menghadirkan mitra lokalnya, We Are The Dreamer (WTD). Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengaudit pelaksanaan kegiatan secara komprehensif sekaligus memverifikasi transparansi penggunaan dana bantuan.
Rangkaian skema ini menegaskan bahwa Humanitarian Muhammadiyah tidak berhenti pada simbolisme penyerahan bantuan semata. Penyaluran bantuan merupakan awal dari rangkaian tanggung jawab profesional yang membutuhkan sistem evaluasi terukur guna menjamin keberlanjutan, dampak nyata, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan di tingkat internasional.
Membawa Akar Lokal ke Panggung Global
Keempat peran tersebut memperlihatkan satu hal penting. Humanitarian Muhammadiyah merupakan suatu ekosistem yang rumit namun begitu rapi. Ada jaringan filantropi untuk menghimpun sumber daya. Ada lembaga kebencanaan yang menyiapkan kapasitas dan relawan. Ada rumah sakit dan perguruan tinggi yang menyediakan tenaga profesional. Ada jaringan organisasi dan mitra internasional yang membuka akses. Ada pula komunikasi dengan pemerintah dan lembaga lain yang memungkinkan kerja kemanusiaan berlangsung di wilayah yang secara politik dan geografis jauh dari Indonesia.
Di sinilah kekuatan khas Muhammadiyah terlihat. Sebagai gerakan yang tumbuh dari masyarakat sipil, Muhammadiyah membawa sumber daya sosial yang telah dibangun selama puluhan bahkan lebih dari seratus tahun. Sekolah, kampus, rumah sakit, jaringan filantropi, organisasi otonom, serta jejaring masyarakat menjadi modal yang sewaktu-waktu dapat digerakkan ketika krisis kemanusiaan terjadi.
Namun, perjalanan ini tentu tidak tanpa persoalan. Sebagai NGO, Muhammadiyah tidak memiliki struktur hukum dan sumber daya seperti negara. Akses ke wilayah konflik sering bergantung pada hubungan dengan pemerintah dan mitra lokal. Pengumpulan dana juga menjadi tantangan tersendiri karena respons kemanusiaan membutuhkan pembiayaan yang cepat, sementara dana harus dihimpun melalui donasi, zakat, sedekah, atau sumber lain. Persoalan visa, birokrasi, pencarian mitra lokal, pembangunan kepercayaan, hingga kebutuhan akan sistem pemantauan yang lebih baku merupakan beberapa tantangan yang dicatat dalam penelitian tersebut.
Justru karena itu, keberadaan Humanitarian Muhammadiyah perlu dipahami sebagai proses yang terus berkembang. Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuannya untuk masuk ke ruang kemanusiaan global. Pengalaman di berbagai negara menjadi proses belajar untuk membangun kapasitas, memperluas jaringan, dan meningkatkan profesionalitas.
Dua kajian yang menjadi pijakan tulisan ini pada akhirnya bertemu pada satu titik. Latief dan Nashir menjelaskan perubahan horizon gerakan Muhammadiyah dari dinamika lokal menuju keterlibatan global. Sementara Husein, Kurniawan, dan Kurniawati memperlihatkan bagaimana keterlibatan itu bekerja secara konkret melalui praktik diplomasi kemanusiaan. Yang satu membantu menjelaskan mengapa Muhammadiyah bergerak ke arena global. Yang lain membantu menjelaskan bagaimana gerakan itu dijalankan.
Dari pertemuan keduanya, kita dapat melihat Humanitarian Muhammadiyah sebagai kelanjutan logis dari perjalanan panjang Muhammadiyah. Gerakan yang sejak awal membangun sekolah, rumah sakit, dan pelayanan sosial itu kini membawa pengalaman organisasionalnya ke ruang yang lebih luas. Ketika penderitaan manusia terjadi di luar batas Indonesia, jaringan sosial yang dibangun di dalam negeri dapat digerakkan untuk menjawabnya.
Di situlah sesungguhnya peran kemanusiaan Muhammadiyah memperoleh maknanya. Muhammadiyah tidak sedang meninggalkan akar lokalnya ketika bergerak ke dunia internasional. Sebaliknya, Muhammadiyah membawa pengalaman lokal itu ke panggung global. Sekolah melahirkan sumber daya manusia. Kampus melahirkan pengetahuan dan tenaga profesional. Rumah sakit menyediakan kapasitas medis. Filantropi menghimpun solidaritas masyarakat. Para ulama memberikan motivasi keagamaan.
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menghubungkan semuanya menjadi kekuatan kolektif yang bertenaga.
(Ilham/Muhammadiyah.or.id)
