JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Sumber daya pesisir dan laut Indonesia sudah lama diketahui banyak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga banyak manfaat lain. Daerah pesisirnya terdapat ekosistem sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis biota laut dan mangrove yang menjaga daratan dari ancaman abrasi air laut. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, dengan alam pantainya yang indah berpeluang bagi pengembangan pariwisata daerah.
Diskusi tentang potensi sumber daya pesisir dan laut di pulau-pulau kecil bertambah menarik ketika para nara sumber mengupas tentang berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya pesisir. Webinar ini diprakarsai Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan Forum Hijau Muhammadiyah, Selasa, 11 April 2023.
Ketiga narasumber tersebut, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nurcholis, M.Agr. (Guru Besar Pada Program Studi Magister Ilmu Tanah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Arief Hartawan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DESK-BI) dan Dr. Endang Rudiatin, M.Si Ketua Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir UMJ.
Mohammad Nurcholis menyoroti UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau, yang dalam prakteknya banyak mengalami kendala. Menurutnya pulau-pulau keci banyak yang tidak berpenghuni karena ukurannya yang sangat kecil sedang yang berpenghuni hanya sedikit, relativ terisolir sehingga bukan prioritas dalam pembangunan perlu high cost investment, terutama pada transportasinya. Pembicara dari Bank Indonesia, Arief Hartawan mengatakan bahwa Bank Indonesia memiliki program pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Berdikari.
Program desa berdikari ini memanfaatkan potensi daerah dan mendorong peningkatan produksi di daerah tersebut, agar PDRB daerah meningkat. Secara makro, pemberdayaaan di suatu daerah akan memberikan spread effect kepada daerah lainnya sehingga akan meningkatkan PDB nasional. Sejalan dengan itu, investasi akan meningkat. Dengan peningkatan kemampuan masyarakat, maka potensi pembiayaan oleh lembaga keuangan akan terbuka sehingga akan meningkatkan modal untuk usaha masyarakat.
Peningkatan produksi akan mendorong multiplier effect ke produk turunan, sehingga akan mendorong industri lainnya untuk berkembang. Disini peran champion lokal atau tokoh lokal menjadi penting. Target program desa berdikari yaitu No Poverty, No Hunger, Good Health, Quality Reduction, dan Reduced Inequality, sejalan dengan target SDGs UN.
Pembicara terakhir dari Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir, Endang Rudiatin, mengamati strategi pemberdayaan masyarakat dari sisi memanfaatkan modal sosial sebagai motor menggerakkan masyarakat di bidang ekonomi agar mandiri. Nelayan maupun masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil apalagi di perbatasan jangan hanya menjadi buruh, tetapi mau mengelola usahanya sendiri baik sendiri maupun kolektif.
Ia mengamati modal sosial itu termasuk etnisitas dan kekerabatan yang masih kental dan merupakan ciri budaya masyarakat di pulau-pulau terutama saat menghadapi resiko dalam pekerjaan. Long relationship juga merupakan dasar hubungan kooperatif berusaha. Organisasi sosial termasuk modal sosial, dicontohkannya pada organisasi Muhammadiyah yang saat ini menjadi pilot bagi project Desa berdikari di pesisir perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
Akhirnya ketiganya sama berpendapat, sangat penting meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sebab meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dapat berfungsi sebagai sabuk ekonomi (economic belt) dan sabuk pengaman (security belt).
Webinar dibuka oleh wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Muhammad Hadi, S.Kp, M.Kep. yang menyatakan kegiatan yang dilakukan Pusat Studi Perbatasan berupa workshop, diskusi ilmiah, seminar, riset lapangan, pemberdayaan masyarakat, serta merumuskan rekomenndasi kebijakan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui kerjasamaa dengan berbagai stakeholder, merupakan implementasi dari catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.
Ia berharap webinar ini memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang cukup beragam di wilayah pesisir, perbatasan dan pulau-pulau kecil. Webinar dihadiri 166 orang dari kalangan akademisi, peneliti, para tokoh Muhammadiyah Aisyiyah daerah Nunukan dan Sambas, majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, aktifis lingkungan, mahasiswa, staf kementerian, dan Bappenas. Para peserta berharap webinar ini dilaksanakan berkelanjutan. (humas PSPP)
