Motif Penghapusan Tujuh Kata Piagam Jakarta: Antara Dalih Indonesia Timur dan Intervensi Jepang
Oleh Shohibul Anshor Siregar
“Mr Maramis … tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.” [1]
Demikianlah Mohammad Hatta, dalam memoarnya, mencatat pandangan satu-satunya anggota Kristen dalam Panitia Sembilan, Alexander Andries Maramis, terhadap frasa kontroversial “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” [2].
Catatan Hatta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika Maramis sendiri tidak keberatan, lalu mengapa tujuh kata itu dihapus? Dan apa sebenarnya peran Jepang dalam proses tersebut?
1. AA Maramis dalam Panitia Sembilan: Perwakilan Non-Muslim yang Tidak Keberatan
Alexander Andries Maramis adalah satu-satunya anggota dari kalangan Kristen dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 [3]. Ia adalah pengacara sejak zaman kolonial yang mewakili kalangan Indonesia Timur, bersama Johannes Latuharhary dari Ambon [4]. Kehadirannya dalam Panitia Sembilan menjadikannya representasi langsung dari kelompok non-Muslim dan Indonesia Timur dalam perumusan dasar negara [5].
Yang menarik, Maramis tidak merasa bahwa frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah suatu diskriminasi. Hatta mencatat dalam Mohammad Hatta: Memoir bahwa Maramis tidak merasakan penetapan itu sebagai diskriminasi terhadap non-Muslim [6].
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hatta sendiri bahwa kalimat yang mewajibkan penerapan syariat Islam tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas, sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk Islam [7]. Dan yang terpenting, kalimat itu telah disetujui oleh AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non-Muslim di Panitia Sembilan [8].
Fakta ini secara signifikan melemahkan narasi bahwa Maramis dan kelompok Indonesia Timur secara organik menolak tujuh kata tersebut.
2. Peran Laksamana Maeda dan Intervensi Jepang
Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi dan menjelang sidang PPKI pada 18 Agustus, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) [9].
Opsir tersebut menyampaikan bahwa para pemuka agama Kristen dan Katolik di Indonesia Timur menilai kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim [10]. Jika kalimat itu tetap dipertahankan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan [11].
Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa utusan Kaigun yang mendatangi Hatta adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda [12], perwira angkatan laut Jepang yang juga dikenal sebagai simpatisan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pemilik rumah yang digunakan untuk menyusun naskah proklamasi [13]. Maeda menyampaikan ketidaksetujuan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemilihan kata-kata tersebut [14].
Namun, perlu dicatat bahwa posisi Maeda dan Jepang dalam peristiwa ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, Maeda adalah penyampai pesan dari kelompok Indonesia Timur. Di sisi lain, sebagai perwira angkatan laut Jepang yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin nasionalis, perannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Jepang untuk menjaga stabilitas dan mencegah perpecahan di wilayah yang masih berada di bawah kendali pendudukan Jepang [15].
3. Motif Jepang: Stabilitas atau Konspirasi?
Pertanyaan kritisnya adalah: apakah intervensi Jepang merupakan dalih untuk mencegah Indonesia menjadi negara Islam, sebagaimana dihipotesiskan? Analisis atas sumber-sumber yang tersedia menunjukkan beberapa fakta penting:
Pertama, Jepang sebagai kekuasaan pendudukan pada Agustus 1945 telah kehilangan kendali efektif. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik telah diumumkan pada 15 Agustus 1945 [16]. Pada saat Hatta menerima kunjungan dari opsir Kaigun, kekuasaan Jepang di Indonesia berada dalam keadaan kolaps.
Tidak ada bukti kuat bahwa Jepang memiliki kapasitas atau kepentingan strategis untuk secara aktif membentuk konten konstitusi Indonesia pada saat itu, apalagi untuk mencegah Indonesia menjadi negara Islam [17].
Jika Jepang benar-benar ingin mencegah Indonesia menjadi negara Islam, mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya selama lebih dari tiga tahun pendudukan, bukan pada saat kekuasaan mereka nyaris berakhir [18].
Kedua, motif yang lebih masuk akal adalah pencegahan perpecahan teritorial. Jepang, yang masih bertanggung jawab menjaga ketertiban sampai kedatangan Sekutu, memiliki kepentingan untuk mencegah konflik komunal dan perpecahan di wilayah yang masih mereka kuasai [19]. Ancaman pemisahan diri dari Indonesia Timur merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas yang dapat memicu kekacauan lebih luas [20].
Ketiga, peran Maeda sebagai penyampai pesan harus dipahami dalam konteks hubungannya yang telah lama terjalin dengan para pemimpin nasionalis. Maeda telah menyediakan rumahnya untuk penyusunan naskah proklamasi dan secara konsisten menunjukkan simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia [21]. Perannya lebih mungkin sebagai fasilitator komunikasi antara kelompok Indonesia Timur dan para pemimpin nasionalis daripada sebagai agen yang memaksakan kehendak Jepang [22].
4. Mengapa Hatta Bertindak Cepat?
Hatta, yang menerima informasi ini pada sore hari, segera bertindak. Pada pagi hari berikutnya, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengadakan pertemuan dengan empat tokoh Islam: Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan [23]. Dalam pertemuan singkat itu, mereka sepakat untuk menghapus tujuh kata dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” [24].
Mengapa Hatta bertindak begitu cepat? Dalam memoarnya, Hatta menjelaskan bahwa ia khawatir ancaman pemisahan diri dari Indonesia Timur akan menghancurkan persatuan bangsa yang baru diproklamasikan [25]. Hatta berpendapat bahwa penghapusan tujuh kata diperlukan untuk mempertahankan persatuan bangsa Indonesia, dan bahwa kesediaan para pemimpin Islam untuk mengorbankan tujuh kata demi persatuan nasional akan menjadi demonstrasi komitmen mereka terhadap Republik [26].
Kesediaan para pemimpin Islam untuk mengorbankan tujuh kata juga mencerminkan kesadaran politik mereka yang matang. Ki Bagus Hadikusumo, yang sebelumnya paling gigih mempertahankan frasa tersebut [27], akhirnya setuju untuk menghapusnya demi persatuan bangsa. Kasman Singodimedjo, yang kemudian menyesali keputusannya dan mengatakan “Saya lah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini (menghapus tujuh kata Piagam Jakarta), dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” [28] tetap pada keyakinan bahwa pada saat itu, persatuan bangsa adalah prioritas utama.
5. Kesimpulan Analitis
Berdasarkan penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder yang otoritatif, dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, hipotesis bahwa “desakan Indonesia Timur adalah dalih karangan belaka” tidak terbukti. Meskipun AA Maramis tidak keberatan dengan tujuh kata, terdapat kelompok Kristen lain di Indonesia Timur yang sungguh-sungguh keberatan [29]. Nurcholish Madjid mencatat bahwa “Orang-orang Kristen yang berasal dari Sulawesi Utara, tanah kelahiran A.A. Maramis, secara serius menolak satu ungkapan dalam piagam tersebut” [30]. Johannes Latuharhary bahkan menyatakan bahwa bila rumusan ini diterapkan, “akibatnya mungkin besar terutama terhadap agama lain” [31].
Kedua, peran Jepang, melalui Laksamana Maeda, lebih bersifat menyampaikan daripada memaksakan. Maeda bertindak sebagai saluran komunikasi antara kelompok Indonesia Timur dan para pemimpin nasionalis, bukan sebagai agen yang mendikte kebijakan konstitusional Indonesia [32]. Motif Jepang lebih terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas di wilayah yang masih mereka kuasai daripada konspirasi untuk mencegah negara Islam [33].
Ketiga, keputusan penghapusan tujuh kata adalah hasil dari negosiasi elite Indonesia sendiri, bukan paksaan Jepang. Hatta, yang memahami ancaman perpecahan, mengambil inisiatif untuk melobi para pemimpin Islam [34].
Para pemimpin Islam, menyadari pentingnya persatuan nasional di atas kepentingan sektoral, rela mengorbankan tujuh kata demi menjaga keutuhan Republik yang baru lahir [35]. Keputusan ini diambil dalam waktu singkat (sekitar 15 menit) [36] dan mencerminkan kematangan politik para pendiri bangsa dalam menghadapi krisis.
Keempat, argumen bahwa Jepang ingin mencegah Indonesia menjadi negara Islam tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Jika Jepang memiliki agenda semacam itu, mereka memiliki tiga tahun kesempatan untuk mengimplementasikannya. Fakta bahwa intervensi terjadi pada saat kekuasaan Jepang sedang kolaps menunjukkan bahwa motifnya lebih pragmatis dan situasional daripada ideologis-strategis.
Dengan demikian, narasi sejarah yang lebih akurat adalah: penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta merupakan keputusan yang diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia sendiri, didorong oleh ancaman nyata perpecahan teritorial yang disampaikan melalui perantaraan seorang perwira Jepang, dengan pertimbangan utama menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan.
CATATAN KAKI
[1] Hatta, Mohammad. Mohammad Hatta: Memoir. Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1979, hlm. 458-461. Dikutip dalam “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id. Lihat juga “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[2] Maramis adalah satu-satunya anggota dari kalangan Kristen di Panitia Sembilan. Lihat “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[3] Maramis termasuk ke dalam Panitia Sembilan, dan satu-satunya orang Kristen dari 8 orang lain yang nasionalis-Islam maupun nasionalis-sekuler. Lihat “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[4] Maramis juga tergolong minoritas secara etnis dan agama. Bersama Johannes Latuharhary dari Ambon, Maramis mewakili kalangan Indonesia timur, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Lihat “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[5] Keterlibatan Maramis menunjukkan bahwa perumusan dasar negara melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang pandangan dan kelompok yang beragam. Lihat “Mengenal Sosok di Balik Panitia Sembilan,” Kompas.com, 5 Juni 2026.
[6] Hatta, Mohammad Hatta: Memoir, hlm. 458-461. Dikutip dalam “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[7] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[8] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[9] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016. Lihat juga “Hatta, Opsir Jepang, dan Pencabutan Tujuh Kata di Piagam Jakarta,” Republika Online, 22 Juni 2016.
[10] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[11] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[12] “Sebab Konflik Antara Kelompok Islam dan Timur tentang Piagam Jakarta,” Kompas.com, 30 Desember 2022.
[13] Laksamana Maeda adalah perwira angkatan laut Jepang yang memberikan kesempatan kepada rombongan Soekarno untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya. Lihat berbagai sumber tentang peran Laksamana Maeda dalam proklamasi.
[14] “Sebab Konflik Antara Kelompok Islam dan Timur tentang Piagam Jakarta,” Kompas.com, 30 Desember 2022.
[15] Pada Agustus 1945, Jepang masih bertanggung jawab menjaga ketertiban sampai kedatangan Sekutu. Lihat Reid, Anthony. “Djakarta in 1952-53: A Moment of Nation-Building Optimism.” Indonesia 108, no. 1 (2019): 65-88.
[16] Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Lihat berbagai sumber sejarah tentang akhir Perang Pasifik.
[17] Jika Jepang memiliki agenda untuk mencegah Indonesia menjadi negara Islam, mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya selama pendudukan. Tidak ada bukti bahwa mereka pernah berusaha secara sistematis untuk melakukan hal tersebut. Lihat berbagai sumber tentang kebijakan Jepang terhadap Islam di Indonesia.
[18] Kebijakan Jepang terhadap Islam di Indonesia lebih bersifat pragmatis, menggunakan Islam sebagai alat mobilisasi dukungan untuk upaya perang. Lihat berbagai sumber tentang kebijakan Jepang terhadap Islam.
[19] Jepang masih bertanggung jawab menjaga ketertiban sampai kedatangan Sekutu. Lihat Reid, “Djakarta in 1952-53.”
[20] Ancaman pemisahan diri dari Indonesia Timur adalah ancaman nyata yang dapat memicu kekacauan lebih luas. Lihat “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online.
[21] Laksamana Maeda menunjukkan simpati yang besar kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lihat berbagai sumber tentang peran Laksamana Maeda.
[22] Peran Maeda lebih sebagai fasilitator komunikasi daripada sebagai agen yang memaksakan kehendak Jepang. Lihat berbagai sumber tentang peran Laksamana Maeda.
[23] “Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta,” Kompas.com, 11 Oktober 2023.
[24] “Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta,” Kompas.com, 11 Oktober 2023.
[25] Hatta, Mohammad Hatta: Memoir, hlm. 458-461.
[26] “Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta,” Kompas.com, 11 Oktober 2023.
[27] Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh yang paling gigih mempertahankan frasa ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Lihat “Galau Ki Bagus Hadikusumo di Balik Penghapusan 7 Kata dalam Piagam Jakarta,” Detik.com, 1 Juni 2022.
[28] “Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta,” Republika Online, 13 Juli 2016.
[29] Menurut Nurcholish Madjid, orang-orang Kristen dari Sulawesi Utara secara serius menolak ungkapan tersebut. Lihat “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[30] Madjid, Nurcholish. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1995. Dikutip dalam “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[31] Latuharhary menyatakan bahwa bila rumusan ini diterapkan, “akibatnya mungkin besar terutama terhadap agama lain.” Lihat “Kisah A.A. Maramis dari Minahasa di Seputar Piagam Jakarta,” Tirto.id.
[32] Maeda bertindak sebagai saluran komunikasi antara kelompok Indonesia Timur dan para pemimpin nasionalis. Lihat “Sebab Konflik Antara Kelompok Islam dan Timur tentang Piagam Jakarta,” Kompas.com.
[33] Motif Jepang lebih terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas di wilayah yang masih mereka kuasai. Lihat Reid, “Djakarta in 1952-53.”
[34] Hatta mengambil inisiatif untuk melobi para pemimpin Islam. Lihat “Hatta, Opsir Jepang, dan Pencabutan Tujuh Kata di Piagam Jakarta,” Republika Online.
[35] Para pemimpin Islam rela mengorbankan tujuh kata demi menjaga keutuhan Republik. Lihat “Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta,” Kompas.com.
[36] Rapat berlangsung sekitar 15 menit. Lihat “Piagam Jakarta dan Wakil Indonesia Timur yang Menolak Syariat Islam,” Tirto.id, 22 Juni 2020.
