Sahabatku Hasyimsyah Nasution (2): Ketika Ilmu Kehilangan Kompas Moral
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Pengetahuan dapat membantu manusia memahami dunia, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan untuk tujuan apa pengetahuan itu digunakan.
Kita sering menaruh harapan besar pada ilmu pengetahuan. Pendidikan dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan, penelitian sebagai sumber pemecahan masalah, dan teknologi sebagai sarana memperbaiki kehidupan. Harapan itu memiliki alasan kuat. Pengetahuan memungkinkan manusia memahami penyakit, mengembangkan teknologi, mengungkap ketidakadilan, serta mengoreksi kepercayaan yang tidak didukung bukti.
Namun, ada satu persoalan yang kerap luput dari perayaan terhadap ilmu: manusia dapat mengetahui cara melakukan sesuatu tanpa sungguh-sungguh mempertimbangkan apakah sesuatu itu patut dilakukan.
Pengetahuan tentang perilaku manusia, misalnya, dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik. Pengetahuan yang sama juga dapat dipakai untuk memanipulasi pilihan konsumen atau mengeksploitasi kelemahan psikologis seseorang. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi tersebar lebih luas, tetapi juga dapat membantu penyebaran kebohongan. Kemampuan mengolah data dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat, tetapi dapat pula dipakai untuk mengawasi warga secara berlebihan.
Contoh-contoh tersebut tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya berbahaya. Masalahnya terletak pada anggapan bahwa penambahan pengetahuan dengan sendirinya menghasilkan tindakan yang lebih baik. Hubungan itu tidak otomatis terjadi. Di antara pengetahuan dan tindakan terdapat kepentingan, nilai, kekuasaan, serta pilihan manusia tentang tujuan yang hendak dicapai.
Karena itu, pertanyaan penting bagi masyarakat modern bukan hanya seberapa banyak pengetahuan yang berhasil dihasilkan, melainkan juga bagaimana pengetahuan digunakan, siapa yang menentukan arah penggunaannya, dan siapa yang menanggung akibatnya.
Mengetahui bukan berarti memahami tanggung jawab
Ada perbedaan antara mengetahui bahwa suatu tindakan dapat dilakukan dan memahami alasan mengapa tindakan itu layak dilakukan. Ilmu pengetahuan terutama membantu manusia menyusun penjelasan yang dapat diuji mengenai gejala, hubungan, dan mekanisme tertentu. Namun, penjelasan tentang apa yang terjadi tidak selalu menyediakan jawaban lengkap tentang apa yang seharusnya dilakukan.
Penelitian dapat memperkirakan dampak suatu kebijakan. Akan tetapi, keputusan untuk menjalankan kebijakan tersebut juga memerlukan pertimbangan tentang keadilan, hak warga, pembagian risiko, dan tujuan bersama. Analisis ekonomi dapat memperkirakan efisiensi suatu program, tetapi efisiensi tidak dengan sendirinya menjawab apakah manfaatnya dibagikan secara layak. Teknologi dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi kecepatan bukan ukuran tunggal bagi mutu keputusan.
Perbedaan ini penting karena masyarakat kerap memperlakukan sesuatu yang tampak ilmiah sebagai sesuatu yang otomatis benar secara moral. Padahal, sebuah keputusan dapat menggunakan data yang akurat tetapi tetap mengabaikan kepentingan kelompok tertentu. Sebuah sistem dapat bekerja sesuai rancangan teknisnya, tetapi rancangan tersebut mungkin tidak adil bagi orang yang terkena dampaknya.
Data yang benar juga tidak menjamin kesimpulan yang tepat apabila pertanyaannya keliru, konteksnya diabaikan, atau kepentingan tertentu menentukan cara hasil penelitian digunakan. Pengetahuan harus dinilai melalui mutu bukti dan penalarannya, sedangkan penggunaannya perlu diperiksa melalui pertimbangan etis dan sosial.
Dengan kata lain, ilmu memerlukan kebebasan untuk mencari kebenaran, tetapi penggunaan pengetahuan juga memerlukan tanggung jawab.
Ketika ilmu menjadi alat kepentingan
Masalah berikutnya muncul ketika pengetahuan tidak lagi diperlakukan sebagai sarana memahami kenyataan, melainkan sebagai alat untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dalam keadaan seperti itu, penelitian dapat diarahkan hanya untuk mencari bukti yang mendukung kepentingan tertentu. Informasi yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi diabaikan, risiko yang tidak menguntungkan diperkecil, dan bahasa teknis digunakan untuk memberi kesan bahwa suatu keputusan tidak dapat diperdebatkan. Pengetahuan tetap hadir, tetapi fungsi kritisnya melemah.
Persoalan tersebut tidak selalu muncul karena ilmuwan sengaja berbohong. Tekanan kelembagaan, sumber pendanaan, persaingan karier, kepentingan politik, dan ketimpangan akses terhadap publikasi dapat memengaruhi pertanyaan yang dianggap layak diteliti maupun temuan yang memperoleh perhatian. Pengaruh-pengaruh itu tidak otomatis membatalkan hasil penelitian. Namun, semuanya menjadi alasan untuk memperhatikan bagaimana pengetahuan diproduksi, diperiksa, dan digunakan.
Karena itu, penghormatan terhadap ilmu tidak seharusnya berubah menjadi kepatuhan tanpa pemeriksaan. Temuan ilmiah patut dinilai berdasarkan metode, bukti, keterbukaan terhadap kritik, dan kesesuaian kesimpulan dengan hasil penelitian. Ketika pengetahuan digunakan untuk menentukan kebijakan yang berdampak luas, masyarakat juga berhak bertanya tentang asumsi, keterbatasan, dan konsekuensinya.
Kritik terhadap penggunaan ilmu bukanlah penolakan terhadap ilmu. Justru kemampuan untuk mengkritik dan mengoreksi klaim adalah salah satu unsur penting dalam kegiatan ilmiah.
Ilmu pengetahuan juga membutuhkan kerendahan hati
Ilmu berkembang karena manusia mengakui bahwa pemahamannya dapat keliru. Temuan baru dapat mengubah penjelasan lama, metode yang lebih baik dapat menunjukkan kelemahan penelitian sebelumnya, dan bukti yang tidak sesuai dengan dugaan awal dapat memaksa peneliti memperbaiki teorinya.
Kerendahan hati intelektual bukan berarti semua pendapat memiliki bobot yang sama. Klaim yang didukung bukti kuat tetap berbeda dari klaim yang hanya mengandalkan dugaan. Namun, bahkan penjelasan yang kuat memiliki batas penerapan, asumsi, dan tingkat kepastian yang perlu dinyatakan secara jelas.
Dalam kehidupan publik, pembedaan ini sangat penting. Ketika peneliti belum memiliki bukti yang cukup, ketidakpastian perlu diakui. Ketika suatu temuan hanya berlaku pada populasi atau keadaan tertentu, batas itu tidak boleh disembunyikan. Ketika data menunjukkan hubungan antara dua gejala, hubungan tersebut tidak boleh langsung disebut sebagai hubungan sebab-akibat tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Kejujuran terhadap keterbatasan bukan kelemahan ilmu. Sebaliknya, kejujuran itu membedakan pencarian pengetahuan dari upaya memenangkan perdebatan dengan segala cara.
Namun, kerendahan hati intelektual perlu berjalan bersama keberanian moral. Peneliti tidak cukup hanya teliti dalam mengolah data; ia juga perlu mempertimbangkan risiko terhadap partisipan penelitian, kerahasiaan informasi, potensi diskriminasi, dan akibat penggunaan temuannya. Lembaga yang memanfaatkan hasil penelitian perlu menyediakan mekanisme untuk memeriksa dampak, menerima keberatan, dan memperbaiki keputusan yang terbukti merugikan.
Tanggung jawab tersebut tidak mengharuskan ilmu tunduk kepada satu otoritas moral yang tidak boleh dipertanyakan. Sebaliknya, tanggung jawab perlu dibangun melalui argumentasi terbuka, prosedur yang dapat diperiksa, dan keterlibatan pihak yang terkena dampak.
Apa yang dapat kita pelajari dari pemikiran Hasyimsyah Nasution?
Tulisan Hasyimsyah Nasution tentang syariat Islam dan masyarakat beradab, yang terbit dalam Buletin Taqwa Universitas Medan Area pada 2019, menghubungkan pengetahuan dan keyakinan keagamaan dengan kebenaran, keadilan, serta kepedulian kepada sesama. Hubungan tersebut dapat menjadi titik berangkat untuk mempertanyakan apakah pengetahuan telah memberi sumbangan bagi kehidupan bersama.
Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan menganggap agama dan ilmu sebagai dua wilayah yang selalu bertentangan. Hubungan keduanya jauh lebih rumit. Pengetahuan ilmiah memiliki prosedur pembuktian dan pengujian yang khas. Keyakinan keagamaan dapat menyediakan orientasi mengenai tujuan hidup, tanggung jawab, dan makna tindakan. Dalam praktiknya, hubungan antara keduanya bergantung pada cara klaim disusun, alasan dikemukakan, dan batas kewenangan masing-masing dipahami.
Dari sudut pandang ini, pembicaraan tentang kompas moral bukanlah tuntutan agar penelitian menghasilkan kesimpulan yang selalu sesuai dengan keyakinan tertentu. Tuntutannya ialah agar manusia tidak menganggap kemampuan teknis sebagai pembenaran bagi semua tujuan. Pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan perlu disertai pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berisiko dirugikan, dan prinsip apa yang membenarkan keputusan tersebut.
Ini adalah pengembangan argumentatif atas persoalan yang dibuka oleh tulisan Nasution, bukan pernyataan bahwa ia telah merumuskan teori lengkap tentang etika ilmu pengetahuan. Penilaian yang lebih menyeluruh terhadap posisi intelektualnya tetap membutuhkan pembacaan atas korpus karya yang lebih luas.
Bukan memilih antara ilmu dan moralitas
Kita tidak perlu memilih antara masyarakat yang mengutamakan ilmu dan masyarakat yang memperhatikan moralitas. Pertentangan semacam itu justru mengaburkan masalah. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang dapat diuji sekaligus pertimbangan yang serius tentang penggunaan pengetahuan tersebut.
Moralitas tanpa pengetahuan dapat berubah menjadi keyakinan yang tidak memahami akibat tindakannya. Ilmu tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kemampuan teknis yang mengabaikan manusia. Karena itu, keduanya perlu dipertemukan tanpa menghapus perbedaan fungsi masing-masing.
Pertemuan tersebut harus tampak dalam praktik. Lembaga pendidikan perlu mengajarkan cara memeriksa bukti sekaligus tanggung jawab atas penggunaannya. Peneliti perlu menjelaskan keterbatasan temuan dan menghindari klaim yang melampaui data. Pemerintah perlu membuka dasar pengetahuan yang digunakan dalam kebijakan, menjelaskan ketidakpastian, dan menyediakan ruang bagi kritik. Perusahaan teknologi perlu mempertimbangkan dampak produknya terhadap hak, keselamatan, dan kebebasan pengguna.
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui satu aturan atau satu prinsip. Akan tetapi, masyarakat dapat membangun kebiasaan untuk tidak menerima klaim hanya karena dibungkus istilah teknis, disampaikan oleh orang berpengaruh, atau menjanjikan hasil yang menguntungkan.
Pertanyaan yang harus dibawa ke ruang publik
Pada akhirnya, masalah ilmu bukan hanya urusan laboratorium, kampus, atau kelompok ahli. Ia juga menyangkut cara masyarakat menentukan arah kehidupan bersama. Ketika keputusan publik menggunakan data, warga perlu dapat mengetahui bagaimana data itu dikumpulkan, apa yang dapat disimpulkan darinya, dan keterbatasan apa yang masih ada. Ketika teknologi mengubah kehidupan, masyarakat perlu mendiskusikan bukan hanya manfaatnya, tetapi juga risiko dan pembagian tanggung jawabnya.
Di sinilah pertanyaan tentang ilmu bertemu dengan pertanyaan tentang kekuasaan. Siapa yang berhak menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah? Siapa yang memiliki sumber daya untuk memproduksi dan menyebarkan pengetahuan? Siapa yang dapat membantah klaim para ahli, dan apakah suara orang yang terdampak keputusan memperoleh tempat yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menguji kebenaran suatu pernyataan secara teknis. Kita juga perlu memeriksa hubungan sosial yang menentukan siapa yang didengar, siapa yang dipercaya, dan siapa yang menanggung akibat suatu keputusan.
Maka, ilmu kehilangan kompas moral bukan ketika ia berani mengoreksi keyakinan lama, melainkan ketika kemampuan mengetahui diperlakukan sebagai izin untuk mengabaikan tanggung jawab. Masyarakat yang menghargai ilmu harus berani memeriksa bukti. Masyarakat yang menghargai martabat manusia juga harus berani memeriksa tujuan dan akibat penggunaan bukti itu.
Dari sini muncul pertanyaan berikutnya. Jika ilmu membutuhkan tanggung jawab, apakah agama dapat membantu membentuk tanggung jawab sosial? Dan jika agama memiliki nilai moral yang kuat, mengapa nilai tersebut tidak selalu menjelma menjadi keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada pembahasan berikutnya tentang agama yang tidak cukup berhenti sebagai seruan moral. (***)
