Anggaran Penanggulangan Bencana: Antara Respons Darurat dan Ketahanan Fiskal Jangka Panjang
Oleh : Irfan, SE.,MM.,PhD – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU & Ketua Majelis Ekonomi Bisnis & Parawisata PWM Sumut
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Letak geografis pada cincin api Pasifik, kondisi topografi yang beragam, serta dampak perubahan iklim menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana hidrometeorologi lainnya terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana tidak lagi dipandang sebagai kejadian insidental, melainkan sebagai risiko sistemik yang berdampak langsung pada stabilitas fiskal negara.
Penanganan bencana di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada pendekatan respons darurat melalui realokasi anggaran, dana siap pakai, serta bantuan tidak terduga dalam APBN dan APBD. Ketika bencana berskala besar terjadi, pemerintah sering kali harus melakukan refocusing anggaran, penundaan program pembangunan, bahkan penambahan pembiayaan melalui utang. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat mengenai keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Di satu sisi, negara dituntut hadir secara cepat dan masif untuk melindungi masyarakat terdampak bencana. Namun di sisi lain, pola pembiayaan yang reaktif berpotensi melemahkan disiplin fiskal dan mengganggu prioritas pembangunan. Oleh karena itu, reformasi anggaran penanggulangan bencana menjadi isu strategis dalam agenda reformasi keuangan sektor publik, khususnya dalam membangun ketahanan fiskal jangka panjang.
Ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan pendanaan dalam penanggulangan bencana antara lain: Anggaran penanggulangan bencana masih didominasi oleh pendekatan respons darurat dan belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan fiskal jangka panjang. Ketergantungan yang tinggi pada dana darurat dan realokasi anggaran menyebabkan terganggunya program pembangunan prioritas. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, terutama daerah rawan bencana, menyebabkan ketimpangan kemampuan penanganan bencana antar wilayah. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan risiko bencana dalam sistem keuangan publik. Lemahnya integrasi antara kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan penganggaran pemerintah.
Dalam sistem keuangan publik Indonesia, anggaran penanggulangan bencana tersebar dalam berbagai pos, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui belanja kementerian/lembaga, dana siap pakai, serta belanja tidak terduga. Sementara itu, pemerintah daerah mengandalkan belanja tidak terduga dalam APBD untuk merespons kejadian bencana.
Namun, karakteristik utama dari penganggaran tersebut adalah sifatnya yang reaktif. Anggaran baru dimobilisasi setelah bencana terjadi, sehingga perencanaan fiskal tidak sepenuhnya mempertimbangkan risiko bencana sebagai variabel utama. Akibatnya, penanganan bencana sering kali mengorbankan alokasi anggaran sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Pendekatan respons darurat memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, ketidakpastian fiskal meningkat karena pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan secara mendadak. Kedua, proses realokasi anggaran berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan kualitas belanja publik. Selain itu, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa investasi pada mitigasi risiko bencana jauh lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Tanpa reformasi, anggaran negara akan terus tersedot untuk pembiayaan pemulihan, bukan pencegahan.
Reformasi anggaran penanggulangan bencana perlu diarahkan pada penguatan ketahanan fiskal jangka panjang. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan risiko bencana ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pemerintah. Risiko bencana harus diperlakukan sebagai kewajiban fiskal potensial (contingent liabilities) yang diperhitungkan sejak awal.
Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan instrumen pembiayaan risiko bencana, seperti dana cadangan khusus, skema asuransi bencana, dan mekanisme pembiayaan berbasis risiko. Instrumen ini dapat mengurangi tekanan fiskal saat bencana terjadi serta meningkatkan kepastian pendanaan.
Di tingkat daerah, reformasi juga mencakup penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah. Daerah rawan bencana perlu diberikan insentif fiskal untuk mengalokasikan anggaran mitigasi, serta dukungan teknis dalam perencanaan berbasis risiko.
Reformasi anggaran penanggulangan bencana tidak hanya berdampak pada efektivitas respons bencana, tetapi juga pada kualitas keuangan sektor publik secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang lebih preventif dan terencana, pemerintah dapat menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Lebih jauh, reformasi ini mendorong perubahan paradigma dari sekadar penanganan bencana menuju pengelolaan risiko bencana yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan manajemen keuangan publik modern.
Reformasi anggaran penanggulangan bencana merupakan bagian penting dari reformasi keuangan sektor publik di Indonesia. Pendekatan respons darurat yang selama ini dominan terbukti memiliki keterbatasan dalam menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju sistem penganggaran yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis risiko.
Integrasi risiko bencana dalam perencanaan fiskal, pengembangan instrumen pembiayaan risiko, serta penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan fiskal nasional. Dengan reformasi yang tepat, anggaran penanggulangan bencana tidak hanya menjadi alat respons darurat, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan stabilitas keuangan sektor publik. Semoga bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk menyusun anggaran pemerintah masa yang akan datang (***)
