WARTAPTM.ID, SIDOARJO – Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Selasa (5/5/2026). Dalam agenda tersebut, persoalan keterbatasan kuota KIP Kuliah menjadi salah satu isu utama yang dibahas bersama pimpinan kampus.
Kunjungan itu dihadiri Anggota Komisi X DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, beserta tim pendamping. Kehadiran rombongan disambut jajaran rektorat, dekan, hingga Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Umsida.
Rektor Umsida, Hidayatulloh, menjelaskan bahwa minat mahasiswa terhadap program KIP Kuliah di kampusnya terus meningkat setiap tahun. Umsida sendiri menerima sekitar 11.500 mahasiswa baru dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang ekonomi yang beragam.
Menurutnya, kebutuhan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar KIP Kuliah yang mencapai 500 hingga 600 mahasiswa setiap tahunnya, sementara kuota penerima hanya berkisar 200 mahasiswa.
“Mahasiswa dari kelompok kurang mampu tentu menjadi perhatian kami. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan berbagai skema bantuan pendidikan, termasuk melalui KIP Kuliah,” ujarnya.
Untuk menjembatani keterbatasan kuota tersebut, Umsida menyediakan sejumlah alternatif beasiswa lain, seperti beasiswa prestasi, tahfidz, hingga bantuan pendidikan berbasis potongan biaya kuliah. Namun, pihak kampus mengakui skema tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan manfaat KIP Kuliah.
Hidayatulloh menilai tingginya peminat KIP Kuliah menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi, termasuk dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Ini bukan semata karena jumlah masyarakat miskin bertambah, tetapi karena semakin banyak masyarakat yang memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah di Umsida justru menunjukkan performa akademik yang baik. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa penerima program tersebut mencapai 3,63, bahkan beberapa di antaranya hampir memperoleh IPK sempurna.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa bantuan pendidikan tidak hanya membuka akses kuliah, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas akademik mahasiswa.
Sementara itu, Reni Astuti menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari agenda reses DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan tinggi.
Ia mengakui bahwa keterbatasan kuota KIP Kuliah masih menjadi tantangan nasional karena harus dibagi ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan dukungan bagi kampus-kampus yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap bantuan pendidikan.
“InsyaAllah kami membawa sekitar 50 kuota tambahan KIP Kuliah. Mudah-mudahan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa di Umsida,” ungkapnya.
Menurut Reni, pemerintah terus berupaya memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala faktor ekonomi.
Ia juga berharap informasi mengenai program KIP Kuliah dapat disosialisasikan lebih awal kepada calon mahasiswa, sehingga lulusan SMA sederajat memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan sesi dialog bersama mahasiswa dan civitas akademika Umsida guna menyerap berbagai aspirasi terkait akses pendidikan tinggi dan penguatan program bantuan pendidikan nasional.
The post KIP Kuliah di Umsida Jadi Sorotan DPR RI, Kuota Dinilai Belum Seimbang dengan Tingginya Peminat appeared first on Warta PTM.
