“Sebuah negeri tidak selalu runtuh karena kekurangan orang pandai. Ia dapat kehilangan martabat ketika kecerdasan tidak lagi dikawal kejujuran, kekuasaan meninggalkan keadilan, dan sumpah jabatan kehilangan makna.”
Ada masa ketika sebuah bangsa tidak kekurangan pemimpin, tetapi merindukan keteladanan. Bangsa itu memiliki banyak aturan, tetapi kehilangan keberanian untuk menegakkannya. Banyak orang berilmu, tetapi sedikit yang sanggup mengutamakan kepentingan rakyat.
Dalam keadaan demikian, kegelisahan terbesar bukan tentang siapa yang menduduki kekuasaan. Persoalan utamanya adalah apakah para pemimpin masih memiliki nurani. Apakah mereka masih mampu mendengar jeritan keadilan masyarakat?
Sebab, kekuasaan hanyalah titipan yang suatu saat berakhir. Tidak ada mahkota abadi atau jabatan yang terbawa menuju liang lahat. Kekayaan hasil pengkhianatan juga tidak mampu membeli ketenangan. Kelak, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.
Namun, sejarah berkali-kali memperlihatkan bagaimana manusia memperdagangkan amanah. Mereka mengubah persaudaraan menjadi transaksi dan mempertaruhkan kehormatan demi keuntungan. Padahal, keuntungan tersebut tidak sebanding dengan harga diri bangsa.
Kekuasaan yang seharusnya menjadi jalan pengabdian justru berubah menjadi arena perebutan pengaruh. Persaingan yang semestinya mengikuti hukum terkadang mengabaikan batas etika. Kepentingan mengaburkan kebenaran, sedangkan kebohongan dikemas menyerupai kebijaksanaan.
Karena itu, kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar kepada diri sendiri. Masihkah manusia memandang amanah sebagai sesuatu yang suci? Ataukah mereka telah memperlakukannya sebagai komoditas? Apakah uang, kedudukan, dan kenikmatan dunia mampu membeli kehormatan manusia?
Amanah, Sumpah Jabatan, dan Godaan Kekuasaan
Al-Qur’an menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip kehidupan. Kedua prinsip tersebut juga menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan.
Allah Swt. berfirman: Inna Allaha ya’murukum an tu’addul-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baynan-nasi an tahkumu bil-‘adl.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Ayat tersebut mengandung pesan yang sangat mendalam tentang tanggung jawab manusia. Allah memerintahkan manusia menyerahkan amanah kepada pihak yang berhak. Pemegang kekuasaan juga harus menjalankan kewenangannya secara adil.
Kehormatan seorang pemimpin sebenarnya teruji melalui keputusan dan tindakannya. Bukan ketika ia berdiri di mimbar menyampaikan janji memukau. Bukan pula ketika masyarakat mengelu-elukan nama dan kedudukannya.
Kehormatan muncul ketika seseorang menolak menyalahgunakan kewenangan. Ia memilih menjaga hak orang lain karena menyadari tanggung jawabnya.
Pemimpin berintegritas tidak menjadikan jabatan sebagai jalan menuju kemewahan. Ia tidak memperlakukan rahasia negara sebagai milik pribadi. Ia juga tidak menggunakan kebijakan publik untuk membalas jasa kelompoknya. Terlebih lagi, ia tidak memperdagangkan kepentingan rakyat demi keuntungan tersembunyi.
Sebab, negara bukan perusahaan keluarga dan jabatan bukan warisan. Rakyat juga bukan sekumpulan angka yang bisa dipindahkan sesuka hati. Mereka memiliki hak yang wajib dilindungi oleh penyelenggara negara.
Ketika seseorang memperdagangkan amanah, kerugiannya melampaui keuangan negara. Pengkhianatan tersebut merusak kepercayaan publik dan martabat institusi. Dampaknya juga mengancam masa depan generasi mendatang.
Ada sesuatu yang sangat sakral ketika seseorang mengucapkan sumpah jabatan. Melalui sumpah tersebut, ia mengakui bahwa kekuasaan bukan miliknya. Ia hanya menerima mandat yang dibatasi hukum dan tanggung jawab.
Namun, apa arti sumpah apabila seseorang mengabaikannya setelah upacara berakhir? Apa makna kesetiaan ketika kepentingan bangsa kalah oleh keuntungan pribadi? Apakah jabatan masih terhormat ketika seseorang melindungi penyimpangan?
Rasulullah saw. pernah memberikan peringatan kepada Abu Dzar ketika meminta jabatan. Beliau bersabda: Innaha amanatun wa innaha yawmal-qiyamati khizyun wa nadamah.
“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan.”
Hadis tersebut juga menjelaskan pengecualian bagi orang yang menerima jabatan dengan hak. Ia harus menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. (HR. Muslim No. 1825, sahih).
Rasulullah tidak mengajarkan bahwa jabatan selalu hina. Beliau mengingatkan beratnya tanggung jawab ketika seseorang menerima kewenangan. Jabatan membutuhkan kemampuan, kejujuran, dan kesanggupan memenuhi hak orang lain.
Kekuasaan bukan sekadar kehormatan yang manusia berikan. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap kewenangan tersebut.
Karena itu, sumpah jabatan tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat seremonial. Sumpah harus hidup dalam setiap keputusan dan kebijakan. Setiap tanda tangan pemimpin harus mencerminkan tanggung jawab moralnya.
Artikel Ketika Kekuasaan Kehilangan Tuhan pertama kali tampil pada PWMU.CO.
