Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji sistem pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Menurutnya, sistem Pemilu Muhammadiyah berhasil tidak menciptakan polarisasi yang tajam di antara masyarakat. Lalu ia membuka diskusi, bisakah sistem ini menggantikan demokrasi ala Amerika Serikat yang diterapkan dalam sistem Pemilu di Indonesia?
Sistem Pemilu Muhammadiyah dilakukan secara berjenjang dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini menungkinkan tidak adanya serangan fajar, kampanye terselubung atau membentuk kubu-kubuan. Sistem ini lebih mampu membawa nuansa silaturahmi dan musyawarah, bukan nuansa retorika politik.
“Saya wawancara dengan penggembira. Banyak di antara mereka yang saya kenal. Para penggembira itu tidak perlu kemrungsung menanti siapa yang terpilih jadi ketua umum yang baru. Proses pemilihan pimpinan pusat di Muhammadiyah sangat rasional,” puji Dahlan.
“Kenapa 13 nama? Bukan 17 atau 9 atau 5 atau 45? tidak ada alasan khusus. Menetapkan jumlah itu bisa menimbulkan perdebatan panjang. Apalagi kalau harus dikait-kaitkan dengan kekeramatan sebuah angka. Justru misi Muhammadiyah harus melakukan dekramatisasi angka. Maka dipilihlah angka 13. Sekalian jadi lambang dekramatisasi angka 13 yang dianggap sebagai angka sial,” tutur Dahlan.
Pada akhirnya, ucap Dahlan, iklim di Muhammadiyah sendiri yang juga memungkinkan sistem tersebut bisa dilaksanakan. Tertib administrasi dan tertib organisasi di Muhammadiyah terkenal disiplinnya. Pun dalam hal keuangan. Tidak ada keuntungan finansial apa pun untuk menjabat ketua umum Muhammadiyah.
“Akhirnya siapa yang jadi pimpinan Muhammadiyah sudah terseleksi secara ketat. Berjenjang. Transparan. Hampir tidak mungkin terjadi kasus salah pilih,” pungkas Dahlan. (muhammadiyah.or.id)
The post Dahlan Iskan: Bisakah Sistem Pemilihan Muhammadiyah Diadopsi Perpolitikan Nasional? appeared first on Infomu.
