Ada satu ironi yang cukup sering kita temui dalam demokrasi Indonesia. Secara formal, masyarakat sudah punya pemimpin, aturan main, pemilu, bahkan jargon demokrasi yang lengkap. Tetapi ketika masuk ke praktik, urusannya tidak selalu semulus baliho kampanye.
Dalam kajian psikologi massa, ini bukan sekadar perkara “rakyat susah diatur”. Persoalannya lebih dalam: sistem bisa berubah lebih cepat daripada kebiasaan, literasi, dan cara berpikir warganya.
Ibarat negara sudah memperbarui software, sementara sebagian penggunanya masih mencari tombol “skip tutorial”. Hak politik tersedia dan ruang bicara terbuka, tetapi itu tidak otomatis membuat semua orang siap menggunakan kebebasan dengan nalar kritis dan rasa tanggung jawab.
Ketika Sistem Berubah Lebih Cepat daripada Kebiasaan
Di sinilah teori kesenjangan kebudayaan atau cultural lag dari William F. Ogburn terasa relevan. Ogburn pada dasarnya menjelaskan bahwa perubahan material, teknologi, atau institusi dapat melaju lebih dahulu, sedangkan nilai dan kebiasaan sosial menyusul belakangan.
Masalahnya, kebiasaan lama tidak hilang hanya karena aturan baru sudah dicetak. Mentalitas paternalistik, misalnya, membuat sebagian warga masih lebih nyaman menempatkan pemimpin sebagai figur “bapak” yang dianggap serba tahu, bukan sebagai pejabat publik yang bekerja dalam sistem dan tetap harus diawasi.
Akhirnya, partisipasi publik kadang mirip grup WhatsApp keluarga: semua boleh bicara, tetapi diam-diam tetap menunggu satu orang senior mengetik, “Begini saja ya…”.
Kebebasan Juga Menuntut Tanggung Jawab
Kebebasan juga punya sisi yang tidak selalu romantis. Ia memberi pilihan, tetapi sekaligus meminta kita bertanggung jawab atas pilihan itu.
Bagi masyarakat yang belum terbiasa mandiri, kebebasan bisa terasa seperti dilepas di simpang lima tanpa petunjuk arah: bebas jalan ke mana saja, tetapi malah bingung harus belok ke mana. Dari sini muncul apa yang bisa disebut krisis otonomi.
Masyarakat dapat bergerak seperti pendulum, dari terlalu patuh kepada otoritas lalu berbalik menolak aturan ketika kontrol melemah. Jadi, masalahnya bukan karena kebebasan itu buruk. Yang sering terlupakan justru syaratnya: kedewasaan, kemampuan mengambil keputusan, dan kesiapan menerima konsekuensi.
Demokrasi, bagaimanapun, bukan paket prasmanan; haknya diambil semua, tanggung jawabnya jangan ditinggal di meja.
Literasi Menentukan Kualitas Partisipasi
Masalah berikutnya adalah literasi. Hak suara memang penting, tetapi demokrasi tidak berhenti saat jari selesai dicelup tinta.
Jika warga tidak terbiasa memeriksa informasi, membedakan fakta dari opini, dan menimbang kepentingan bersama, partisipasi publik mudah berubah menjadi kompetisi siapa yang paling keras suaranya. Tokoh politik pun bisa dibela seperti klub sepak bola: menang dipuji habis-habisan, kalah wasit yang disalahkan.
Dalam psikologi massa, perilaku individu memang dapat berubah ketika berada di tengah kerumunan, dan emosi bersama sering membuat penilaian pribadi menjadi lebih mudah diarahkan.
Karena itu, kalimat “semua orang juga bilang begitu” seharusnya bukan akhir diskusi. Viral bukan sinonim dari valid.
Demokrasi Membutuhkan Warga yang Matang
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada tombol instan. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan, literasi, budaya dialog, dan kemandirian berpikir.
Masyarakat yang matang bukan masyarakat yang selalu mengangguk kepada pemimpin, tetapi juga bukan yang merasa semua aturan pasti salah. Ia mampu bertanya, mengkritik, berbeda pendapat, lalu tetap bersedia menanggung akibat dari pilihannya.
Karena itu, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berdiri di podium. Kualitas warga di depan podium juga sama pentingnya.
Demokrasi bukan pertunjukan satu orang; hampir semua orang memegang mikrofon. Tantangannya sederhana untuk diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dijalankan: tahu kapan bicara, tahu kapan mendengar, dan tahu bahwa setiap hak selalu datang bersama tanggung jawab.
Editor: Al-Afasy
The post Demokrasi Indonesia Bukan Paket Prasmanan appeared first on Muhammadiyah Jateng.
