Puasa Menahan Lapar, Tapi Siapa Menahan Diri dari Penyimpangan MBG?
Oleh: Partaonan Harahap, ST,.MT
Bulan suci Ramadhan selalu hadir sebagai ruang jeda bagi kehidupan manusia. Ia bukan sekadar pergantian kalender hijriah atau momentum ritual tahunan, tetapi ruang refleksi yang memaksa kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita jujur? Sudahkah kita amanah? Sudahkah kita menjaga tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita?
Puasa mengajarkan lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia melatih kesabaran, kedisiplinan, empati, dan yang paling penting: integritas. Integritas adalah kemampuan untuk tetap benar meski tidak ada yang melihat. Dalam konteks pribadi, puasa menguji kejujuran batin. Dalam konteks sosial dan pemerintahan, ia menguji kualitas amanah publik.
Di tengah suasana Ramadhan, pelaksanaan program sosial seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi relevan untuk direfleksikan. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi dan ketimpangan akses pangan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Secara konseptual, MBG adalah kebijakan yang sarat nilai kemanusiaan. Ia bertujuan memperkuat kualitas generasi bangsa melalui intervensi gizi yang sistematis.
Namun sebagaimana kebijakan publik lainnya, MBG bukan hanya soal konsep, melainkan soal implementasi. Ketika muncul indikasi distribusi yang tidak sesuai prosedur, kualitas yang dipertanyakan, atau transparansi yang kurang terbuka, maka yang sedang diuji bukan hanya teknis pelaksanaan, tetapi nilai amanah itu sendiri
Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendalam, jika puasa mengajarkan kita menahan diri dari yang halal demi ketaatan kepada Allah SWT, mengapa dalam urusan kebijakan publik masih ada yang sulit menahan diri dari praktik yang merugikan masyarakat?
Ramadhan dan Ujian Amanah dalam Kebijakan Publik
Ramadhan selalu dipahami sebagai bulan penuh keberkahan. Namun keberkahan tidak turun begitu saja tanpa kesadaran moral. Ia lahir dari komitmen menjaga nilai. Amanah adalah salah satu nilai fundamental yang selalu ditekankan dalam ajaran Islam. Amanah berarti menjaga kepercayaan, menjalankan tanggung jawab sesuai aturan, dan tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam konteks pemerintahan, amanah berwujud dalam tata kelola yang transparan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program sesuai prosedur. Ketika pemerintah meluncurkan MBG, masyarakat memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang ringan. Ia adalah kontrak moral antara pengelola kebijakan dan rakyat.
Program sosial seperti MBG memiliki dua dimensi sekaligus yaitu dimensi administratif dan dimensi etis. Secara administratif, ia tunduk pada regulasi, standar operasional, dan mekanisme pengawasan. Secara etis, ia berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada penerima manfaat.
Masalah muncul ketika dimensi administratif dijalankan secara formalitas, sementara dimensi etis terabaikan. Prosedur mungkin ada di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak diawasi dengan serius. Standar mungkin tertulis jelas, tetapi praktik di lapangan menyisakan celah.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum penguatan dimensi etis ini. Jika dalam kehidupan pribadi kita mampu menahan diri dari makan dan minum demi ketaatan, maka dalam kehidupan publik semestinya kita lebih mampu menahan diri dari godaan penyimpangan.
Penyimpangan tidak selalu berbentuk besar dan mencolok. Ia bisa muncul dalam bentuk pengurangan kualitas bahan makanan, distribusi yang tidak tepat sasaran, atau kurangnya transparansi dalam pelaporan. Setiap celah kecil yang dibiarkan akan membesar jika tidak segera dikoreksi.
Lebih jauh lagi, penyimpangan dalam program gizi memiliki dampak jangka panjang. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan berkualitas akan kehilangan haknya. Kepercayaan masyarakat akan terkikis. Dan yang paling berbahaya, budaya permisif terhadap ketidaksesuaian prosedur akan dianggap sebagai hal biasa.
Ramadhan adalah bulan pengendalian diri. Ia mengajarkan bahwa pengawasan tertinggi bukanlah kamera atau auditor, melainkan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat. Jika kesadaran ini benar-benar hidup dalam diri setiap pelaksana kebijakan, maka integritas tidak perlu dipaksakan dari luar.
Namun realitas sosial sering kali menunjukkan bahwa kesadaran moral saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang terbuka, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Amanah tidak boleh bergantung pada kebaikan individu semata, tetapi harus dijaga oleh struktur yang akuntabel.
Menahan Lapar, Menahan Kekuasaan, Antara Diam dan Tanggung Jawab Sosial
Puasa adalah latihan menahan diri. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Dalam konteks kekuasaan, pelajaran ini menjadi sangat relevan. Kekuasaan memberikan akses, otoritas, dan sumber daya. Namun tanpa pengendalian diri, ia mudah berubah menjadi ruang penyalahgunaan.
MBG sebagai program publik melibatkan anggaran, jaringan distribusi, dan struktur pelaksana. Di sinilah potensi penyimpangan bisa muncul. Bukan karena programnya salah, tetapi karena manusia yang menjalankannya memiliki kelemahan.
Pertanyaan kritis yang perlu diajukan Adalah, siapa yang menahan diri ketika tidak ada yang mengawasi? Siapa yang memastikan bahwa standar dijalankan bukan karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran moral?
Dalam dinamika sosial, sering kali muncul dua sikap ekstrem. Di satu sisi, ada yang memilih diam dengan alasan sedang mengkaji dan tidak ingin terprovokasi. Di sisi lain, ada yang terlalu cepat menyimpulkan tanpa data yang cukup. Keduanya memiliki risiko.
Diam terlalu lama dapat menimbulkan persepsi pembiaran. Sementara kritik tanpa dasar dapat menimbulkan kegaduhan. Jalan tengahnya adalah kontrol sosial yang konstruktif: berbasis data, terbuka terhadap klarifikasi, dan berorientasi pada perbaikan.
Ramadhan seharusnya memperkuat keberanian moral untuk mengambil posisi yang adil. Bukan menjadi oposisi permanen, tetapi juga bukan menjadi penonton pasif. Kritik yang disampaikan dengan niat memperbaiki adalah bentuk cinta terhadap bangsa.
Menahan lapar adalah simbol solidaritas terhadap yang kekurangan. Namun solidaritas itu menjadi paradoks jika pada saat yang sama hak-hak masyarakat tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Puasa mengajarkan empati. Empati menuntut keberpihakan.
Jika ada indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan MBG, maka klarifikasi harus dilakukan secara terbuka. Jika ditemukan kekurangan, maka perbaikan harus segera dilakukan. Tidak ada program yang sempurna. Namun yang membedakan adalah kesediaan untuk transparan dan memperbaiki diri.
Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga. Sekali hilang, ia sulit dipulihkan. Dalam konteks ini, Ramadhan adalah pengingat bahwa reputasi tidak hanya dibangun oleh retorika religius, tetapi oleh konsistensi tindakan. Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan utama: puasa menahan lapar, tetapi siapa yang menahan diri dari penyimpangan?
Jawabannya tidak bisa ditimpakan pada satu pihak saja. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Penyelenggara program harus menjaga integritas. Pengawas harus bekerja profesional. Masyarakat harus berani menyuarakan aspirasi secara santun dan berbasis data.
Ramadhan bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah laboratorium karakter. Jika setelah Ramadhan integritas kita dalam mengelola amanah publik tidak meningkat, maka kita perlu mengoreksi pemahaman kita tentang makna puasa.
MBG adalah program yang baik jika dijalankan dengan baik. Ia bisa menjadi simbol kepedulian negara terhadap generasi masa depan. Namun ia juga bisa menjadi simbol kekecewaan jika dikelola tanpa integritas. Di bulan suci ini, marilah kita menjadikan puasa bukan hanya latihan fisik, tetapi latihan moral dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik. Menahan diri bukan hanya dari makanan, tetapi dari penyimpangan. Menahan diri bukan hanya dari amarah, tetapi dari penyalahgunaan kekuasaan.
Karena pada akhirnya, Ramadhan akan berlalu. Yang tersisa adalah catatan sejarah: apakah kita menjaga amanah, atau membiarkannya tergelincir. Puasa menahan lapar memang berat. Tetapi menahan diri dari penyimpangan jauh lebih berat. Dan justru di situlah kualitas keimanan dan integritas diuji. Semoga Ramadhan tidak hanya menghadirkan kesalehan pribadi, tetapi juga melahirkan tata kelola publik yang lebih jujur, transparan, dan berpihak pada rakyat. Sebab amanah, sekali dikhianati, meninggalkan luka yang panjang.
***Penulis, adalah Sekretaris LPCR-PM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara , Dosen Fakultas Teknik UMSU dan Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT)
