Eksperimen Federal Negara Sumatera Timur (NST) sebagai Cermin Dekolonisasi yang Gagal: Pelajaran untuk Struktur Penghisapan Kontemporer
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Sejarah Negara Sumatera Timur (NST) di bawah kepemimpinan Dr. Tengku Mansur merupakan studi kasus yang sangat kaya untuk memahami bahwa dekolonisasi bukan sekadar penyerahan formal kekuasaan, melainkan medan pertempuran konseptual yang penuh dilema praktis. Eksperimen federal ini, yang berlangsung singkat antara 1947–1950, memperlihatkan secara telanjang bagaimana upaya membangun otonomi regional dapat terjebak dalam logika kolonial yang sama yang ingin dilawannya. Pelajaran dari NST sangat relevan untuk memahami persoalan struktural yang masih berlangsung hingga hari ini: pemusatan kapital, penelantaran vasal, dan kolonialitas internal dalam relasi pusat-daerah.
Dekolonisasi Gradual versus Radikal: Dilema Kapasitas versus Legitimasi
Tengku Mansur menawarkan model dekolonisasi bertahap yang menekankan Indonesianisasi birokrasi secara terukur, pendidikan kompetensi sebelum penyerahan jabatan, serta pemulihan ketertiban dan kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan, keamanan) sebagai prioritas. Pendekatan ini kontras dengan jalur revolusi fisik kelompok republikan yang lebih menekankan pemutusan total dengan struktur kolonial.
Secara praktis, model gradual Mansur memiliki logika yang masuk akal: mencegah keruntuhan administratif dan kekacauan. Namun, dilemanya fatal. Dengan memperoleh pengakuan hukum, perlindungan administratif, dan dukungan militer langsung dari Belanda, NST membangun fondasi yang bergantung pada kekuatan kolonial. Ketika posisi Belanda melemah pada 1950, fondasi pertahanan dan legitimasi NST ikut runtuh. Tragedi politik Mansur terletak pada upayanya memperjuangkan otonomi daerah yang setara di dalam kerangka federasi Indonesia, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pelindung kolonialnya.
Pelajaran kontemporer jelas. Ketika daerah (vasal) hari ini bergantung secara struktural pada transfer fiskal dari pusat, dan ketika “otonomi” hanya dijalankan dalam kerangka yang ditentukan Capitol, yang terjadi adalah reproduksi ketergantungan serupa. Otonomi yang dilindungi oleh pusat, seperti NST yang dilindungi Belanda, tetap rentan dan tidak sejati.
Basis Representasi yang Sempit: Elitisme Regional sebagai Jebakan
NST dibentuk melalui mobilisasi elit tertentu—bangsawan, elit Melayu dan Simalungun terdidik, serta kepentingan perkebunan Eropa. Kelompok demografis besar seperti buruh perkebunan dan transmigran Jawa, serta elemen etnis lainnya, tidak terwakili secara inklusif. Akibatnya, NST berhasil membangun institusi administratif dengan cepat, tetapi gagal mengubah regionalisme elit menjadi legitimasi populer.
Ini mengingatkan pada realitas gerakan daerah masa kini. Kemarahan atas pengurangan transfer seringkali dimobilisasi oleh elite lokal yang merasa jatah kontraknya berkurang, bukan oleh kelas pekerja atau masyarakat adat yang paling terhisap. Tanpa pembedaan kelas dan kepentingan di dalam “vasal”, gerakan regional mudah dibajak menjadi perpanjangan oligarki lokal yang hanya ingin berganti posisi sebagai penghisap di tingkat daerah.
Warisan Ekonomi Kolonial dan Konflik Agraria: Lingkaran Setan yang Tak Terpecahkan
Sumatera Timur adalah wilayah yang ekonominya ditopang perkebunan ekspor skala besar milik Eropa. NST terjebak dalam lingkaran setan: ia membutuhkan pemulihan perkebunan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi pemulihan itu mengharuskan pengembalian hak konsesi tanah kepada perusahaan asing. Langkah ini langsung berbenturan dengan petani, buruh, dan masyarakat adat yang telah menduduki tanah-tanah tersebut selama masa pendudukan Jepang dan revolusi.
Dengan memilih kebijakan yang mempertahankan kepastian hukum kolonial (larangan pendudukan tanah sepihak), NST dinilai lebih berpihak pada kepentingan pengusaha asing ketimbang keadilan sosial. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik agraria warisan kolonial menjadi salah satu faktor utama yang menggerogoti legitimasi sosialnya hingga bubar.
Paralel kontemporer sangat mencolok. Daerah-daerah kaya sumber daya alam hari ini mengalami paradoks serupa: pertumbuhan ekonomi tinggi dari ekstraksi (nikel, batu bara, kelapa sawit), namun kemiskinan dan ketimpangan tetap tinggi, sementara surplus besar mengalir ke pusat dan korporasi. Ketika pemerintah daerah lebih sibuk menjaga “kepastian investasi” daripada menyelesaikan konflik agraria dan memastikan distribusi nilai tambah lokal, mereka mengulangi kesalahan NST.
Kolonialitas Internal sebagai Warisan yang Bertahan
Kegagalan NST memperlihatkan bahwa dekolonisasi yang tidak menyelesaikan struktur penghisapan hanya akan melahirkan bentuk baru kolonialitas—kali ini internal. Pusat (baik Belanda dulu maupun Capitol sekarang) mengekstrak surplus, menentukan aturan main, lalu membiarkan pinggiran bertahan dalam ketergantungan. Vasal dijadikan sumber daya yang terus diperas, namun tidak pernah diberi kedaulatan sejati atas hasil kerjanya sendiri.
Inilah yang menjadikan penelantaran vasal dalam sistem kontemporer sebagai kolonialitas yang sangat berbahaya. Ia menormalisasi penghisapan, mematikan imajinasi politik tentang kesetaraan, dan mengubah kemarahan menjadi sekadar tawar-menawar jatah.
Rekomendasi dari Pelajaran NST
Dari eksperimen federal yang gagal ini, beberapa prinsip dapat ditarik untuk gerakan dan kebijakan hari ini. Pertama, Otonomi daerah hanya bermakna jika dibangun di atas basis representasi yang inklusif, bukan elitisme regional. Gerakan harus secara sadar membedakan kepentingan rakyat luas dari kepentingan oligarki lokal.
Kedua, Dekolonisasi ekonomi harus mendahului atau setidaknya berjalan sejajar dengan dekolonisasi politik. Tanpa penyelesaian konflik agraria dan redistribusi nilai tambah sumber daya, setiap bentuk “otonomi” akan tetap terjebak dalam logika ekstraktif kolonial.
Ketiga, Ketergantungan struktural—baik pada kekuatan kolonial eksternal maupun pada transfer fiskal pusat—harus diakhiri melalui desain institusional yang memberi daerah kedaulatan nyata atas sumber dayanya, disertai mekanisme akuntabilitas publik yang kuat.
Keempat, Federalisme atau desentralisasi sejati tidak bisa dibangun di atas fondasi yang dilindungi oleh pusat yang sama yang menghisap. Ia harus dilahirkan dari kekuatan sosial yang independen.
Sejarah NST mengajarkan bahwa dekolonisasi yang setengah hati, yang masih bergantung pada pelindung lama dan masih mempertahankan struktur ekonomi ekstraktif, akan runtuh. Begitu pula, kemarahan vasal dan mahasiswa hari ini hanya akan menjadi episode jika tidak digeser menjadi pertanyaan atas seluruh tatanan yang menjadikan penghisapan dan kolonialitas internal sebagai mekanisme normal. Hanya dengan membongkar struktur itu, dekolonisasi yang sesungguhnya—baik di masa lalu maupun masa kini—dapat dimulai. (***)
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu Infomu.co
