CIREBONMU.COM, Sumber — Sekitar tiga ratus mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dari BEM dan Aliansi Mahasiswa UMC mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis (9/1/25). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menyoroti 100 hari pertama masa jabatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
Para mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan publik, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hingga penanganan infrastruktur dan lingkungan.
Salah satu isu utama yang disoroti mahasiswa adalah kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12 persen.
Koordinator aksi, Gusti Yoga Pratama menyampaikan, bahwa kinerja DPRD harus lebih serius dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Kebijakan yang dibuat DPRD berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Tim Siap Tanggap Bencana UM Cirebon Resmi Dilaunching
“Evaluasi seratus hari ini menjadi momentum untuk melihat keberpihakan DPRD terhadap masyarakat. Seratus hari ini bukan sekadar evaluasi, tapi soal nurani,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Mahasiswa UMC Abdullah Gymnastiar menyebutkan, kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, kenyataannya dampaknya meluas ke masyarakat kecil.
Dirinya juga menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap sektor kesehatan, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil.
foto : BEM UM Cirebon
Selain kebijakan pajak, lanjut Gymnastiar, mahasiswa juga mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. Banyaknya jalan berlubang, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat. Dan juga penumpukan sampah di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan akademis, mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga : Siap Hadapi Bencana, UM Cirebon Gelar IHT Implementasi Kampus Tangguh Bencana
Sangat disayangkan aksi mahasiswa tersebut tidak dihadiri oleh ketua DPRD yang pada akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori. Kepada para mahasiswa, R Hasan sampaikan bahwa kenaikan PPN merupakan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan DPRD.
“Kenaikan PPN memang menyasar barang dan jasa mewah, seperti pesawat pribadi dan kapal pesiar. Namun, kami sepakat bahwa dampaknya juga terasa pada sektor lain. Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI,” katanya.
Hasan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dampak kebijakan tersebut. DPRD Kabupaten Cirebon akan membuka dialog dengan mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu strategis melalui forum-forum seperti coffee morning bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Cirebon. Dan siap mengkaji kebijakan ini lebih dalam dan memastikan tidak ada kenaikan yang memberatkan kebutuhan pokok masyarakat. (CM)
Kontributor : Dwi Setiawan Nugraha
