Kekuasaan dan Hukum Waktu: Kesetiaan, Pengkhianatan dan Karma
Oleh : Jufri
Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika melihat kekuasaan: tidak ada kekuasaan yang abadi. Jabatan ada waktunya, masa kepemimpinan ada batasnya, dan orang-orang yang hari ini berada di sekitar kekuasaan pun bisa berubah seiring perubahan keadaan.
Kekuasaan tentu bukan hanya milik Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Di ruang yang lebih dekat dengan kehidupan kita, ada pula kekuasaan seorang Rektor di kampus, pimpinan lembaga, ketua organisasi, pimpinan perusahaan, bahkan seorang pemimpin dalam komunitas.
Skalanya boleh berbeda, tetapi ujiannya sering kali hampir sama: bagaimana menggunakan kewenangan, bagaimana memperlakukan orang yang berbeda pendapat, bagaimana menyikapi kritik, dan bagaimana tetap rendah hati ketika memiliki posisi.
Karena itu, kekuasaan sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang sedang berada di atas, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika ia memiliki kesempatan untuk menentukan banyak hal.
Di situlah kesetiaan diuji.
Kesetiaan tidak selalu berarti membenarkan semua keputusan pemimpin. Kadang justru orang yang berani mengingatkan adalah orang yang paling setia. Sebaliknya, mereka yang selalu mengatakan “iya” belum tentu benar-benar setia. Bisa jadi ia hanya sedang menjaga posisi dan kepentingannya.
Kesetiaan yang sehat tidak dibangun karena takut kehilangan jabatan, fasilitas atau kedekatan. Ia tumbuh karena adanya nilai, kepercayaan dan komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.
Sejarah Nusantara memberi banyak pelajaran tentang hal tersebut.
Kisah Ken Arok di Singasari, misalnya, sering dibaca sebagai kisah tentang ambisi, perebutan kekuasaan, pengkhianatan dan tragedi. Dalam Pararaton, perjalanan Ken Arok menuju kekuasaan berkaitan dengan Tunggul Ametung dan kemudian berakhir tragis ketika Ken Arok dibunuh pada 1227.
Tentu detail kisah tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena sumbernya berasal dari tradisi sejarah seperti Pararaton. Tetapi pesan reflektifnya tetap menarik: kekuasaan yang diperoleh melalui konflik tidak otomatis membuat seseorang kebal dari konflik berikutnya.
Dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Nusantara, pergantian kekuasaan juga memperlihatkan bagaimana aliansi dapat berubah, loyalitas dapat bergeser dan kepentingan dapat mengubah hubungan antarmanusia.
Sejarah Indonesia modern pun memberikan pelajaran yang tidak jauh berbeda.
Soekarno adalah tokoh utama perjuangan kemerdekaan dan Proklamator Republik Indonesia. Namun perjalanan kekuasaannya juga memperlihatkan bahwa orang-orang yang pernah berada dalam satu barisan perjuangan tidak selalu berakhir dalam posisi yang sama.
Pada masa pemerintahannya, sejumlah tokoh politik dan orang yang pernah berada dalam lingkungan perjuangan Republik kemudian berhadapan dengan kekuasaan negara. Peristiwa 3 Juli 1946, misalnya, berujung pada penangkapan sejumlah tokoh yang dianggap terlibat dalam upaya mengganti Kabinet Sjahrir. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Buya Hamka juga mengalami penahanan sejak 1964 dan baru dibebaskan pada 1966.
Sejarah tentu tidak cukup dijelaskan hanya dengan kata pengkhianatan. Ada konflik ideologi, kepentingan politik, persoalan keamanan dan dinamika kenegaraan yang ikut membentuk keputusan pada masa itu.
Namun ada satu pelajaran yang tetap relevan: ketika kekuasaan berubah menjadi alat untuk menghadapi perbedaan, hubungan persahabatan dan perjuangan pun dapat berubah menjadi pertarungan politik.
Kemudian datanglah fase peralihan dari Soekarno kepada Soeharto.
Soeharto yang sebelumnya berada dalam struktur kekuasaan Republik kemudian tampil sebagai tokoh utama dalam perubahan kekuasaan setelah krisis politik 1965. Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut. Pada Maret 1967 Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden dan pada 1968 dikukuhkan sebagai Presiden.
Soeharto kemudian memimpin Indonesia lebih dari tiga dasawarsa.
Tetapi hukum waktu kembali berjalan.
Menjelang Reformasi 1998, kita melihat contoh menarik tentang bagaimana hubungan antara kekuasaan dan orang-orang di sekitarnya dapat berubah.
Harmoko adalah salah satunya. Ia pernah menjadi Menteri Penerangan, Ketua Umum Golkar, kemudian Ketua DPR/MPR. Pada Maret 1998, lembaga yang dipimpinnya ikut mengangkat Soeharto untuk masa jabatan ketujuh. Namun pada 18 Mei 1998, ketika krisis politik semakin memuncak dan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Harmoko menyampaikan agar Soeharto mengundurkan diri.
Ada pula Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita bersama sejumlah menteri lainnya. Pada 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri menyatakan tidak bersedia masuk dalam kabinet baru maupun Komite Reformasi yang ditawarkan Soeharto. Ginandjar Kartasasmita dan Akbar Tandjung termasuk di dalamnya.
Sehari kemudian, 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.
Kisah Harmoko, Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita dan tokoh-tokoh lain pada masa itu menarik untuk direnungkan. Bukan semata-mata untuk memberi label siapa yang setia dan siapa yang berkhianat, tetapi untuk memahami bahwa dalam politik, kesetiaan sering diuji oleh perubahan keadaan dan tanggung jawab terhadap situasi yang dihadapi.
Hal yang sama sebenarnya dapat terjadi dalam skala yang jauh lebih kecil.
Di kampus, seseorang bisa sangat dekat dengan Rektor ketika berada dalam satu kepentingan, kemudian berbeda pandangan ketika kebijakan berubah.
Di organisasi, seseorang bisa menjadi pendukung utama ketua ketika proses pemilihan berlangsung, tetapi kemudian menjadi pengkritik ketika kepemimpinan tidak sesuai dengan harapannya.
Begitu pula sebaliknya. Orang yang dahulu dianggap kritis bisa menjadi orang yang paling membantu ketika diberi ruang untuk bekerja bersama.
Apakah itu pengkhianatan?
Belum tentu.
Kadang itu adalah dinamika manusia, organisasi dan kepemimpinan. Yang perlu dilihat adalah nilai, cara, niat dan tanggung jawabnya.
Sebab berbeda pendapat bukan pengkhianatan. Mengingatkan bukan permusuhan. Dan loyalitas bukan berarti kehilangan keberanian untuk mengatakan yang benar.
Di sinilah istilah karma dalam tulisan ini tidak perlu dipahami sebagai pembalasan mistis. Saya lebih suka memaknainya sebagai konsekuensi.
Apa yang kita lakukan hari ini dapat meninggalkan akibat pada hari esok.
Kalau hari ini kita mempermalukan orang karena merasa memiliki kekuasaan, jangan heran jika suatu hari kita berada dalam posisi yang membutuhkan penghormatan orang lain.
Kalau hari ini kita menutup pintu bagi orang lain karena merasa memiliki kewenangan, jangan terlalu yakin pintu akan selalu terbuka untuk kita.
Dan kalau hari ini kita memperlakukan orang dengan baik meskipun memiliki kesempatan untuk melakukan sebaliknya, mungkin kita sedang menanam sesuatu yang jauh lebih berharga daripada jabatan.
Sebab ada perbedaan antara orang yang dihormati karena jabatannya dengan orang yang dihormati meskipun sudah tidak memiliki jabatan.
Yang pertama mendapatkan penghormatan karena posisi. Yang kedua karena karakter.
Dalam komunikasi, orang boleh lupa pada pidato, tetapi biasanya tidak mudah melupakan bagaimana ia pernah diperlakukan.
Maka kekuasaan seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati, bukan semakin sulit menerima kritik. Pemimpin membutuhkan loyalitas, tetapi loyalitas tidak boleh berubah menjadi kultus. Pemimpin membutuhkan dukungan, tetapi dukungan tidak boleh dibayar dengan hilangnya akal sehat.
Kritik yang disampaikan dengan niat memperbaiki terkadang jauh lebih berharga daripada pujian yang disampaikan karena kepentingan.
Begitu pula orang yang berbeda pendapat dengan kita belum tentu menjadi musuh. Bisa jadi ia justru sedang mengingatkan agar kita tidak terlalu nyaman dengan kekuasaan.
Dan orang yang selalu berada di samping kita belum tentu selamanya setia ketika kepentingannya berubah.
Sejarah kerajaan Nusantara sampai perjalanan Indonesia modern menunjukkan satu hal yang sederhana:
manusia bisa berubah, kekuasaan bisa berpindah, tetapi waktu terus berjalan.
Karena itu, selama diberi kesempatan berada dalam kekuasaan, jangan terlalu sibuk menghitung siapa yang setia dan siapa yang berkhianat.
Lebih baik bertanya kepada diri sendiri:
Apakah ketika memiliki kekuasaan, kita tetap menjadi manusia yang sama?
Sebab jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan berganti. Orang-orang akan datang dan pergi.
Tetapi karakter akan selalu ikut bersama kita.
Pada akhirnya, bukan kekuasaan yang menentukan bagaimana seseorang dikenang, melainkan apa yang ia lakukan ketika memiliki kekuasaan dan bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika kekuasaan itu tidak lagi berada di tangannya.
Barangkali itulah hukum waktu yang paling sederhana:
Jangan sombong ketika sedang di atas, jangan dendam ketika berada di bawah, dan jangan lupa bahwa posisi manusia selalu bisa berubah.
Sebab waktu tidak pernah berjanji akan mempertahankan kita pada posisi yang sama.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
