Mengabdi Tanpa Terbelah: Jalan Muhammadiyah Mencintai Indonesia

Di tengah dinamika politik yang semakin keras, sering muncul anggapan bahwa seseorang harus memilih satu di antara dua posisi: menjadi pendukung pemerintah atau menjadi pengkritik pemerintah. Akibatnya, ruang publik dipenuhi polarisasi. Yang memuji dianggap kehilangan daya kritis, sedangkan yang mengkritik dicap anti pemerintah, bahkan tidak jarang dituduh anti negara.

Padahal, cara berpikir seperti itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi, juga tidak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah.

Sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar dengan misi Islam Berkemajuan, Muhammadiyah menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Indonesia adalah negara hasil konsensus kebangsaan yang wajib dijaga bersama, sekaligus menjadi ruang pengabdian untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan, memajukan, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Konsep ini menjadi pagar dan proteksi kebangsaan yang kokoh, sehingga kecintaan kepada Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Karena itu, kader Muhammadiyah yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama penting dan sama mulianya. Yang membedakan hanyalah medan pengabdiannya, bukan nilai pengabdiannya.

Kader Muhammadiyah yang berada di dalam pemerintahan berkewajiban bekerja secara profesional, amanah, dan maksimal untuk menyukseskan program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, loyalitas kepada pemerintah tidak boleh berubah menjadi budaya asal bapak senang. Lebih berbahaya lagi apabila berubah menjadi perilaku menjilat kekuasaan, mengorbankan integritas demi jabatan, dan menutup mata terhadap kekeliruan. Kesetiaan seorang kader Muhammadiyah bukan kepada individu yang sedang memegang kekuasaan, melainkan kepada Allah, bangsa, negara, konstitusi, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Di sisi lain, kader Muhammadiyah yang berada di luar pemerintahan memikul amanah yang tidak kalah penting. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, masukan, dan pengawasan. Namun kritik dalam tradisi Muhammadiyah bukanlah caci maki, fitnah, ujaran kebencian, atau sekadar mencari sensasi. Kritik harus lahir dari ilmu, disampaikan dengan adab, didukung argumentasi yang kuat, serta disertai tanggung jawab moral. Mengkritik memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan kritik membutuhkan kejujuran intelektual dan kedewasaan akhlak.

Dalam demokrasi, mereka yang mengapresiasi maupun mengkritisi pemerintah sesungguhnya sedang menjalankan kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara. Demokrasi membutuhkan keduanya. Pujian yang objektif akan menguatkan kebijakan yang benar, sedangkan kritik yang konstruktif akan menjadi pengingat agar kekuasaan tidak keluar dari rel konstitusi dan kepentingan rakyat. Sebab, loyalitas seorang warga negara bukan kepada penguasa, melainkan kepada bangsa, negara, dan konstitusi. Pemerintah datang dan pergi melalui mekanisme demokrasi, tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak.

Tidak adil jika kader Muhammadiyah yang berada di dalam pemerintahan atau yang mendukung program-program pemerintah yang baik dengan mudah dicap sebagai penjilat kekuasaan. Selama dukungan itu diberikan secara rasional, objektif, dan tetap berpegang pada prinsip amar makruf nahi mungkar, maka itu adalah bagian dari ikhtiar membangun bangsa. Sebaliknya, kader Muhammadiyah yang berada di luar pemerintahan dan menyampaikan kritik yang santun, berbasis data, serta bertanggung jawab juga tidak patut dituduh sebagai orang yang anti pemerintah, apalagi dianggap tidak mencintai Indonesia. Dukungan yang berintegritas dan kritik yang bermartabat adalah dua sisi dari pengabdian yang sama. Yang satu memperkuat jalannya pemerintahan, yang lain memastikan agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar. Keduanya lahir dari rasa cinta kepada agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi itu dapat kita saksikan pada pemerintahan saat ini. Tidak sedikit kader Muhammadiyah, bahkan terdapat kader-kader pada level puncak yang mendapat amanah berada di dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Di saat yang sama, banyak pula kader Muhammadiyah yang tetap berada di luar pemerintahan dan secara konsisten memberikan masukan, koreksi, serta kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mengenai penegakan hukum, program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola pemerintahan, dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya. Semua itu tidak seharusnya dipertentangkan. Justru bagi Muhammadiyah, keberagaman peran tersebut harus dipandang sebagai kekayaan organisasi sekaligus cerminan jati diri Muhammadiyah yang independen. Independen bukan berarti menjaga jarak dari negara, tetapi bebas dari kepentingan politik praktis sehingga mampu mendukung kebijakan yang benar dan mengoreksi kebijakan yang keliru dengan tetap menjunjung tinggi adab, ilmu, dan tanggung jawab.

Muhammadiyah sejak awal tidak mendidik kadernya menjadi oposisi permanen, tetapi juga tidak mendidik kadernya menjadi pendukung tanpa syarat. Muhammadiyah mendidik kader agar selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang baik, maka sudah semestinya didukung. Ketika terdapat kebijakan yang keliru, maka harus diingatkan dengan cara yang bermartabat. Inilah makna dakwah amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, kader Muhammadiyah tidak dibenarkan bersikap anti terhadap pemerintah, apalagi anti terhadap negara. Muhammadiyah bukanlah gerakan yang mengajarkan permusuhan terhadap kekuasaan, tetapi juga bukan organisasi yang membenarkan sikap membela pemerintah secara membabi buta. Sejak berdirinya, Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai gerakan Islam yang mewujudkan rasa cinta tanah air secara rasional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Cinta kepada Indonesia diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, serta partisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa.

Karena itu pula, jangan sampai di antara kader Muhammadiyah tumbuh rasa saling curiga, apalagi saling menyikut, hanya karena berbeda posisi dan cara dalam menjalankan kewajiban sebagai wujud cinta kepada negara. Mereka yang berada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan sesungguhnya sedang menempuh jalan pengabdian yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Jangan pula ada yang merasa paling Muhammadiyah hanya karena berada di luar kekuasaan. Sebaliknya, jangan pula ada yang merasa paling berjasa karena berada di dalam pemerintahan. Perbedaan strategi pengabdian tidak boleh melahirkan perpecahan. Ukurannya bukanlah di mana seseorang berdiri, melainkan apakah ia tetap menjaga integritas, menjunjung tinggi adab, berpihak kepada kebenaran, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di sinilah letak keindahan Islam Berkemajuan. Mencintai Indonesia bukan berarti selalu membenarkan pemerintah, dan mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Justru kecintaan kepada tanah air diwujudkan dengan keberanian mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi yang keliru, serta menghadirkan solusi yang membawa kemajuan bersama.

Semangat inilah yang selaras dengan slogan “Cerdas Bangsa Semesta Bercahaya.” Bangsa yang cerdas bukanlah bangsa yang seluruh warganya berpikir sama, melainkan bangsa yang mampu berdialog, berbeda pendapat dengan santun, menjunjung tinggi ilmu, dan memuliakan akhlak. Cahaya kemajuan tidak lahir dari fanatisme kepada kekuasaan ataupun kebencian kepada pemerintah, melainkan dari keberanian untuk bekerja dengan amanah, mengkritik dengan adab, serta mengabdi dengan penuh keikhlasan.

Muhammadiyah mengajarkan bahwa jabatan hanyalah sarana, bukan tujuan. Kekuasaan hanyalah amanah, bukan kemuliaan. Kritik hanyalah ikhtiar meluruskan, bukan permusuhan. Dukungan hanyalah bentuk tanggung jawab, bukan penjilatan. Selama semua itu dilakukan dengan niat yang benar, adab yang terjaga, dan berpihak kepada kepentingan bangsa, maka semuanya adalah bagian dari ibadah dan dakwah.

Pada akhirnya, ukuran kemuliaan seorang kader Muhammadiyah bukanlah apakah ia berada di dalam atau di luar kekuasaan. Kemuliaannya terletak pada sejauh mana ia tetap menjaga integritas, menebarkan kemaslahatan, serta setia kepada cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan diridai Allah Swt. Itulah wajah Muhammadiyah yang sesungguhnya: mengabdi tanpa terbelah, mencintai Indonesia tanpa kehilangan keberanian untuk mengatakan yang benar, serta menjadikan Islam Berkemajuan sebagai cahaya bagi bangsa semesta.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni