Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menggelar Kuliah Umum dan Penandatanganan Kerjasama bertema “Teori dan Praktek Kebijakan Berbasis Bukti” di Gedung Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ (23/12).
Acara ini dibuka oleh Wakil Dekan III FISIP UMJ Dr. Fal. Harmonis, M.Si. dengan menghadirkan Direktur Indonesian Parliamentary Centre Ahmad Hanafi dan Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Bejo Untung.
Harmonis mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengharuskan perguruan tinggi bekerjasama dengan lembaga disamping memberi wawasan dan keterampilan. Lebih lanjut, Harmonis juga menyampaikan adanya forum kuliah umum untuk menambah wawasan baru untuk mahasiswa tidak hanya ilmu dari dosen melainkan juga ilmu baru dari narasumber sebagai praktisi.
Ahmad Hanafi dalam penyampaian materinya menjelaskan bahwa pemantauan legislasi Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) terutama dalam Indonesian Parliamentary Centre (IPC) terdapat 5 penguatan yang bertugas memantau proses legislasi DPR terutama pada UUD RKUHP, UUD Perlindungan Data Pribadi, serta UUD Masyarakat Adat. Hasil dari pemantauan diantaranya proses dan transparansi.
Hanafi menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait proses legislasi di Indonesia sampai saat ini bisa dikatakan mapan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang baru merdeka seperti Myanmar. Indonesia sebagai negara mapan saat menangani proses legislasi secara clear dalam konstitusi bahwa DPR memiliki kewenangan untuk legislasi. Kendati demikian, dalam merumuskan dan persetujuan tetap harus dikawal oleh pemerintah karena posisi DPR sama dengan Pemerintah dan posisi Pemerintah sama dengan DPR.
“Kalau dibilang parlemen kita itu punya otoritas yang kuat pada kenyataannya persetujuan bersama ini kemudian yang membuat DPR tidak selalu kuat dan pada posisi tertentu ada titik lemahnya” ujar Hanafi
Lebih lanjut, Hanafi juga mengatakan apabila Undang-Undang (UU) sudah disahkan oleh parlemen maka UU itu tidak bisa langsung di implementasikan. Ada sejumlah peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gugatan dan lain sebagainya. Hal ini lah yang disebut sebagai praktik demokrasi kontekstual, jika salah satunya tidak setuju, maka UU belum bisa disahkan. Dalam proses pembentukan UU, proses terpenting dari legilasi antara prinsip DPR dan pemerintah dalam mengesahkan UU itu tentu memerlukan partisipasi masyarakat bagaimana kemudian bisa terlibat di ruang formal.
Dalam pembentukan UU ada yang namanya objek penyusunan, pembahasan tingkat satu dan dua. Penyusunan bersifat kajian ilmiah dan bersifat terbuka, kemudian memasuki pembahasan tingkat satu yang disahkan oleh Paripurna DPR lalu diserahkan kepada alat perlengkapan dewan perkomisian lembaga legislasi dalam proses pemantauan implementasi kebijakan untuk mengetahui isu, tema, dan isi, sehingga pemantauan ini menjadi jembatan untuk masyarakat menyampaikan suara.
Sementara itu, Bejo sebagai narasumber kedua menyampaikan materi terkait praktek advokasi kebijakan berbasis bukti. Bejo mengatakan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat berargumentasi dan berkontestasi berbasis bukti. Kebijakan dalam tatanan demokratis merupakan suatu proses pembuatan instrument yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses kebijakan publik menjadi penting dalam sebuah analisis kebijakan publik karena dengan proses analisis kebijakan publik kita dapat mengetahui bagaimana sebuah proses kebijakan publik dapat dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) itu berjalan.
Sementara dalam proses pembuatan dan menjalankan sebuah kebijakan, pasti ada yang namanya masalah. Masalah kebijakan sangat mungkin hadir dalam isu permasalahan tertentu dimana masalah-masalah kebijakan yang muncul memiliki karakteristik atau ciri saling ketergantungan, subjektif, artifisial, dan ketidakstabilan.
Bejo mengatakan kebijakan sebagai instrument ketika sudah disepakati akan bersifat otoritatif yaitu mengikat semua pihak. Pemerintah dan DPR adalah partisipan dalam crafting sebuah kebijakan. Kebijakan yang berisikan partisipan, tindakan, bahkan arena inilah yang belum tentu terbentuk secara compatable dengan arena lainnya hanya karena memiliki karakteristik berbeda.
Kendati demikian, Bejo menyampaikan bahwa regulasi tidak hanya untuk mengatur hal lain, baik alam, akses keuangan, dan sumber daya yang bisa dioptimalkan dengan baik. Maka dari itu untuk mendukung proses kebijakan diperlukan riset studi dan observasi dalam mengambil informasi dan fakta yang akan akan bermunculan di masyarakat.
Selain itu, perlu diadakannya diskusi sebagai kebutuhan dalam upaya membangun aliansi dan koalisi yang bergerak untuk mengetahui permasalahan dan bisa direkomendasikan pada pemerintah.
Penandatanganan IA Program Studi Ilmu Administrasi Publik oleh Nida Handayani, S.IP., M.Si. dengan IPC dan Pattiro di Gedung Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Jum’at (23/12).
Kuliah umum ini diikuti oleh 145 mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Mahasiswa PMM, berjalan secara khidmat dan penuh antusias yang terlihat dari sesi diskusi antara peserta dan narasumber. Diakhiri dengan penyerahan sertifikat untuk narasumber dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dengan IPC (Indonesian Parliamentary Centre) kemudian penandatanganan IA Program Studi Ilmu Administrasi Publik oleh Nida Handayani, S.IP., M.Si. dengan IPC dan Pattiro.
Kegiatan kuliah umum ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa dan akademisi dalam menambah pengetahuan dan dapat membangun relasi antara organisasi publik di Indonesia. (KH/KSU)
Artikel Belajar Memahami Kebijakan Berbasis Bukti Di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
