Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah Roni Tabroni Luncurkan Buku Jurnalisme untuk Kemanusiaan
INFOMU.CO | Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital yang sering mengedepankan kecepatan dan sensasi, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Roni Tabroni menawarkan paradigma baru tentang peran media. Melalui buku terbarunya berjudul Jurnalisme untuk Kemanusiaan, ia mengajak insan pers menjadikan jurnalisme sebagai penggerak kepedulian sosial sekaligus solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.
Buku tersebut diluncurkan dalam diskusi yang berlangsung di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Hadir sebagai pembahas Direktur tvMu Makroen Sanjaya, Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.
Dalam sambutannya, Roni menjelaskan bahwa buku ini merupakan kelanjutan dari karya sebelumnya, Jurnalisme Filantropi, yang lebih banyak membahas konsep dan landasan akademis. Buku terbaru ini lahir sebagai jawaban atas pertanyaan para mahasiswa, akademisi, dan praktisi media yang ingin mengetahui bagaimana konsep tersebut diterapkan secara nyata dalam kerja jurnalistik.
Menurut Roni, jurnalisme filantropi tidak cukup berhenti pada penyampaian fakta. “Jurnalisme filantropi bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan menghubungkan informasi dengan aksi nyata untuk kemaslahatan publik,” ujarnya.
Karena itu, buku ini menyajikan panduan praktis yang dapat diterapkan di ruang redaksi, mulai dari perencanaan liputan, pengumpulan data, penyusunan naskah, pembangunan ekosistem media, hingga model bisnis yang memungkinkan media tetap berkelanjutan tanpa kehilangan orientasi kemanusiaan.
Ia menegaskan, media memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menjadi pencatat peristiwa. “Media yang baik bukan hanya menghadirkan informasi, tetapi juga mampu menggerakkan kepedulian dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” kata dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) tersebut.
Roni menilai paradigma jurnalisme filantropi sebenarnya berakar kuat dari budaya Indonesia. Nilai gotong royong, tolong-menolong, dan semangat berbagi telah menjadi kekuatan sosial bangsa jauh sebelum praktik jurnalistik modern berkembang. “Jurnalisme filantropi lahir dari nilai-nilai Indonesia, gotong royong, tolong-menolong, dan semangat berbagi yang telah menjadi kekuatan bangsa sejak lama,” tutur Komisioner KPID Jawa Barat periode 2020–2024 itu.
Menurutnya, fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia menjadi modal penting untuk membangun praktik jurnalisme yang tidak hanya mengejar pemberitaan, tetapi juga mampu membangkitkan solidaritas sosial.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Ia menilai jurnalisme dan kemanusiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, ia mengangkat liputan mengenai anak-anak yang harus menyeberangi sungai menggunakan tali karena belum tersedia jembatan atau masyarakat yang harus melewati jalan rusak berlobang setiap hari.
Menurut Titin, pemberitaan seperti itu bukan sekadar menghadirkan cerita yang menyentuh, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan kebijakan. “Melalui liputan ini diharapkan pemangku kepentingan, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dapat segera membangun jembatan atau memperbaiki jalan yang rusak,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Ia menegaskan bahwa nilai kemanusiaan seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap praktik jurnalistik. Bahkan, dengan gaya khasnya, Teguh berseloroh agar pada cetakan berikutnya judul buku tersebut ditambah satu kata menjadi
“Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan”, karena menurutnya jurnalisme memang sejak awal lahir untuk membela kepentingan manusia.
Lebih jauh, Teguh mengingatkan bahwa jurnalisme ideal tidak hanya bekerja di hilir dengan memberitakan dampak sebuah peristiwa, tetapi juga harus hadir di hulu melalui fungsi mitigasi.
“Tidak cukup kita hanya bergerak membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang ekstrem,” katanya.
Ia pun mengibaratkan jurnalisme bukan sekadar menjadi “pemadam kebakaran” yang datang ketika musibah telah terjadi. Sebaliknya, media harus mampu mengawal kebijakan publik dan mengingatkan berbagai potensi persoalan sejak awal agar krisis kemanusiaan dapat dicegah. (*)
