[mv] Dari Prosiding ke Rekomendasi: Menutup Jurang ‘Knowing-Doing’ dalam Tradisi Intelektual Muktamar

DNA Muhammadiyah adalah DNA intelektual. Sejak kelahirannya, Persyarikatan telah menempatkan akal dan ilmu pengetahuan pada posisi yang terhormat sebagai instrumen untuk memahami wahyu dan menjawab tantangan zaman. Tradisi luhur ini mencapai salah satu puncaknya dalam setiap perhelatan Seminar Pra-Muktamar—sebuah karnaval pemikiran di mana para cendekiawan terbaik kita berkumpul untuk membedah anatomi persoalan bangsa dan dunia.

Dari forum-forum ini, lahir ribuan halaman prosiding yang mengagumkan. Tesis-tesis brilian, analisis data yang tajam, dan gagasan-gagasan futuristik terabadikan dengan baik. Ia menjadi monumen yang merekam ketinggian diskursus intelektual Muhammadiyah pada masanya. Namun, pertanyaan krusial yang harus kita ajukan dengan kejernihan akademis adalah: setelah menjadi monumen, lalu apa?

Di sinilah kita kerap berhadapan dengan sebuah patologi organisasional klasik yang oleh Jeffrey Pfeffer dan Robert Sutton diidentifikasi sebagai “The Knowing-Doing Gap”—jurang pemisah antara pengetahuan yang dimiliki dan tindakan yang dieksekusi. Kita tahu apa yang harus dilakukan, kita memiliki risetnya, kita memiliki gagasannya, tetapi pengetahuan tersebut seringkali gagal termanifestasi menjadi kebijakan dan program yang sistematis. Prosiding yang tersimpan rapi di rak perpustakaan, pada hakikatnya, adalah artefak dari jurang pemisah tersebut.

Reposisi Strategis: Dari Forum Diskursif ke Mesin Kebijakan

Persoalannya bukan terletak pada kualitas seminar, melainkan pada posisi dan fungsinya dalam siklus kebijakan (policy cycle) organisasi. Selama ini, seminar diposisikan sebagai sebuah entitas yang nyaris otonom—sebuah forum diskursif yang hebat, namun jembatannya menuju ruang formulasi dan adopsi kebijakan di sidang Muktamar tampak rapuh. Ia menjadi hulu sungai yang airnya jernih, namun tidak dialirkan secara sengaja untuk mengairi sawah-sawah program di hilir.

Maka, yang dibutuhkan bukanlah perbaikan kosmetik, melainkan sebuah reposisi strategis. Kita harus secara radikal mengubah peran Seminar Pra-Muktamar dari sekadar forum wacana menjadi tahap awal dari sebuah kerangka kerja Evidence-Based Policy (EBP) untuk Persyarikatan. Ia harus menjadi mesin utama yang memproduksi “bukti” atau “evidence” yang akan menjadi bahan baku bagi para legislator Muktamar.

Bagaimana caranya? Dengan mentransformasi formatnya menjadi sebuah Laboratorium Kebijakan (Policy Lab). Alih-alih serangkaian monolog dari para ahli, laboratorium ini adalah sebuah proses dialektis terstruktur:

1. Tahap Diagnosis: Para pakar menyajikan analisis mendalam (the evidence).
2. Tahap Formulasi: Peserta, dalam lokakarya intensif, melakukan proses co-creation untuk merumuskan draf kebijakan dan peta jalan implementasi.
3. Tahap Sintesis: Tim perumus mengolah hasil lokakarya menjadi sebuah paket rekomendasi yang koheren.

Mobilisasi Pengetahuan: Melampaui Bahasa Akademis

Selanjutnya, kita perlu mengatasi tantangan Knowledge Translation (alih pengetahuan). Hasil dari laboratorium kebijakan ini tidak boleh lagi terperangkap dalam jargon akademis yang hanya dipahami segelintir elite. Outputnya harus berupa “Paket Rekomendasi Strategis” yang telah “diterjemahkan” untuk berbagai audiens.

Paket ini harus berisi policy brief yang tajam untuk pimpinan, materi khutbah yang praktis untuk para mubaligh, dan konten visual yang menarik untuk kader di media sosial. Ini adalah upaya sadar untuk memobilisasi pengetahuan dari menara gading agar dapat dipahami dan diperjuangkan oleh seluruh elemen di akar rumput.

Mekanisme Integratif: Kunci Penutup Jurang Kesenjangan

Inilah kunci utama yang akan menutup jurang knowing-doing secara institusional. Hasil akhir dari Laboratorium Kebijakan ini—yakni “Pokok-Pokok Pikiran Strategis” dan “Peta Jalan Implementasi”—harus mendapatkan status formal sebagai Draf Awal dan Bahan Baku Resmi untuk dibahas, diperdebatkan, dan diputuskan dalam Sidang-Sidang Komisi Muktamar.

Dengan mekanisme integratif ini, seminar tidak lagi berdiri di luar pagar, melainkan menjadi bagian integral dari denyut nadi persidangan. Hubungannya bukan lagi bersifat suplementer, melainkan inheren. Proses intelektual di hulu secara otomatis menjadi bahan bakar bagi mesin politik-organisasional di hilir.

Pada akhirnya, reposisi ini adalah sebuah panggilan bagi Muhammadiyah untuk menjadi apa yang oleh para ahli manajemen disebut sebagai “Organisasi Ambidextrous”—sebuah organisasi yang mampu secara simultan melakukan eksploitasi (menjalankan tradisi dan program yang ada dengan efisien) dan eksplorasi (mencari dan menerapkan gagasan-gagasan baru secara radikal).

Muktamar ke-49 di Yogyakarta, kota pelajar dan cendekiawan, adalah panggung yang paling tepat untuk memulai transformasi ini. Mari kita pastikan bahwa khazanah pemikiran terbaik Persyarikatan tidak lagi hanya menjadi monumen untuk dikagumi, tetapi menjadi mercusuar yang cahayanya benar-benar menjadi panduan arah bagi bahtera gerakan ini.

Seluruh tulisan yang kami sajikan hadir sebagai buah pemikiran dari Majelis Virtual [MV], sebuah kolektif lintas disiplin profesi yang terpanggil untuk menyumbangkan gagasan bagi kemajuan Persyarikatan di era digital. Sebagai entitas independen, setiap analisis, usulan, dan wacana provokatif yang kami paparkan lahir dari ruang-ruang diskusi kami yang cair dan terbuka. Oleh karena itu, gagasan-gagasan ini merepresentasikan sebuah perspektif eksternal yang tidak terikat, bahkan mungkin tidak selalu sejalan, dengan arah kebijakan resmi Persyarikatan. Kami memposisikan kontribusi ini sebagai sebuah ikhtiar intelektual dan sumbang saran dari para kader dan simpatisan yang mencintai rumah besarnya, dengan harapan dapat memantik diskursus yang lebih luas dan konstruktif. Sebagai penanda, setiap judul tulisan akan diawali dengan kode [MV], dan keseluruhan gagasan ini dapat dieksplorasi lebih lanjut melalui platform kami di www.virtumu.com.