Pergantian tahun 2024 memasuki tahun 2025 merupakan sunnatullah dan hendaknya menjadi momentum bagi kita untuk muhasabah bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.
Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan Tausiyah Kebangsaan akhir tahun 2024, memasuki tahun baru 2025 sebagai ikhtiar untuk mempersiapkan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Dalam kaitan itu, setelah MUI mencermati situasi dan kondisi serta masalah yang dihadapi umat, bangsa dan negara serta tanggung jawab MUI, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah bertawakkal kepada Allah SWT menyampaikan Tausiyah Kebangsaan sebagai berikut:
1. Memasuki tahun baru 2025 menjadi momentum emas strategis bagi umat Islam dan bangsa kita untuk merenungkan makna kehidupan lebih baik ( muhasabah ) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
MUI menghimbau umat Islam agar tidak merayakannya dengan hura hura ( lahw ) dan berlebih-lebihan ( israf ) karena hal itu akan mendatangkan lebih banyak kemudharatan dan kemubaziran ( tabdzir ) dibandingkan kemanfaatan. MUI mengajak umat Islam menyambut datangnya tahun baru 2025 dengan melaksanakan munajat, dzikir, taqorrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah) atau pengajian, ceramah, muhasabah, istighosah, pentas seni budaya Islam, bazar kebutuhan pokok masyarakat.
2. MUI mendorong para pemimpin negara, para pimpinan partai politik dan para tokoh bangsa untuk lebih banyak menerapkan politik yang berkeadaban yang bersendikan pada etik dan moral yang diorientasikan untuk terciptanya kebaikan dan kemaslahatan guna terwujudnya Indonesia yang adil, makmur.
Untuk itu MUI menghimbau dan mengharapkan semua pihak untuk mengevaluasi sistem politik dan praktek-praktek politik yang transaksional selama ini terjadi menjadi lebih bermartabat.
3. MUI mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto bersama aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan untuk bertindak tegas dalam penegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan cepat dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat luas sampai akhir tahun 2024 sekarang ini belum juga selesai, antara lain kasus BLBI, Century dan Jiwasraya. Untuk itu kepada para koruptor hendaknya dijatuhi hukuman berat. Bahkan untuk kasus-kasus besar yang sangat merugikan keuangan negara dan rakyat, perlu dipidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
Hal ini penting untuk efek jera, karena korupsi nyatanyata telah sangat merugikan bangsa dan negara dan menjadi halangan besar dalam ikhtiar memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. MUI juga mendorong penegakkan hukum dan agar budaya anti korupsi ditanamkan sejak dini didesain dan dilaksanakan secara sistematis oleh negara kepada para anak didik di semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini.
4. MUI mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan, regulasi dan melaksanakan program kerja yang lebih banyak dan lebih konkret untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan antar penduduk, dan kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan antar daerah/wilayah saat ini.
Hal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah kesenjangan yang menjadi salah satu permasalahan besar di negara kita yang harus segera diatasi. MUI meyakini berbagai terobosan baru dalam bentuk kebijakan, regulasi dan program kerja yang memuat aspirasi dan kebutuhan rakyat dan daerah secara optimal diharapkan akan mengurangi kesenjangan secara signifikan dan bertahap permasalahan kesenjangan akan hilang dan semua rakyat tanpa kecuali dapat menikmati kemerdekaan dan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran.
5. MUI meyakini salah satu langkah kongkrit mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi syariah. Untuk itu pada tahun 2025 MUI mendorong Pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional. Berbagai kebijakan, regulasi dan program kerja baru di bidang ekonomi syariah hendaknya dibuat Pemerintah baik bidang industri halal, keuangan syariah, bisnis halal (pariwisata, fesyen, kuliner, dan lain-lain), social fund (zakat, infak, dan sedekah) untuk penerapan ekonomi syariah secara lebih luas.
6. MUI menghimbau seluruh komponen masyarakat untuk menunjukkan toleransi, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bentuk melakukan gotong rotong di lingkungan dan bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di lingkungannya.
Di tingkat yang lebih luas kita tunjukkan dalam bentuk kerja sama menjaga stabilitas, patuh dan taat kepada hukum dan ketentuan, serta bahu membahu berpartisipasi dalam pembangunan, bersamasama mengawal jalannya pemerintahan, dan bekerja sama mencegah berkembangnya kejahatan-kejahatan yang merusak masyarakat luas seperti Judi on line (judol), pinjaman on line (pinjol) illegal.
7. MUI menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi dan kondisi buruk yang masih menimpa nilai-nilai kemanusiaan di Palestina yang berada di bawah tekanan pendudukan, genosida oleh Israel.
MUI juga prihatin dengan konflik umat Islam di Suriah, Yaman, serta di berbagai belahan dunia lainnya yang belum hidup damai, tenang, dan memperoleh hak-hak asasinya secara penuh dan optimal. Untuk itu MUI mendorong PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Liga Arab, Uni Eropa dan lembaga/organisasi internasional lainnya untuk melakukan langkah-langkah dan ikhtiar mewujudkan terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh umat Islam di wilayah-wilayah tersebut.
8. MUI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah melaksanakan berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat di Palestina.
Hal itu menjadi kesungguhan dalam melakukan diplomasi yang perlu diapresiasi oleh semua kalangan dan dapat dilakukan Indonesia kepada umat Islam di negara-negara lainnya.
9. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Kenaikan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Sebagai pajak konsumsi, PPN dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa, sehingga kenaikan tarifnya dapat meningkatkan harga-harga barang di pasaran.
Hal ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Penurunan daya beli pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sudut pandang ekonomi makro, kenaikan tarif PPN memang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam kondisi saat ini, langkah tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. Penurunan konsumsi masyarakat dapat menimbulkan efek domino, seperti melemahnya kinerja sektor usaha dan menurunnya tingkat investasi.
Oleh karena itu, MUI memberikan saran dan masukan agar pemerintah sebaiknya menunda kenaikan tarif PPN hingga situasi ekonomi lebih stabil. Sebagai alternatif, upaya peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan lain, seperti penguatan sistem pajak digital dan perluasan basis pajak. Langkah ini lebih tepat sasaran tanpa membebani daya beli masyarakat yang saat ini sangat penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Demikianlah semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita berdirinya NKRI yang adil, makmur dan beradab serta menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. (dunis)
The post MUI Keluarkan 9 Tausiah Kebangsaan Jelang Pergantian Tahun 2025 appeared first on Infomu.
