Politik Nilai Muhammadiyah: Dari Sejarah ke Tanggung Jawab Kader
(Tulisan ke-41 dari Beberapa Tulisan Terkait Kaderisasi)
Oleh : Amrizal – Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumut/Dosen Universitas Negeri Medan
Muhammadiyah lahir bukan di ruang steril dari sejarah. Ia tumbuh di tengah penjajahan, keterbelakangan umat, dan ketimpangan sosial. Karena itu, sejak awal Muhammadiyah tidak pernah benar-benar terpisah dari politik—namun politik yang dimaksud bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan politik nilai, politik kebangsaan, dan politik pencerahan.
Sejarah panjang keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam politik—dari sebelum kemerdekaan hingga era Reformasi—menyimpan pelajaran berharga. Bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk menjadi cermin bagi kader hari ini agar tidak salah jalan dan salah langkah.
Politik sebagai Bagian dari Amanah Keislaman
Dalam Islam, urusan publik tidak bisa dilepaskan dari nilai keimanan. Al-Qur’an menegaskan:
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.”(QS. Ali Imran: 104)
Ayat ini menjadi fondasi dakwah Muhammadiyah, termasuk ketika dakwah itu bersentuhan dengan urusan kekuasaan dan kebijakan publik. Politik, dalam pandangan ini, adalah wasilah, bukan tujuan.
Rasulullah SAW pun bersabda:
“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud)
Inilah spirit politik Muhammadiyah: keberanian moral, bukan ambisi jabatan.
Sebelum Kemerdekaan: Politik Kebangsaan Berbasis Dakwah
Pada masa penjajahan, Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik. Namun tokoh-tokohnya aktif dalam perjuangan kebangsaan. KH Ahmad Dahlan menanamkan kesadaran bahwa kemajuan umat adalah syarat kemerdekaan bangsa. Pendidikan, pencerahan akal, dan pembebasan dari takhayul adalah strategi politik peradaban.
Tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansur, dan Fakhruddin terlibat aktif dalam wacana kebangsaan. Mas Mansur bahkan menjadi bagian dari Empat Serangkai bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah hadir di pusat sejarah, tanpa kehilangan identitas dakwahnya.
Orde Lama: Masyumi dan Ideal Politik Umat
Pasca-kemerdekaan, realitas menuntut keterlibatan politik yang lebih formal. Melalui Masyumi, banyak tokoh Muhammadiyah masuk ke arena politik negara. Mohammad Natsir, meski sering diasosiasikan dengan Persis, memiliki relasi ideologis kuat dengan Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo berperan penting dalam BPUPKI dan PPKI, bahkan dalam kompromi besar terkait dasar negara.
Namun sejarah mencatat, idealisme sering berbenturan dengan kekuasaan. Pembubaran Masyumi pada 1960 menjadi pelajaran mahal: bahwa politik kekuasaan tanpa ruang kebebasan akan melukai dakwah. Muhammadiyah tidak memberontak, tetapi melakukan refleksi mendalam.
KH Ahmad Azhar Basyir kemudian menegaskan:
“Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tetapi berpolitik nilai.”
Orde Baru: Menjaga Jarak, Merawat Pengaruh
Di bawah Orde Baru, politik dikendalikan negara. Muhammadiyah memilih jalan sunyi: menjaga jarak dari kekuasaan, memperkuat pengaruh melalui amal usaha. Sekolah, universitas, rumah sakit, dan gerakan sosial berkembang pesat.
Tokoh-tokoh Muhammadiyah memang ada yang masuk pemerintahan atau Golkar, tetapi itu bukan mandat organisasi. Muhammadiyah tetap berdiri sebagai kekuatan masyarakat sipil. Inilah bukti bahwa pengaruh tidak selalu lahir dari jabatan.
Buya Syafii Maarif dengan tegas mengingatkan:
“Jika Muhammadiyah larut dalam politik kekuasaan, maka ia akan kehilangan kekuatan moralnya.”
Reformasi: PAN dan Dilema Baru
Reformasi 1998 membuka kembali ruang politik. Amien Rais, tokoh Muhammadiyah, tampil sebagai simbol perlawanan moral terhadap otoritarianisme. Lahirnya PAN menjadi realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri.
Namun Muhammadiyah bersikap tegas: PAN bukan partai Muhammadiyah. Hubungannya bersifat historis dan kultural, bukan struktural. Muhammadiyah tetap menjaga jarak yang sama dengan semua partai. Pelajaran penting di sini adalah kedewasaan. Kader boleh berpolitik, tetapi organisasi harus tetap merdeka.
Hikmah Besar bagi Kader Muhammadiyah Hari Ini
Dari seluruh perjalanan sejarah ini, ada beberapa pelajaran utama:
- Politik adalah amanah, bukan tujuan hidup
- Nilai harus memimpin kekuasaan, bukan sebaliknya
- Organisasi dakwah tidak boleh menjadi alat partisan
- Kader harus siap menang dan siap tidak dipilih
- Etika lebih penting daripada popularitas
Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Ayat ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang masuk ke dunia kekuasaan tanpa pegangan nilai.
Berpolitik dengan Nurani
Muhammadiyah telah membuktikan bahwa berjarak dari kekuasaan bukan berarti kehilangan pengaruh, dan masuk ke politik bukan berarti harus kehilangan integritas. Semuanya bergantung pada niat, ilmu, dan akhlak.
Bagi kader Muhammadiyah hari ini—terutama angkatan muda—sejarah ini bukan untuk ditiru secara literal, tetapi untuk diambil hikmahnya. Zaman boleh berubah, tetapi jalan dakwah harus tetap lurus.
Ketika politik menjadi gelap, kader Muhammadiyah harus menjadi pelita. Ketika kekuasaan memanggil, nilai harus tetap memimpin.
Di situlah politik menemukan maknanya sebagai ibadah, dan Muhammadiyah tetap berdiri sebagai penjaga nurani bangsa.
Wallahu A’lam Bish Shawab
