Presiden Meminta Dikoreksi, Muhammadiyah Jangan Kehilangan Tradisi Kritis
Oleh : Jufri
Ada suasana menarik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Pidato yang sesekali diselingi humor itu bukan hanya menghadirkan suasana hangat, tetapi juga menyampaikan sejumlah pesan yang menarik untuk direnungkan.
Saya kira, ada beberapa bagian dari pidato tersebut yang layak dicatat. Bukan semata-mata karena yang berbicara adalah Presiden Republik Indonesia, tetapi karena pesan-pesannya bersentuhan langsung dengan relasi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan kekuasaan.
Yang pertama adalah ketika Prabowo menyampaikan bahwa dirinya meminta dukungan Muhammadiyah jika pemerintah berada di jalan yang benar, tetapi meminta dikoreksi apabila melakukan kesalahan atau penyimpangan.
Pesan ini penting. Dukungan terhadap pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh kebijakan. Begitu pula sikap kritis tidak harus diterjemahkan sebagai sikap berseberangan dengan pemerintah.
Dalam tradisi Muhammadiyah, amar makruf nahi mungkar bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada siapa pun yang memegang amanah kekuasaan.
Yang kedua, suasana semakin cair ketika Prabowo berbicara tentang angka 13 yang dianggapnya sebagai angka keberuntungan. Ia mencoba menghitung angka-angka dari tanggal dan tahun Hijriah saat itu hingga menemukan angka 13.
Menariknya, angka tersebut kemudian ia hubungkan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-49 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara pada November 2027. Bahkan, ia kembali menjumlahkan 13 dengan 13 menjadi 26, kemudian 2 ditambah 6 menjadi 8.
Sambil bercanda, ia menyebutnya sebagai tanda-tanda keberuntungan. Tentu saja, hitung-hitungan itu mengundang tawa peserta. Tetapi bagi kami yang berada di Sumatera Utara, penyebutan Muktamar ke-49 tentu menjadi bagian yang menarik. Apalagi Presiden mengaitkan dirinya dengan tanggung jawab menyukseskan Muktamar tersebut.
Yang ketiga, ada bagian yang juga cukup menggelitik. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki kartu anggota Muhammadiyah.
Dengan nada humor ia mengatakan bahwa dirinya adalah jenderal bintang empat, Presiden Republik Indonesia, tetapi di Muhammadiyah hanya seorang anggota biasa.
Sebuah ungkapan yang disambut tawa hadirin. Ia bahkan menyampaikan bahwa sebagai anggota Muhammadiyah, dirinya ikut bertanggung jawab atas kesuksesan Muktamar ke-49.
Bagi saya, bagian ini menarik untuk direnungkan. Sebab, dalam sebuah organisasi, jabatan kenegaraan, pangkat militer, dan kedudukan politik tidak serta-merta menempatkan seseorang di atas aturan organisasi. Presiden sekalipun, ketika berada dalam Muhammadiyah, tetap harus menghormati sistem, mekanisme, dan kepemimpinan persyarikatan.
Ada hierarki yang berbeda antara negara dan organisasi. Prabowo sendiri sempat berkelakar tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sebagai atasannya dalam hierarki Muhammadiyah.
Suasana semakin menarik ketika Prabowo berbicara tentang agenda perjalanannya. Setelah dari Palu, ia akan menghadiri agenda ASEAN di Manila, kemudian melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, Tiongkok. Setelah itu, ia menyebut harus mencari pengganti wakil presiden dan berharap mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa. Sebuah pernyataan spontan yang kembali mengundang perhatian peserta.
### Jangan Hanya Menjadi Kalimat Manis di Podium
Namun, di antara semua bagian pidato tersebut, saya justru tertarik pada pesan Prabowo tentang dukungan dan koreksi.
“Kalau saya berada di jalan yang benar, saya minta dukungan kalian. Kalau saya menyimpang, tolong saya dikoreksi.”
Ini bukan sekadar kalimat yang enak didengar. Ada tanggung jawab moral yang seharusnya menyertainya.
Muhammadiyah memiliki tradisi panjang sebagai gerakan Islam yang tidak boleh kehilangan independensi. Muhammadiyah bukan organisasi yang didirikan untuk menjadi pendukung kekuasaan. Muhammadiyah memiliki misi dakwah, tajdid, pendidikan, pelayanan sosial, dan pembaruan kehidupan bangsa.
Karena itu, mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Sebaliknya, mengkritik pemerintah bukan berarti memusuhi Presiden.
Kalau kebijakan pemerintah benar, berpihak kepada rakyat, memperkuat keadilan, dan membawa kemaslahatan, Muhammadiyah tentu dapat memberikan dukungan. Tetapi jika ada kebijakan yang tidak tepat, penyimpangan, ketidakadilan, atau praktik kekuasaan yang merugikan masyarakat, Muhammadiyah juga harus memiliki keberanian menyampaikan koreksi.
Inilah esensi amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saya teringat bahwa salah satu karakter Islam Berkemajuan adalah sikap kritis, rasional, dan tidak terjebak pada fanatisme. Tidak boleh mencintai seseorang secara berlebihan, apalagi sampai kehilangan kemampuan melihat kekurangannya. Begitu pula tidak boleh membenci seseorang secara berlebihan hingga tidak mampu mengakui kebaikannya.
Bagi Muhammadiyah, yang harus dipegang teguh adalah nilai, bukan figur. Yang harus dibela adalah kebenaran, bukan kepentingan kekuasaan.
Maka, ketika Presiden meminta dukungan sekaligus koreksi, sesungguhnya ia sedang menyampaikan sebuah harapan yang sejalan dengan fungsi sosial dan moral Muhammadiyah. Tetapi harapan itu tentu harus dibuktikan dalam praktik. Jangan sampai koreksi hanya diterima sebagai ungkapan manis ketika berada di hadapan warga persyarikatan, tetapi menjadi sesuatu yang tidak nyaman ketika benar-benar disampaikan.
### Muktamar ke-49 dan Tanggung Jawab Bersama
Ada satu hal lagi yang membuat pidato Prabowo terasa dekat dengan kami di Sumatera Utara. Yakni ketika ia menghubungkan angka keberuntungannya dengan Muktamar Muhammadiyah ke-49.
Sebagai bagian dari Muhammadiyah Sumatera Utara, tentu kami menyambut baik perhatian dan komitmen Presiden terhadap penyelenggaraan Muktamar mendatang.
Muktamar bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi. Ia merupakan perhelatan besar persyarikatan yang membawa pesan kebangsaan, peradaban, pendidikan, dan masa depan umat.
Apalagi Muktamar ke-49 direncanakan berlangsung di Desa Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 18–21 November 2027. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Muhammadiyah Sumatera Utara.
Kehadiran dan dukungan pemerintah tentu penting. Namun, keberhasilan Muktamar pada akhirnya tetap ditentukan oleh kerja kolektif seluruh warga persyarikatan, kesiapan panitia, dukungan masyarakat, dan kemampuan Muhammadiyah menunjukkan wajah Islam yang berkemajuan.
Saya membayangkan, pidato Prabowo di Palu itu akan menjadi salah satu catatan menarik dalam perjalanan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah. Ada humor tentang angka 13, ada pengakuan sebagai anggota Muhammadiyah, ada cerita tentang pencarian wakil presiden, dan ada permintaan agar Muhammadiyah memberikan dukungan sekaligus koreksi.
Tetapi bagi saya, pesan terakhir itulah yang paling penting.
Muhammadiyah sudah berusia 114 tahun. Ia telah melewati berbagai rezim pemerintahan, pergantian presiden, perubahan politik, dan dinamika kekuasaan. Usia panjang itu seharusnya membuat Muhammadiyah semakin matang dalam menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan.
Presiden boleh berganti. Menteri boleh berganti. Partai politik boleh berganti haluan. Tetapi prinsip Muhammadiyah tidak boleh berubah hanya karena pergantian kekuasaan.
Pada akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa menjadi anggota Muhammadiyah, termasuk bagi seorang Presiden, bukan hanya soal memiliki kartu anggota atau menyebut diri bagian dari persyarikatan.
Lebih dari itu, menjadi Muhammadiyah berarti bersedia hidup dalam nilai-nilai persyarikatan: berilmu, beramal, berkemajuan, menjunjung keadilan, dan berani menyampaikan kebenaran.
Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral bangsa, bukan sekadar menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan.
Itulah makna dukungan dan koreksi yang sesungguhnya. Dan itulah pula tantangan Muhammadiyah ke depan.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
