Negara Ini Pernah Kaya Negarawan, Kini Mengalami Defisit Kenegarawanan

Delapan puluh tahun yang lalu, Indonesia bahkan belum memiliki gedung-gedung pencakar langit, jalan tol yang membentang, atau jutaan sarjana seperti sekarang. Namun, republik yang baru lahir itu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: stok pemimpin yang kualitas intelektual, moral, dan kenegarawanannya melampaui zamannya.

Hari ini keadaan seolah berbalik. Kita memiliki jutaan lulusan perguruan tinggi, ribuan doktor dan profesor, akses pendidikan yang jauh lebih baik, tetapi justru sering merasakan kelangkaan pemimpin yang mampu menjadi negarawan. Indonesia seperti sedang mengalami defisit negarawan dan inflasi politisi.

Salah satu contoh terbaik adalah Haji Agus Salim. Ia menguasai sedikitnya enam bahasa asing. Jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan, Agus Salim pernah bekerja sebagai penerjemah di Konsulat Belanda di Jeddah. Kemampuan bahasa dan keluasan wawasannya kemudian menjadi modal besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia.

Pada tahun 1947, ketika agresi Belanda berusaha mengembalikan Indonesia ke dalam penjajahan, Agus Salim memimpin misi diplomatik ke negara-negara Arab. Dalam waktu yang relatif singkat, Mesir, Lebanon, Suriah, Irak hingga Arab Saudi memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu menjadi modal penting bagi perjuangan Indonesia di forum internasional.

Soekarno menjulukinya “The Grand Old Man”, bukan semata karena usia, tetapi karena kebijaksanaan dan keluasan ilmunya. Namun gelar kehormatan itu tidak pernah berubah menjadi jabatan yang terus-menerus dinikmatinya. Ia tetap hidup sederhana hingga akhir hayat.

Kemudian ada Sutan Syahrir. Pada usia 36 tahun, ia menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia sekaligus salah satu perdana menteri termuda di dunia pada masanya. Syahrir memahami bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dengan bambu runcing dan senapan, tetapi juga membutuhkan diplomasi yang cerdas.

Melalui Perjanjian Linggarjati, Indonesia mulai memperoleh perhatian dan pengakuan dunia internasional. Namun ironisnya, di dalam negeri ia justru dicap sebagai “terlalu lunak” terhadap Belanda. Bahkan ia pernah dicaci dengan berbagai tuduhan. Bertahun-tahun kemudian, Syahrir ditangkap oleh pemerintahnya sendiri tanpa proses pengadilan yang tuntas, hingga akhirnya wafat dalam pengasingan medis di Swiss.

Sosok ketiga adalah Mohammad Natsir. Masa jabatannya sebagai Perdana Menteri memang hanya sekitar enam bulan. Namun kontribusinya jauh melampaui lamanya kekuasaan. Melalui Mosi Integral tahun 1950, Natsir melakukan lobi-lobi politik yang tenang selama berbulan-bulan kepada berbagai negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat.

Hasilnya luar biasa. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perang saudara dan tanpa pertumpahan darah. Sejarah mencatat, Mosi Integral menjadi salah satu fondasi terpenting dalam menjaga keutuhan republik.

Ketiga tokoh ini memiliki satu kesamaan yang jarang diceritakan secara utuh. Mereka bukan pemimpin yang membangun popularitas dengan retorika berapi-api atau pencitraan yang gemerlap. Mereka adalah pemikir-pemikir besar yang bekerja dalam ruang-ruang perundingan yang sunyi. Mereka memahami bahwa satu kalimat yang salah dalam diplomasi dapat menghilangkan sebuah negara dari peta dunia.

Mereka membangun republik ini dengan kecerdasan, kesabaran, argumentasi, dan integritas.

Ironisnya, setelah pengabdian sebesar itu, akhir perjalanan mereka hampir serupa. Agus Salim wafat dalam kesederhanaan. Syahrir meninggal dalam pengasingan. Mohammad Natsir mengalami karantina politik selama bertahun-tahun. Republik yang mereka selamatkan ternyata tidak selalu pandai menghargai orang-orang terbaiknya.

Ironi itu masih terasa hingga hari ini. Indonesia seperti belum menjadi rumah yang benar-benar ramah bagi kejujuran dan kecerdasan. Muncul ungkapan yang pahit, “orang jujur terbujur, orang pintar tersingkir.” Tentu ungkapan itu tidak selalu benar untuk semua keadaan, tetapi ia lahir dari kegelisahan masyarakat ketika melihat integritas sering kali kalah oleh kepentingan.

Tidak sedikit anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa memilih berkarya di luar negeri karena merasa ilmu, profesionalisme, dan idealismenya memperoleh ruang yang lebih luas di sana. Mereka mengharumkan nama Indonesia di berbagai negara, sementara negerinya sendiri justru kehilangan banyak potensi terbaik.

Yang lebih ironis lagi, Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Jutaan orang berpendidikan tinggi lahir setiap tahun. Namun dalam praktik politik, tidak selalu mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak terbaik yang memperoleh kesempatan memimpin. Yang lebih menentukan sering kali adalah kekuatan modal, popularitas, jaringan politik, dan kemampuan memenangkan kontestasi.

Dalam situasi seperti itu, muncul pula kekhawatiran publik ketika lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan mengawal demokrasi dipersepsikan dipengaruhi atau diperalat demi memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Jika itu terjadi, yang melemah bukan hanya institusinya, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada negara.

Padahal republik ini dibangun bukan untuk melayani elite politik, melainkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik. Yang jauh lebih mendesak adalah membangun budaya politik yang menghargai kejujuran, meritokrasi, integritas, ilmu pengetahuan, dan kenegarawanan. Sebab bangsa yang besar bukan hanya mampu melahirkan orang-orang hebat, tetapi juga mampu menghormati mereka, memberi ruang kepada mereka untuk mengabdi, dan menjadikan mereka teladan.

Delapan puluh tahun lalu, republik ini diselamatkan oleh para negarawan yang bekerja dalam kesunyian. Hari ini, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mau bekerja untuk sejarah, bukan sekadar untuk tepuk tangan sesaat.

Negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang. Politisi sering kali berpikir tentang pemilu yang akan datang. Republik ini lahir karena kenegarawanan, dan hanya akan tetap kokoh jika kembali dipimpin oleh mereka yang menempatkan bangsa di atas segala kepentingan.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni