Jakarta, infoMu.co – Muhammadiyah mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential theshold) diturunkan dari 20 persen guna membuka peluang kandidat calon presiden yang lebih banyak.
“Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu ‘kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan. Ia berharap ke depan setidaknya bisa muncul enam sampai tujuh pasangan calon.
“Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka,” kata dia.
Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.
Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.
“Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi,” kata dia.
Presidential Threshold yang diatur dalam UU pemilu menjadi salah satu pasal yang beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terakhir, pada 28 Februari lalu, MK memutuskan menolak permohonan uji materi pengaturan ambang batas presiden (presidential threshold) yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
Permohonan ini teregistrasi pada perkara No. 4/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Herifuddin Daulay seorang guru honorer dari Riau. MK menegaskan pernah memutuskan perkara yang sama atau serupa pada putusan sebelumnya.
“Isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan a quo pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pendapat mahkamah dalam sidang pembacaan putusan kala itu.
Saldi menyampaikan, norma pada pasal 222 itu telah diuji sebanyak 27 kali dengan lima amar putusan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima.
“Dari semua putusan tersebut, terdapat lima putusan yang amar putusannya menolak permohonan pemohon sedangkan putusan-putusan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar dia.
Mengacu pada putusan-putusan sebelumnya itu, MK tetap pada pendiriannya menyatakan presidential threshold konstitusional.
“Merujuk pada semua putusan tersebut, pada intinya mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional,” tegas Saldi.
Pasal 222 UU Pemilu mengatur persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
The post Muhammadiyah Usulkan Presidential Threshold Turun Dari 20 Persen appeared first on Infomu.
