PWMJATENG.COM, SEMARANG — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (10/10/2026). Melalui agenda strategis tersebut, LHKP PWM Jateng menggerakkan pengelolaan MBG agar berjalan lebih berkemajuan dan berkeadilan bagi masyarakat luas.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, serta jajaran persyarikatan. Para peserta membedah kebijakan Makan Bergizi Gratis secara mendalam dari sudut pandang pemenuhan nutrisi, keamanan pangan, hingga dampak ekonomi kerakyatan.
Koordinator LHKP PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., menegaskan pentingnya pengawalan publik terhadap kebijakan nasional ini. Langkah penyempurnaan pengelolaan MBG berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang krusial demi membangun kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
MBG Wajib Libatkan UMKM dan Sektor Pangan Lokal
Prof. Zakiyuddin memaparkan bahwa program makan bergizi bukan sekadar agenda pembagian makanan harian. Skema eksekusi di lapangan harus memberikan ruang yang adil bagi UMKM lokal, petani, nelayan, serta peternak di sekitar wilayah pelayanan.
Oleh karena itu, pengelolaan MBG tidak boleh didominasi oleh korporasi besar semata. Pelibatan ekonomi kerakyatan pasti memicu efek pengganda (multiplier effect) yang menggerakkan roda perekonomian daerah secara merata.
Selain aspek distribusi anggaran, Muhammadiyah Jateng menggarisbawahi pentingnya kelestarian lingkungan. Pihak pengelola wajib mengantisipasi penumpukan sampah basah serta memastikan makanan diolah secara higienis sesuai standar mutu gizi dan keamanan pangan.
Pijakan Teologi Al-Ma’un dan Maqashid Syariah
Pengawalan terhadap kebijakan ini berpijak kuat pada Teologi Al-Ma’un yang menjadi nilai dasar gerakan Muhammadiyah. Bentuk kepedulian sosial harus menjelma menjadi aksi nyata demi menjamin kemaslahatan publik secara terukur.
Selaras dengan gagasan tersebut, pengelolaan MBG berkaitan erat dengan prinsip maqashid syariah guna melindungi jiwa (hifdzun nafs) dan memelihara akal (hifdzun ‘aql). Asupan nutrisi yang tersaji wajib memenuhi kriteria halal dan thayyib agar menunjang kesehatan tumbuh kembang anak bangsa.
Langkah ini menuntut sistem pengawasan terpadu untuk mencegah potensi gangguan kesehatan seperti keracunan makanan. Manajemen dapur yang higienis, sanitasi lingkungan yang baik, dan distribusi rapi menjadi penentu keberhasilan di lapangan.
Sinergi Lintas Sektor dan Pengawasan Berbasis Data
Kegiatan Pelatihan Ideologi Kepemimpinan ini menghadirkan anggota DPR RI Komisi IX, Dr. H. Muh. Haris, M.Si., yang membedah aspek pengawasan kebijakan serta anggaran. Sementara itu, Rektor UNIMUS Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd., menekankan pentingnya ekosistem kebijakan berbasis bukti empiris.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Prof. Zakiyuddin mengajak seluruh kader untuk mengawal pengelolaan MBG dengan etos keilmuan, keadilan, dan amanah. Pengawasan berbasis data (evidence-based) sangat diperlukan agar program tepat sasaran dan terbebas dari kebocoran anggaran.
Sebagai penutup, LHKP PWM Jateng berkomitmen menjadikan pengawalan kebijakan publik sebagai bagian utuh dari dakwah sosial yang mencerahkan. Sinergi optimal antara pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan UMKM lokal pasti menghadirkan keadilan sosial yang nyata.
Kontributor: LHKP PWM Jateng
Editor: Akmal
The post LHKP PWM Jateng Dorong Pengelolaan MBG Berkemajuan dan Berkeadilan lewat Pelatihan Ideologi Kepemimpinan appeared first on Muhammadiyah Jateng.
