Perkara ancaman pembunuhan pada warga Muhammadiyah yang dilayangkan oleh AP Hasanudin dalam komentarnya di status media sosial milik Thomas Jamaluddin, seorang pakar astronomi BRIN, pada jelang Idulfitri 2023 lalu terus berlanjut. Akibatnya banyak pihak, terutama dari internal Muhammadiyah, membuat laporan ke pihak kepolisian dan saat ini sudah sampai proses penyidikan oleh Bareskrim.
Hari Selasa (09/05/2023), tiga orang dari Muhammadiyah dimintai keterangan di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Ketiganya yaitu Dr. Ma’mun Murod, M.Si., Ismail Fahmi, dan Mashuri. Dalam Doorstop Media Afiliasi yang ditayangkan secara langsung di kanal TVMu Bandung (13/05/2023), ketiganya menyampaikan proses hukum yang berlangsung pasca dimintai keterangan.
Ma’mun menyampaikan bahwa ia dan dua saksi lainnya datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sekaligus membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menyampaikan beberapa poin penting terkait proses hukum.
Menurutnya, Thomas Jamaluddin juga perlu dipanggil dan dimintai keterangan. “Saya kira penting untuk memanggil Thomas, tidak berhenti sampai AP Hasanudin. Justru AP Hasanudin itu hanya korban provokasi dari Thomas dan itu membawa kemarahan pada diri Hasanuddin,” ungkapnya.
Terkait dengan kasus ini, Ma’mun juga menyayangkan media yang sempat menulis dan memberikan pandangan bahwa Muhammadiyah anti kritik. Ma’mun menyebut anggapan itu keliru karena sejak Thomas memberikan pernyataan terkait perbedaan metode tanggalan yang digunakan Muhammadiyah, tidak ada reaksi apapun dari Muhammadiyah.
“Kami baru merespon ketika ada komentar dari AP Hasanuddin yang memang sudah masuk perkara hukum. Kami tidak memperkarakan Pak Thomas yang tidak sepakat pada metode Muhammadiyah dalam menentukan penanggalan. Kami menghargai pandangan ilmiah Thomas, dan dia juga harus menghargai muhammadiyah,” tegas Ma’mun.
Sementara itu Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit sekaligus Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah, menyarankan agar para pakar untuk tetap fokus memberikan pandangan secara ilmiah. Menurutnya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan Chat GPT, pernyataan Thomas yang dimuat dalam akun media sosial pribadinya mengandung emosi, bukan pandangan murni ilmiah.
“Ini satu pelajaran, ke depannya para ilmuan kita ketika diminta oleh negara agar sesuai dengan tupoksinya. Menahan diri untuk tidak melompat, apalagi ke yang bersifat emosional, dan di-posting di media sosial yang bisa mengundang orang untuk berkomentar,” katanya.
Dalam hal ini Ismail Fahmi berharap agar Kementerian Agama dapat melakukan evaluasi agar kejadian sejenis tidak berulang. “Kemenag bisa mengevaluasi supaya tidak terjadi lagi. Gebyarkan perbedaan, kita bergembira pada perbedaan. Ciptakan kegembiraan supaya tensinya tidak tinggi,” pungkasnya.
Saksi lainnya, yaitu Mashuri berpendapat bahwa kejadian ini memperlihatkan adanya pemaksaan pandangan dan pemikiran keagamaan terhadap keyakinan dan keputusan Muhammadiyah. Menurutnya urusan terkait ibadah mahdhah dapat diserahkan ke ormas masing-masing. “Independensi dari negara seharusnya tidak hanya memfasilitasi atau mengakomodir kelompok-kelompok tertentu dalam melaksanakan ibadah mahdhah di Indonesia ini,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan media afiliasi Muhammadiyah melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung di kanal TVMu Bandung, Sabtu (13/05/2023).
Editor : Tria Patrianti
Artikel Muhammadiyah Tidak Anti Kritik pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
