Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah terus diperluas. Tidak hanya menyasar petani, nelayan, dan kelompok dhuafa, MPM kini juga mendampingi ribuan buruh migran melalui komunitas Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu).
Perkembangan program tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Konsolidasi Nasional 2026 yang digelar MPM PP Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Nomor 23, Yogyakarta, Sabtu (31/1/2026).
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, menjelaskan bahwa konsolidasi nasional ini menjadi momentum untuk memetakan berbagai aktivitas pemberdayaan yang telah berjalan. Forum tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi capaian, mengevaluasi program, dan merumuskan strategi pengembangan pada periode berikutnya.
Menurutnya, hasil evaluasi tidak berhenti sebagai catatan organisasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis pemberdayaan masyarakat ke depan.
Salah satu perkembangan yang disampaikan adalah pendampingan terhadap buruh migran melalui Saranmu. Komunitas ini telah merangkul 5.362 orang, dengan mayoritas anggota berada di Malaysia.
“Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, tidak hanya menyentuh persoalan hukum tetapi juga spiritual keagamaan melalui forum Jendela Migran,” jelas Yamin.
Empat Pilar Program Nasional
Dalam menjalankan gerakan pemberdayaan, MPM mengembangkan Program Nasional yang dirancang untuk menjawab persoalan masyarakat secara terstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga cabang.
Program tersebut bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, penguatan kelembagaan organisasi. Kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga, penguatan sektor petani dan pertanian melalui Jemaah Tani Muhammadiyah (Jatam). Keempat, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).
Selain program nasional, MPM juga mengembangkan program unggulan berbasis komunitas. Sasarannya meliputi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat miskin perkotaan, buruh, serta kelompok difabel. Pendekatan ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal sekaligus menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho, menyampaikan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.
MPM, lanjutnya, berkomitmen memperluas basis pemberdayaan hingga akar rumput melalui gerakan dan dakwah jamaah, baik secara kultural maupun berbasis komunitas.
Arah gerakan tersebut sejalan dengan visi pengembangan MPM periode 2022–2027 yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Visi itu adalah mewujudkan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tani, nelayan, serta kelompok dhuafa-mustadh’afin sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin.
Dorongan Mengukur Dampak Pemberdayaan
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, mengapresiasi kiprah MPM dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, MPM termasuk majelis dengan eksposur kegiatan yang tinggi di lingkungan Muhammadiyah, bersama MDMC dan Lazismu.
Namun, ia berharap gerakan pemberdayaan tidak hanya dikenal melalui banyaknya aktivitas, tetapi juga mampu menjadi sarana edukasi tentang Islam Berkemajuan.
“Saya memimpikan dan mengharapkan bahwa MPM itu betul-betul menjadi sarana edukasi. Ya, edukasi bagaimana kalau kita bicara Islam Berkemajuan,” ujarnya.
Hilman juga mendorong MPM mulai mengukur dampak program secara lebih terstruktur, antara lain melalui pendekatan social return on investment (SROI) dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Untuk mendukung langkah tersebut, ia menyarankan pelibatan generasi muda atau Gen Z, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kerja-kerja pemberdayaan di lapangan. Dokumentasi dan data program yang tersusun dengan baik dinilai dapat membuka peluang pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional.
“Kalau disiapkan betul, sebelum atau pada Muktamar nanti, kita bisa mengajukan MPM kepada lembaga-lembaga nasional maupun internasional, pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendapatkan pengakuan. Saya ingin eksposurnya kita tingkatkan, dan insya Allah saya bantu,” katanya.
Rangkaian Konsolidasi Nasional 2026 juga ditandai dengan peluncuran logo dan theme song Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah (Jambore Jatam) ke-2. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027 di Provinsi Lampung. (*)
Artikel MPM Muhammadiyah Perluas Pemberdayaan hingga Rangkul Ribuan Buruh Migran pertama kali tampil pada PWMU.CO.
